DINASTI POLITIK

Anna Sophanah mundur, dinasti politik Indramayu runtuh

Bupati Indramayu Anna Sophana saat menggelar permainan tradisional di di Alun-Alun Indramayu,  Jum’at (02/11/2018). Anna mundur dengan alasan ingin mengurus keluarga.
Bupati Indramayu Anna Sophana saat menggelar permainan tradisional di di Alun-Alun Indramayu, Jum’at (02/11/2018). Anna mundur dengan alasan ingin mengurus keluarga. | Istimewa /indramayukab.go.id

Bupati Indramayu Anna Sophanah menyampaikan bakal mundur dari jabatannya. Keinginannya ini sudah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan 'Emil' Kamil.

Emil menyatakan sudah menerima surat pengunduran ini. Emil menilai, orang mengundurkan diri artinya sudah merasa tidak memungkinkan berada di posisi itu. Permintaan Anna ini akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri. "Yang ambil keputusan Kemendagri," ujar Emil, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/11/2018) seperti dinukil dari Kompas.com.

Emil menjelaskan, Anna mundur dengan alasan ingin lebih banyak waktu bersama keluarga. "Jadi bukan urusan kedinasan, jadi ingin lebih mengurusi keluarga di sisa waktunya yang mungkin selama ini agak terkendala karena kedinasan luar biasa," kata dia.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Bahtiar mengatakan, Kemendagri masih menunggu proses pengunduran diri Bupati Indramayu Anna Sophanah di tingkat DPRD Indramayu.

Bahtiar menjelaskan, proses administrasi pengunduran diri kepala daerah sudah diatur Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Alur mekanismenya, kata dia, surat pengunduran diri bupati diserahkan ke DPRD. Lalu Pimpinan DPRD akan mengadakan rapat paripurna terkait pengunduran diri tersebut.

Rapat ini hanya untuk mengumumkan soal mundurnya seorang kepala daerah. "DPRD nanti buat sidang tapi bukan sidang pengambilan keputusan," kata Bahtiar, Selasa (6/11/2018).

Dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (7/11/2018) Anna tak hadir karena mengaku mengurus orang tuanya yang dirawat di Jakarta. Anna mengutus Sekretaris Kabupaten Indramayu Ahmad Bachtiar.

Menurut anggota Fraksi PKB Muhamad Solihin DPRD Indramayu mengatakan, seharusnya Anna memanfaatkan rapat paripurna untuk menyampaikan alasannya kepada publik terkait pengunduran dirinya sebagai bupati Indramayu.

"Kami tidak bisa intervensi soal pengunduran diri, itu hak personal bu Anna. Tapi, kami kecewa kenapa bupati Indramayu tak hadir secara langsung. Di sini bu Anna bisa menyampaikan pembenaran soal alasan-alasannya ke publik," ucap Solihin dalam rapat di kantor DPRD Indramayu, Jawa Barat, Rabu (7/11/2018) seperti dipetik dari detikcom.

Emil menyatakan, jika Anna sudah resmi mundur, maka yang akan menggantikannya adalah Wakil Bupati Supendi. Sedangkan posisi Wakil Bupati akan dipilih oleh partai pendukung pasangan tersebut. "Wakilnya yang akan menggantikan dan meminta koalisi sebelumnya untuk memilihkan pendamping," ucapnya.

Runtuhnya dinasti politik Indramayu

Saat maju menjadi Bupati Indramayu dalam Pilkada 2015, Anna bersama Supendi diusung Gerindra, PKS, Golkar, dan Demokrat.

Anna dan Supendi sudah berpasangan sejak Pilkada 2010. Pada pemilihan itu, pasangan ini meraih 511.359 suara atau setara 60,78 persen. Mundurnya Anna ini bisa mengakhiri dinasti politik di Indramayu.

Bupati Indramayu sebelum Anna adalah Irianto MS Syafiuddin alias Yance, tak lain tak bukan, suami Anna. Salah satu anak mereka, Daniel Mutaqien Syafiuddin, duduk di DPR RI lewat Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu).

Pada 2016, Yance dihukum penjara empat tahun dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Ia dinilai menggelembungkan ganti rugi tanah proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Sumuradem, Indramayu sehingga merugikan negara hingga Rp5,2 miliar. Yance bebas bersyarat September lalu.

Tapi di kasus lain, terpidana korupsi dan pencucian uang Rohadi mengaku menyuap Anna dan Yance sebuah mobil Pajero. Rohadi, mengaku menyuap dengan mobil Pajero untuk memperoleh izin pendirian Rumah Sakit Reysa di Indramayu.

KPK lalu memeriksa Anna, September 2016 lalu. "Yang bersangkutan diperiksa berkaitan dengan aset. Jadi ada dugaan ada pemberian dari R kepada yang bersangkutan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (20/9/2016). Kasus pencucian uang ini masih bergulir di KPK.

BACA JUGA