Anggota DPRD Sumut kembalikan uang suap tak hapus pidana

Jurnalis memotret spanduk menyikapi penetapan tersangka 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang dipasang di kawasan gedung dewan di Medan, Sumatra Utara, Jumat (13/4).
Jurnalis memotret spanduk menyikapi penetapan tersangka 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang dipasang di kawasan gedung dewan di Medan, Sumatra Utara, Jumat (13/4). | Irsan Mulyadi /Antara Foto

Anggota DPRD Sumatra Utara ramai-ramai mengembalikan uang suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Pengembalian uang suap dari 15 anggota DPRD Sumut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tak akan menghapus hukuman pidana, tetapi menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan tuntutan.

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan sangat menghargai sikap kooperatif anggota DPRD itu.

"KPK menghargai sikap kooperatif tersebut dan tentu dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan," ujar Febri melalui Kompas.com, Kamis (19/4/2018).

Suap telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap.

Tindak pidana suap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Penerima uang suap yang mengembalikan uang setelah kasus terungkap, tetap dijerat tindak pidana penyuapan. Pengembalian uang suap tak menghapuskan jerat pidana.

Pengembalian uang suap berbeda dengan pengembalian gratifikasi sesuai UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelapor dan pengembalian gratifikasi dapat menghapuskan pidana.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat berpotensi sebagai pemberian suap.

Pengembalian uang suap anggota DPRD Sumut merupakan rangkaian kasus korupsi berjemaah. KPK telah memeriksa 53 anggota DPRD, mantan anggota DPRD dan sejumlah pejabat lain sejak Senin (16/4/2018), tiga hari berturut-turut.

KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut menjadi tersangka pada 29 Maret 2018. Mereka adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, dan Muhammad Faisal.

Tersangka lainnya adalah DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, dan Dermawan Sembiring.

Kemudian, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, serta Tahan Manahan Panggabean.

Para tersangka merupakan anggota DPRD periode 2009-2014 dan sebagian dari periode 2014-209. Mereka disangka menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho, eks gubernur Sumut.

Suap dari Gatot merupakan "uang ketok" persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemprov Sumut 2012, persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013, pengesahan APBD 2014, serta pembatalan penolakan penggunaan hak interpelasi tahun 2015.

Uang ketok palu terungkap dalam sidang dua tahun lalu, 6 April 2016 melalui pengakuan mantan Sekretaris Daerah Pemprov Sumut, Nurdin Lubis. Ia bersaksi untuk terdakwa mantan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Kamaluddin Harahap.

Para pimpinan DPRD Sumut periode 2009-2014 meminta uang pelicin atau istilahnya uang ketok palu dalam pengesahan laporan pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Sumut tahun 2012. Uang yang diminta mereka mencapai Rp1,55 miliar.

Gatot menyetujui permintaan Kamaludin dan menyerahkan uang sebesar Rp1,55 miliar yang disiapkan Kabiro Keuangan. Uang tersebut lantas diserahkan kepada Sekretaris Dewan DPRD, Sumut Randiman Tarigan. Setelah uang ketok palu mengalir, laporan pertanggungjawaban pemerintah pun lancar.

Uang ketok palu kembali menjadi permintaan pimpinan DPRD untuk pengesahan APBD. Pimpinan DPRD Sumut juga meminta uang pelicin pengesahan APBD 2013 sebesar Rp2,55 miliar dan pengesahan APBD 2014 yaitu komisi sebesar 5 persen dari total belanja Rp1 triliun yakni, Rp50 miliar.

Gatot saat ini sedang menjalani vonis penjara empat tahun pada kasus suap uang ketok di DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Politikus asal Partai Keadilan Sosial (PKS) ini juga menjalani vonis penjara tiga tahun karena menyuap hakim di Medan, Sumut.

Istrinya, Evy Susanti, juga dinyatakan bersalah dalam kasus suap hakim itu dan mendapat hukuman dua setengah tahun penjara. Seluruh kasus itu disidangkan pada 2016.

Gatot pun punya kasus korupsi lain. Ia dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena melakukan korupsi penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah pemprov Sumut pada tahun anggaran 2012 dan 2013.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR