TATA KOTA

Anies ingin sulap trotoar Jakarta seperti New York

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan tentang reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan tentang reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/9/2018). | Dadang Kusuma /ANTARA FOTO

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bakal merevitalisasi trotoar Jakarta agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa tetap berjualan, bak kota metropolitan New York di Amerika Serikat. Sejumlah landasan hukum masih menjadi acuan untuk merealisasikan kebijakan ini meski Mahkamah Agung menganulir kewenangan tersebut.

“Kota yang memiliki pengelolaan PKL terbaik itu New York. Di seluruh dunia, yang namanya sidewalk itu ya ada untuk jalan kaki, ada untuk berjualan,” kata Anies, seperti dilaporkan detikcom.

Merujuk kota bisnis di Negeri Paman Sam itu, sebagian ruas trotoar digunakan untuk berjualan. Beberapa di antaranya dalam bentuk kios permanen dan lainnya dalam bentuk gerobak atau kendaraan yang bisa berpindah.

Hal serupa juga dapat ditemukan di kota metropolitan lain seperti di London, Inggris. Di sepanjang kawasan perkantoran di Kings Cross, London, terdapat PKL baik yang permanen maupun menggunakan truk. Umumnya, mereka berjualan makanan dan minuman.

Bahkan, di lokasi tersebut pada hari tertentu, ada pasar kaget (pop up market) yang menjual mulai dari aneka roti, hingga panganan jenis lain.

Rencananya, Anies akan merevitalisasi 14 kilometer trotoar dengan anggaran Rp275 miliar per akhir tahun 2019 dan sepanjang 47 kilometer trotoar senilai Rp1,1 triliun pada 2020 mendatang.

Pembangunan ini tetap dilaksanakan meski putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan bahu Jalan Jatibaru di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

MA menganggap Pasal 25 ayat 1 Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 yang memberikan kewenangan tersebut bertentangan dengan Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 25 yang dianulir MA, disebutkan gubernur dapat menetapkan bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima. Sementara, dalam UU Lalu Lintas, penggunaan jalan selain lalu lintas diperbolehkan untuk kepentingan umum, bukan berjualan laiknya PKL.

Meski demikian, Anies ngotot menggunakan beleid lain sebagai landasan hukum yang mengatur PKL berjualan di trotoar. Aturan tersebut di antaranya Perpres Nomor 125 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.41 tahun 2012 Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam Permendagri Pasal 30 ayat b menjelaskan, PKL bisa melakukan izin usaha sesuai dengan lokasi yang ditentukan, meski PKL tidak bisa merusak dan mengubah bentuk trotoar seperti pada pasal 32 ayat G. Tafsiran ini bisa beragam, termasuk mengizinkan PKL berjualan asalkan tidak merusak trotoar.

Menuai protes

Meski berdalih dengan tiga beleid tersebut, kebijakan Anies untuk tetap mengizinkan PKL berjualan di trotoar dinilai bertentangan dengan undang-undang.

“Selama UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas masih berlaku, Pemprov DKI Jakarat dan seluruh pemda se-Indonesia wajib mematuhi aturan tersebut yang melarang PKL berjualan di trotoar. Permen PUPR lebih rendah kedudukannya dari undang-undang, jadi Permen yang harus direvisi,” kata Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, saat dihubungi Beritagar.id pada Kamis (5/9/2019).

Menurutnya, aturan perizinan PKL berjualan dengan syarat tidak mengganggu ruang minimal untuk berjalan kaki terbukti tidak efektif di lapangan, seperti di kasus Tanah Abang, Jatinegara, Pasar Senen, dan lokasi lainnya di Jakarta. Pontesi pelanggaran pun muncul, PKL justru memakan seluruh ruas bahu jalan.

“Jika Jakarta sebagai etalase kota di Indonesia ditemukan pelanggaran, bayangkan bagaimana semrawutnya trotoar yang sudah susah payah dan mahal dibangun pada akhirnya diokupasi PKL dan pejalan kaki tidak dapat berjalan aman dan nyaman di trotoar yang sejatinya dibangun untuk berjalan kaki, ujarnya.

Nirwono mengusulkan, alih-alih memberikan ruang di trotoar, pemerintah DKI bisa melakukan distibrusi PKL ke pasar rakyat terdekat. Setiap pasar rakyat seharusnya menyediakan 10 persen lahan untuk menampung PKL seperti di Gandaria City, Jakarta, kantin gedung perkantoran, atau diikutkan berbagai kegiatan festival.

“Prinsipnya, PKL tidak boleh berjualan di trotoar, tapi Pemda dapat mewadahi tempat berjualan tadi, sehingga tidak ada yang dirugikan dan tidak melanggar aturan. Ada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro PKL, tinggal diteruskan penerapannya,” ujarnya.

Untuk distribusi, pemerintah daerah juga perlu melakukan pendataan PKL bersama Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Asosiasi PKL DKI.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR