PERPAJAKAN

Apa untungnya Ditjen Pajak berdiri sendiri

Warga berkonsultasi dengan petugas pajak saat melapokan SPT tahunan wajib pajak melalui layanan e-Filling Pojok Pajak di pusat perbelanjaan Grand Mall Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/3/2019).
Warga berkonsultasi dengan petugas pajak saat melapokan SPT tahunan wajib pajak melalui layanan e-Filling Pojok Pajak di pusat perbelanjaan Grand Mall Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/3/2019). | Mohammad Ayudha /Antara Foto

Wacana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) muncul lagi. Kali ini, usul datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota IV BPK Rizal Djalil menyatakan, DJP perlu segera berpisah dengan Kementerian Keuangan agar benar-benar leluasa mencari potensi penerimaan pajak, yang selama ini merupakan sumber penerimaan negara.

Menurutnya, selama ini ruang gerak DJP terbatas karena berada di bawah naungan Kemenkeu. Maka, segala kebijakan yang akan DJP lakukan harus mendapat persetujuan dari Kemenkeu, sehingga proses birokrasi DJP memakan waktu panjang. Menurutnya, DJP membutuhkan durasi birokrasi yang cepat. Misalnya kecepatan dalam untuk pengurusan restitusi pajak.

Selain itu, dengan berdiri sendiri, DJP bisa menjadi lembaga yang lebih profesional. Mereka bisa lebih leluasa dan mudah dalam merekrut tenaga profesional tanpa perlu menggelar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Maka dari itu, memang seharusnya DJP berubah menjadi Badan Penerimaan Nasional. Pajak ini merupakan soko guru penerimaan nasional, kenapa ini harus ditahan di departemen lain?" kata Rizal, Senin (22/7/2019) seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Menurut riset CNBC Indonesia, mengutip penelitian Asian Development Bank, rasio petugas pajak Indonesia dengan wajib pajak paling kecil. Pada 2014, jumlah petugas pajak mencapai 31.410 orang. Namun yang dilayani ada 117,37 juta orang. Artinya, 1 petugas pajak melayani 3.736 orang.

Dengan kewenangan yang lebih ini, diharapkan penerimaan negara lewat pajak bisa meningkat. Sebab, sepanjang satu dekade ini, penerimaan pajak selalu tak mencapai target.

Tapi di luar pajak, ada dua pendapatan negara yang juga patut diperhatikan dalam pemisahan ini, bea-cukai dan pendapatan negara bukan pajak. Rencananya Lembaga-lembaga yang menerima uang untuk negara, bakal dilebur jadi satu ke dalam Badan Penerimaan Negara.

Lagu lama tak kunjung tunai

Wacana pemisahan DJP dan Kemenkeu ini lagu lama sejak Agustus 2014, bahkan menjadi salah satu janji kampanye Joko 'Jokowi' Widodo pada Pilpres 2014. Namun saat itu, Jokowi enggan memisahkan DJP dengan Kemenkeu.

Isu itu sempat muncul lagi pada 2017. Mantan Direktur Jenderal Pajak, Fuad Bawazier dua tahun lalu menilai, dengan berdiri sendiri, maka DJP bisa mengatur ulang organisasi seperti yang diharapkan. Terutama dalam hal penambahan pegawai untuk pemeriksaan wajib pajak, berikut dengan penambahan kantor bila diperlukan.

Selanjutnya, bisa menyusun berbagai kebijakan yang mampu mendorong penerimaan. Misalnya, dengan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh). "Hal itu justru akan bisa meningkatkan penerimaan," kata Fuad, seperti dipetik dari financedetik, Mingu (14/5/2017).

Janji ini bahkan ditagih oleh DPR. "Itu janji kampanye Jokowi 2014 yang belum sempat diwujudkan, tapi ini kami sedang dibahas di DPR," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, Jakarta, Selasa, (26/3/2019) seperti dikutip dari Merdeka.com.

Rencana pemisahan ini ada dalam rancangan perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang masih digodok di DPR.

Menurut Bambang, pembentukan badan yang lebih efisien bisa lebih meningkatkan penerimaan negara. "Karena pertama bertanggung jawab langsung ke presiden, kemudian ada parameter-parameter yang lebih terukur dalam meningkatkan penerimaan pajak," imbuhnya.

Hingga Pilpres 2019, wacana ini tak kunjung direalisasikan. Justru malah menjadi komoditas politik. Pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga, bahkan sempat menjanjikan pemisahan ini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR