APBN

APBN 2018 terbantu harga migas dan target yang realistis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri  Mardiasmo (kanan)  menyampaikan paparan APBN 2018 dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/11/2018).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Mardiasmo (kanan) menyampaikan paparan APBN 2018 dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/11/2018). | Dhemas Reviyanto /Antara Foto

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak bisa menutupi rasa bahagianya kala melihat laporan realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Pasalnya, pemerintah mampu menutup 2018 dengan kinerja fiskal yang cukup baik.

Dalam catatan refleksi akhir tahun yang ditulis melalui laman Facebook, ia menyebut 2018 bukanlah tahun yang mudah, namun berhasil dilalui tanpa bayang-bayang defisit anggaran yang lebar berkat penerimaan negara di atas target.

Hingga tutup tahun, penerimaan negara mencapai 100,1 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp1894,7 triliun. Dengan demikian, realisasi penerimaan negara tahun keempat pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo mencapai sekitar Rp1.896,6 triliun.

Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama dalam sejarah pemerintahan Jokowi bahwa target penerimaan bisa tercapai, tanpa menempuh APBN Perubahan. Penerimaan negara, menurut dia, berhasil melampaui target berkat melimpahnya kantong penerimaan bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Padahal, pada 2017, penerimaan negara era pemerintahan Jokowi hanya mencapai Rp1.655,8 triliun atau sekitar 95,4 persen dari target. Pada 2016, hanya terealisasi Rp1.551,8 triliun atau 86,9 persen. Sedangkan pada 2015, terisi Rp1.491,5 triliun atau 84,7 persen.

Defisit APBN 2018 tercatat mencapai Rp259,9 triliun atau 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut memang jauh lebih kecil jika dibandingkan pada 2017 yang mencapai Rp341 triliun atau 2,51 persen dari PDB.

"Angka ini (RpRp259,9 triliun) jauh lebih kecil dari Undang-Undang APBN yang target defisitnya Rp325,9 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi persnya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Dari sisi perpajakan, kenaikan tertinggi dibukukan oleh penerimaan PPh Migas dengan pertumbuhan sebesar 28,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) ke angka Rp 64,7 triliun. Capaian ini setara dengan 169,6 persen dari target APBN 2018.

Naiknya PNBP secara signifikan ditopang oleh penerimaan PNBP Sumber Daya Alam (SDA) yang tumbuh 63 persen mencapai Rp181,1 triliun, atau 174,6 persen dari APBN 2018. Laju pertumbuhan ini tak lepas dari kenaikan harga komoditas minyak dan gas (migas) dunia.

Besarnya peran kenaikan harga komoditas terlihat dari pertumbuhan pendapatan PNBP SDA Migas hingga 75,18 persen ke angka Rp43,3 triliun, atau 178,3 persen dari target APBN 2018.

Adapun penerimaan PNBP SDA Non-Migas juga mencatat pertumbuhan meski tidak sebesar PNBP SDA Migas, yakni sebesar 29 persen secara yoy ke angka Rp37,8 triliun.

Di luar pos PNBP SDA, penyumbang kenaikan PNBP juga berasal dari penerimaan pos PNBP lainnya yang tumbuh 16,91 persen yoy ke Rp 127,2 triliun, atau setara dengan 151,9 persen dari target APBN 2018.

Sedangkan untuk belanja negara, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa realisasinya sampai akhir Desember 2018 sebesar Rp 2.202,2 triliun atau 99,2 persen dari target Rp2.220,7 triliun.

Capaian tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat dengan realisasi Rp1.444,4 triliun atau 99,3 persen dari target Rp 1.454,5 triliun. Adapun, belanja pemerintah pusat itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan realisasi Rp836,2 triliun atau 98,7 persen dari target Rp847,4 triliun. Lalu untuk belanja non K/L, realisasinya Rp608,2 triliun atau 100,2 persen dari target Rp607,1 triliun.

Belanja negara juga dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Realisasinya sampai akhir Desember 2018 sebesar Rp757,8 triliun atau 98,9 persen dari target Rp766,2 triliun.

Berkat target realistis

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, mengungkapkan pencapaian penerimaan negara yang apik tersebut didapat karena target pajak tahun lalu dipatok lebih realistis.

Selain itu, kinerja perpajakan 2018 juga didukung oleh kenaikan harga komoditas seperti minyak bumi dan batu bara. Yustinus mengatakan, dari pertumbuhan per jenis pajak juga terlihat peningkatan kepatuhan setelah program amnesti pajak.

"Dengan kata lain, para wajib pajak peserta amnesti memilih untuk tetap patuh. Hal ini juga menjadi tantangan ekstensifikasi yang lebih baik karena pada dasarnya masyarakat dapat merespons kebijakan dengan baik sepanjang mereka nilai menguntungkan," kata dia kepada Beritagar.id, Rabu (2/1).

Yustinus juga menyoroti kebijakan pajak 2018 yang berkaitan dengan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan dikeluarkannya PP nomor 23 tahun 2018, tarif PPh Final bagi pelaku UMKM menjadi 0,5 persen.

Bayang-bayang utang

Namun sayang, kinerja fiskal pemerintah dalam mengelola penerimaan negara masih dibayang-bayangi oleh utang. Hal ini terlihat dari posisi keseimbangan primer yang masih mencatat angka negatif.

Tahun lalu, keseimbangan primer tercatat negatif hingga Rp1,8 triliun. Namun angka ini lebih kecil jika dibanding 2017 yang mencapai Rp124,4 triliun.

Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Keseimbangan primer yang surplus berarti pemerintah tidak lagi perlu berutang untuk membayar utang yang jatuh tempo. Jika posisinya negatif, berarti pemerintah masih harus membiayai bunga utang dengan utang, alias gali lubang tutup lubang.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR