PENCEGAHAN KORUPSI

APBD Papua dicurigai ada duit ketok palu

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/12/2018).  KPK tengah mencermati sejumlah dugaan korupsi terkait anggaran di Papua.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/12/2018). KPK tengah mencermati sejumlah dugaan korupsi terkait anggaran di Papua. | Aprillio Akbar /Antara Foto

Buntut dari pemukulan dua penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu pekan lalu dicurigai ada uang ketok palu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng menyatakan, proses pembahasan hingga penetapan RAPBD menjadi APBD sarat kepentingan politik. Potensi korupsi memungkinkan terjadi selama proses pembahasan hingga penetapan RAPBD hingga disahkan menjadi APBD.

Dia menyebut ada istilah uang ketok palu yang mungkin dijanjikan di awal maupun di akhir, untuk melancarkan APBD.

"Proses pembahasan dan penetapan APBD itu sangat erat dengan muatan ekonomi politik, bahkan kepentingan politik orang-perorangan elite-elite. Saya kira bukan rahasia lagi itu, umumnya begitu di daerah," kata Robert pada KBR (5/2/19).

Uang ketok palu biasanya disetorkan pemerintah daerah kepada DPRD, agar menyetujui anggaran yang mereka susun. Dua contoh kasus terjadi di Sumatera Utara dan Jambi.

Robert menilai selama ini pemerintah dan DPRD Papua sering molor mengesahkan APBD. Pada 2007, situs pemerintah setempat memberitakan pembahasan RAPBD mereka molor. Tahun lalu, dalam pembahasan RAPBD 2019 kejadian serupa masih terulang, molor lagi. Robert menyebut, keterlambatan tersebut sering kali karena adanya permainan politik.

KPK enggan mengungkapkan kasus apa yang sedang mereka selidiki dalam APBD Papua.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang enggan mengiyakan bahwa pihaknya tengah membidik Gubernur Papua Lukas Enember. "Belum boleh komen tentang itu. Nanti kalau sudah saatnya," kata Saut kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/2/2019).

Secara terpisah juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tengah menyelidiki sejumlah dugaan korupsi anggaran negara di Papua.

"Kami sampaikan bahwa KPK memang sedang mencermati sejumlah dugaan korupsi terkait proyek dan anggaran di Papua," ujar Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (5/2/2019).

Pemerintah Provinsi Papua dan DPRD Papua menggelar rapat anggaran di Hotel Borobudur, Sabtu pekan lalu.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syafruddin menjelaskan, pihak Kemendagri awalnya turut dalam rapat di hotel itu. Ia mengklaim tidak ada korupsi dalam pertemuan resmi antara Kemendagri, Pemerintah Provinsi Papua, dan DPRD Papua.

Menurutnya, pertemuan hanya berisi pembahasan teknis tentang cara menindaklanjuti evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Papua 2019.

Kemendagri mengirim staf Direktorat Jenderal Keuangan Daerah untuk menerangkan kepada Pemerintah dan DPRD Papua, agar evaluasi Menteri Tjahjo bisa terlaksana tanpa masalah. "Kalaupun ada pihak yang mengatakan ruang suap, apanya yang mau disuap? Tanya Syarifuddin, Senin (4/2/2018).

Pertemuan itu juga untuk memfasilitasi keinginan Pemerintah Provinsi dan DPRD yang kerap berbeda. "Kami memberikan penjelasan cara menindaklanjutinya biar cepat," kata dia.

Tapi di sela rapat itu, diduga terjadi penganiayaan. Dua penyelidik KPK, Sabtu pekan lalu luka karena dianiaya. Mereka dituding menguntit kegiatan Gubernur Papua Lukas Enembe di Hotel Borobudur, Jakarta. KPK akhirnya melaporkan penganiayaan ini ke Polda Metro Jaya.

Pemerintah Provinsi Papua tak mau kalah, mereka balik melaporkan dua penyelidik itu dengan pasal pencemaran nama baik lewat sarana elektronik. Laporan dibuat oleh pria bernama Alexander Kapisa dan selaku korban adalah Pemerintah Provinsi Papua.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR