TRANSAKSI NONTUNAI

Apa dan untuk apa Gerbang Pembayaran

Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo saat meresmikan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway di Gedung BI, Jakarta, Senin (4/12). Sistem GPN bakal menyatukan berbagai sistem pembayaran milik berbagai bank yang berbeda.
Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo saat meresmikan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway di Gedung BI, Jakarta, Senin (4/12). Sistem GPN bakal menyatukan berbagai sistem pembayaran milik berbagai bank yang berbeda. | Galih Pradipta /Antara Foto

Urusan macam-macam transaksi bakal makin sederhana mulai saat ini. Sebabnya, pemerintah telah meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) alias National Payment Gateaway (NPG), Senin (4/12/2017).

GPN adalah penyatuan beragam instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Sehingga, semua proses transaksi dan pembayaran akan ditampung di satu sistem.

Dasar pembentukannya sudah diluncurkan Agustus lalu lewat Peraturan Bank Indonesia nomor 19/8/PBI/2017. Penyatuan ini, akan memangkas proses transaksi dan membuat transaksi makin efisien.

Apa untungnya?

Biaya transaksi makin murah

Gubernur BI Agus Martowardojo, menjelaskan GPN akan menciptakan ekosistem pembayaran yang saling terhubung. Proses transaksi yang mencakup otorisasi, kliring, dan setelmen semuanya diproses di dalam negeri. Jika menggunakan MasterCard atau Visa, routing transaksi masih terjadi di luar negeri dan baru kembali lagi ke Indonesia.

"GPN juga akan meningkatkan perlindungan konsumen, antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap melakukan transaksi," tutur Agus Senin (4/12/2017) seperti dinukil dari Bareksa.com.

BI juga mewajibkan pemrosesan transaksi domestik, menetapkan skema harga yang wajar. Biaya merchant discount rate (MDR) untuk transaksi dengan kartu debit di mesin electronic data capture (EDC) diturunkan jadi 1 persen.

"Itu lebih rendah dari selama ini 2-3 persen. Penurunan MDR ini berlaku efektif secara nasional pasca launching GPN," kata Agus seperti dikutip dari bisnis.com.

Biaya transaksi tarik tunai, maupun transfer antarbank dapat lebih murah dari biaya saat ini yang berkisar Rp4.000 hingga Rp7.500.

Penyaluran bantuan nontunai makin mudah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, yang turut hadir dalam peluncuran GPN menyatakan, layanan ini akan mempermudah pemerintah dalam menyalurkan subsidi dan bansos ke berbagai rekening bank miliki masyarakat.

Di memastikan pemerintah akan menerapkan sistem subsidi dan bantuan nontunai di semua sektor pembiayaan.Wujud nontunai ini bukan hanya bantuan buat masyarakat miskin, tapi juga untuk bantuan lain seperti subsidi pupuk

Menurut Darmin, sistem pembiayaan non tunai memiliki banyak manfaat positif dan bisa mendukung efektivitas program pemerintah.

Selain itu, pembiayaan dengan sistem non-tunai juga lebih mudah dikendalikan serta dapat mencegah kebocoran anggaran.

"Kami tidak ingin meneruskan program subsidi yang begitu mahal dan tidak bisa mengontrol dengan baik. Akhirnya tidak tepat sasaran," kata Darmin.

Memudahkan pendataan pajak

Bagi petugas pajak, GPN akan memudahkan kerja mereka memantau transaksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengutip data BI, dalam setiap menit ada 10 ribu transaksi. Jika GPN sudah berlaku menyeluruh, maka semua data transaksi dapat terekam sehingga bisa digunakan oleh petugas pajak untuk mengidentifikasi mana yang objek pajak, subjek pajak, maupun wajib, dan yang bukan wajib pajak.

"Teorinya, saya akan mendapat informasi mengenai transaksi itu. Ujungnya adalah itu database penting untuk kewajiban perpajakan yang adil," kata Sri Mulyani, Senin (4/12/2017), seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut datanya terekam. Petugas pajak dipastikan bekerja dengan profesional, memilah dan menempatkan data pajak sesuai peruntukkan yang seharusnya. "Kalau memang tidak harus kena pajak, ya tidak kena pajak," tutur Sri.

GPN menjadi tulang punggung dalam sektor keuangan. Misalnya untuk elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif, hingga dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (e-commerce).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR