TRANSPORTASI

Anies batalkan lelang proyek jalanan berbayar tahun ini

Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/11/2018).
Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/11/2018). | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan lelang proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Anggaran untuk lelang proyek ini pun dicoret dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan pihaknya harus melaksanakan pendapat hukum atau legal opinion yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui Jaksa Agung Muda bidang Per­data Tata Usaha Negara (Jam­datun). Alhasil, penerapan ERP untuk mengatasi kemacetan terse­but harus mundur dari target awal.

"Jadi akhir Agustus kemarin kita mendapatkan legal opinion dari Kejaksaan (Jaksa Agung Muda bidang Perdata Tata Usaha Negara) bahwa itu se­mua harus diulang proses ten­der dan lain-lain," ujar Anies dilansir dari Koran Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Konsekuensinya, Dinas Perhubungan harus membatalkan anggaran ERP yang sudah disediakan untuk tahun 2019 sebesar Rp40,7 miliar. Anggaran itu sedianya untuk membiayai segala keg­iatan teknis yang menyang­kut ERP.

Anies mengatakan proyek ini akan dilanjutkan pada 2020 setelah Pemprov melakukan kajian ulang lelang ERP se­suai dengan pendapat hukum dari Kejagung RI. Anggaran kajian ulang tersebut akan dia­jukan pada pembahasan ran­cangan APBD 2020 yang bakal berlangsung dalam waktu de­kat. Pemprov DKI mengajukan anggaran Rp1,2 miliar untuk kajian ulang tahun depan di RAPBD 2020.

Proyek ERP sempat ditargetkan berlaku pada 2017, mundur dari target 2015, sebelum operasionalisasi proyek mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) dibangun di Jakarta. Namun karena aturan berubah, lelang proyek tersebut harus diulang sehingga penerapan ERP bakal mundur lagi.

Maju mundur tender

ERP merupakan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dengan menerapkan tarif yang dinamis mengikuti kondisi lalu lintas bagi kendaraan pribadi saat melintas di jalan-jalan ter­tentu. Saat proses lelang proyek ini resmi dibuka, ada beberapa perusahaan yang mengutarakan minatnya terhadap proyek ini.

Dokumen dalam LPSE DKI Jakarta menyebut, lelang baru dimulai pada 22 Juni 2017. Hingga 3 Agustus 2017, dilaporkan Beritasatu, saat itu ada 15 perusahaan swasta yang mendaftarkan diri. Lelang kemudian ditutup pada 22 September 2017, tapi penandatanganan kontrak untuk pemenang belum terlaksana.

Akhirnya pada Mei lalu, Pemprov DKI Jakarta mengirimkan surat kepada Kejagung sehubungan dengan proyek ERP. Surat itu meminta opini dari Kejagung soal proyek itu.

Dalam pemberitaan Tempo.co disebutkan, pengunduran diri salah satu peserta lelang ERP, Q-Free, menjadi alasan Anies meminta pendapat hukum kepada Kejagung. Anies tak ingin mundurnya peserta tender ERP ini menjadi masalah di kemudian hari.

Belakangan peserta lelang lain, Kapsch TrafficCom, juga mengundurkan diri. Dua peserta tender ERP itu sebenarnya telah ikut lelang sejak 2016 dan melakukan uji coba di Jakarta pada 2014. Anies pun mengisyaratkan ada masalah dalam proyek tender ERP melihat pengunduran diri dua perusahaan dari Norwegia dan Swedia itu.

Anies mengungkapkan telah terjadi ketidakdisiplinan dalam menjalankan proses tender proyek tersebut. Contohnya, lanjut dia, ihwal ketentuan pembatasan komunikasi antar penyelenggara proyek.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR