Anggota Pansus Hak Angket ngotot KPK harus disetop

Suasana rapat Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2017)
Suasana rapat Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2017)
© Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Masa kerja Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk DPR akan berakhir pada 28 September 2017. Sejumlah komentar sudah mulai mengisi pemberitaan, termasuk yang menginginkan pembekuan KPK, meski rekomendasi akhir Pansus belum diterbitkan.

Panitia khusus ini dibentuk pada 5 Juni 2017 sebagai hak penyelidikan DPR terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting dan berdampak luas. Pansus Hak Angket KPK berisi 23 anggota dari 7 fraksi berbeda, sebagian besar justru berasal dari partai pendukung pemerintah.

Anggota Panitia Angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat, sudah menyerukan penghentian aktivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sementara waktu. Alasannya, selama penyelidikan Pansus menemukan sejumlah pelanggaran aturan internal KPK, sementara korupsi masih terus merajalela.

"Kalau perlu, misalnya sementara setop KPK dulu. Ini tidak mustahil seperti itu. Kan kembalikan dulu, kepolisian, dan kejaksaan. Karena mereka melaksanakan sebagian dari kewenangan yang dimiliki oleh polisi selaku penyidik, dan penuntutan dari kejaksaan," kata Henry, Jumat, dikutip Merdeka.com (8/9/2017).

Usulan seperti ini sudah lama disuarakan Fahri Hamzah, sekarang menjabat Wakil Ketua DPR. Pada 2011, Fahri yang saat itu anggota Komisi III mengusulkan agar KPK dibubarkan karena dinilai gagal menangani korupsi sistemik. Dalam Pansus kali ini, partainya, PKS, tidak ikut mengirimkan wakil, begitu pula Demokrat dan Gerindra.

KPK melalui juru bicara Febri Diansyah, menyindir usulan Henry Yosodiningrat tersebut. Ia menilai publik bisa menjadikannya acuan untuk menilai, seberapa peduli anggota DPR pada isu pemberantasan korupsi. Namun karena wacana pembekuan itu bukan pendapat resmi institusi DPR, KPK tetap akan bekerja sebagaimana biasanya.

"Kalau benar KPK dibekukan, tentu saja yang diuntungkan adalah para pelaku kasus korupsi itu sendiri, karena KPK sudah tidak bisa bekerja lagi," ujar Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, dalam Tribunnews, Jumat (8/9).

Pansus sebenarnya belum mengeluarkan rekomendasi akhir. Masa kerja Pansus masih belum jelas, akan disetop atau diperpanjang. Berdasarkan Pasal 206 Undang-undang No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, panitia angket wajib lapor kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak pembentukannya.

Status hukum dan rekomendasi yang belum final

Pansus yang dipimpin oleh politikus Golkar, Agun Gunandjar, menghabiskan anggaran Rp3,1 miliar. Dalam perincian anggaran yang dirilis, biaya terbesar untuk kegiatan Penyelidikan Rp890.578.000; Menghadirkan pakar sebesar Rp753.488.000; dan Honor anggota Pansus, Panja, dan tim perumus Rp479.850.000.

Saat ini rekomendasi tengah disusun, dan anggota Pansus berharap masa kerjanya diperpanjang. Waktu yang tersedia dinilai kurang, karena KPK telah berdiri selama 15 tahun dan perlu waktu untuk menilai kinerjanya. Selain itu, masih dibutuhkan waktu agar banyak rekomendasi yang bisa disusun untuk perbaikan KPK.

Wakil Ketua Panitia Angket dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, membenarkan bahwa usulan pembekuan atau pembubaran KPK itu baru usulan pribadi anggota panitia. Panitia angket sejauh ini belum merampungkan rekomendasinya. Pada 21 Agustus lalu, mereka baru merilis rekomendasi sementara.

Selama menjalankan tugas penyelidikan terkait tugas dan kewenangan KPK, sebanyak 11 butir menjadi rekomendasi sementara. Di antaranya KPK dinilai menjadikan dirinya sebagai lembaga superbody yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik dan diawasi, serta menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya.

KPK dengan argumen independennya mengarah, kepada kebebasan atau lepas dari pemegang cabang-cabang kekuasaan negara. Hal ini sangat mengganggu dan berpotensi menciptakan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dalam sebuah negara hukum dan Negara demokrasi.

Dalam menjalankan fungsi koordinasi, KPK dinilai cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan esksistensi, jati diri, kehormatan dan kepercayaan publik atas lembaga-lembaga negara, penegak hukum. KPK lebih mengedepankan penindakan melalui pemberitaan (opini) daripada politik pencegahan.

KPK bahkan dinilai tidak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi manusia bagi para pihak yang menjalani pemeriksaan. Pansus menemukan praktik tekanan, ancaman, bujukan dan janji-janji. Bahkan juga didapatkan kegiatan yang membahayakan fisik dan nyawa.

Taufiqulhadi yang berfokus pada penyelidikan Tugas dan Kewenangan KPK dalam Pansus, yakin rekomendasi akhir Pansus nanti dapat diterima semua pihak karena berdasarkan penyelidikan yang objektif.

Sementara, Pimpinan KPK belum bisa menjawab kepastian hadir-tidaknya bila diundang dalam rapat dengan Pansus. KPK masih berkukuh status hukum Pansus belum jelas, dan menunggu uji materi MK soal keabsahan Pansus Hak Angket.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.