PEMERINTAH DAERAH

Anies masih menanti nama 2 kandidat cawagub

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengunjungi Vihara Dharma Bhakti, Petak Sembilan, Jakarta, Selasa (5/2/2019).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengunjungi Vihara Dharma Bhakti, Petak Sembilan, Jakarta, Selasa (5/2/2019). | Dede Rizky Permana /Antara Foto

Calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta telah mengerucut menjadi dua kandidat. Nama-nama ini rencananya akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada Senin (11/2/2019).

Namun, rencana ini harus diundur lantaran Ketua DPD Partai Gerindra DKI M Taufik tak bisa menandatangani surat rekomendasi dua nama terpilih, karena hingga Senin (11/2) sore ini dia masih berada di luar kota.

Sebelumnya rencana tersebut telah disampaikan Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo, di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (9/2) dini hari. Saat itu DPW PKS DKI menuntaskan kegiatan proses akhir seleksi kandidat Cawagub DKI yang sudah enam bulan kosong sejak Sandiaga Uno mencalonkan diri sebagai wakil presiden RI.

Anies, yang menyatakan belum menerima nama-nama calon, mengaku pasrah apabila pemilihan Wagub DKI Jakarta harus menunggu hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) pada April 2019 selesai.

"Kalau Senin pagi ini saya belum terima, tapi kalau Senin sore saya belum tahu," ucapnya kepada Merdeka.com, Senin (11/2).

Kendati demikian, Anies mengatakan bahwa proses pemilihan masih terus dilakukan hingga saat ini.

Adapun proses yang dimaksud dimulai saat tiga orang Cawagub DKI yang berasal dari PKS, dikenalkan oleh Tim Panelis Fit and Proper Test (FPT) kepada 8 orang narasumber Focus Group Discussion (FGD).

Tiga calon tersebut ialah mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris DPW PKS Jakarta Agung Yulianto, dan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi.

“Kegiatan ini sebagai bukti bahwa hasil FGD yang melibatkan sejumlah pakar masalah ibu kota dalam bentuk resume, langsung diserahkan dan disaksikan bersama-sama, dan ini menandakan bahwa proses ini tidak main-main,” jelas Sakhir, seperti dikutip Wartakota, Sabtu (9/2).

Setelah perkenalan dan penyerahan resume, kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman atas hasil resume FGD bersama Tim Panelis FPT selama kurang lebih dua jam. Tes ini dilakukan untuk mendapatkan dua nama yang dianggap paling kompeten, lalu akan disampaikan ke pimpinan Partai Gerindra dan PKS.

Dari sana, para pimpinan akan berkirim surat kepada Gubernur DKI, mengajukan dua nama calon kader PKS tersebut.

Namun dalam tes tersebut, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif menilai, ketiganya tak begitu menguasai masalah Jakarta.

Kesimpulan ini ditarik dari proses FPT. Dalam tes itu, Syarif berperan sebagai salah satu penguji yang ditunjuk Partai Gerindra, mendampingi Siti Zuhro, juga dari Gerindra, serta Eko Prasojo dan Ubedilah Badrun yang ditunjuk PKS.

"(Belum terlihat) ya itu salah satu pokok masalahnya, tata ruang dan pengentasan kemiskinan itu masalahnya sangat kompleks. Kayak soal Tanah Abang, Bukit Duri, Kampung Akuarium, itu ya," kata Syarif seperti dikutip Kompas.com, Jumat (8/2).

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Voxpol and Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago pun berpendapat, Gerindra tengah memainkan strategi mengulur waktu, karena cenderung tak konsisten.

"Bertele-tele, seperti dipersulit, berlama-lama dan yang paling dirugikan masyarakat Jakarta," kata Pangi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/2).

Dia berpendapat demikian, sebab menurutnya secara aturan sesungguhnya penunjukan Wakil Gubernur DKI sangatlah mudah. Seperti saat mengisi kekosongan posisi wagub di zaman Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot dipilih menggunakan UU nomor 1 tahun 2015 dan PP No 102 tahun 2014.

Namun kemudian peraturan itu diganti menjadi Pasal 176 UU N0 10 Tahun 2016. Para cawagub pun harus mengikuti fit and proper test yang dipandang Pangi sesungguhnya sebagai gimmick politik.

"Ini kan soal bagi bagi kekuasaan. Bagaimana berpolitik itu tanpa bagi bagi kekuasaan (power sharing)," kata Pangi. "Padahal Gerindra dan PKS ini sekutu lama, harusnya mudah hal yang begini ini," lanjutnya lagi.

Hal serupa juga disampaikan Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria. Hingga saat ini dia masih memegang teguh komitmen Gerindra untuk mengusulkan nama ke Anies Baswedan per tanggal 11 Februari. Tak lupa juga menagih komitmen Gerindra yang sedianya menyatakan kesiapan per Januari 2019 lalu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR