PEMERINTAH DAERAH

APPSI keluhkan kecilnya gaji kepala daerah kepada JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) berdiskusi saat menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), didampingi Gubernur Sulteng Longki Djanggola (kanan) sekaligus Ketua APPSI dan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno (kiri), di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) berdiskusi saat menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), didampingi Gubernur Sulteng Longki Djanggola (kanan) sekaligus Ketua APPSI dan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno (kiri), di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019). | Iggoy el Fitra /Antara Foto

Besaran gaji gubernur kembali jadi bahan pembicaraan. Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, mengeluhkan kecilnya gaji pokok pejabat nomor 1 di provinsi tersebut bila dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban.

Keluhan tersebut diutarakannya kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Padang, Sumatra Barat, Kamis (21/7).

Longki, dikutip detikcom dan WartaEkonomi.co.id, menyatakan gaji pokok yang diterima gubernur seluruh Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan anggota DPRD. Anggota legislatif itu, menurutnya, rata-rata menerima Rp70 juta per bulan.

"Gaji kami sangat kecil. Memang ada tambahan Rp8 juta, tapi harus dilengkapi dengan kuitansi. Bukan untuk satu orang, tapi untuk banyak orang," jelas Longki, tanpa menjelaskan maksud dari "banyak orang" itu.

APPSI, menurut Longki, menjadikan soal besaran upah untuk kepala daerah sebagai salah satu topik yang dibahas dalam rakernas tersebut.

Ia menegaskan bahwa menjadi gubernur bukanlah pekerjaan mudah dan rentan terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak mulai berdiri hingga Desember 2018, KPK telah menangkap 100 kepala daerah, 15 di antaranya adalah gubernur.

Keluhan mengenai kecilnya gaji kepala daerah sebelumnya sempat diutarakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, menanggapi tertangkap tangannya Gubernur Jambi, Zumi Zola, kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin oleh Zulkifli.

Ia menjelaskan gaji kepala daerah tidak sebanding dengan uang yang harus dikeluarkannya mulai dari pencalonan, kampanye, hingga akhirnya terpilih.

Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, juga pernah menyinggung kecilnya gaji gubernur yang tak sesuai dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Hal itu, menurutnya, membuat mereka rawan korupsi.

"Kami menilai perlu ada langkah-langkah konkret. Bagaimana bisa seorang gubernur hanya bergaji Rp 8 juta?" kata Prabowo dalam debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Berapa sebenarnya gaji seorang gubernur?

Jika yang dibahas adalah gaji pokok dan tunjangan, angka yang disebut oleh Prabowo itu mendekati kebenaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 59 Tahun 2000, gaji pokok gubernur adalah Rp3 juta per bulan. Selain itu, mereka juga berhak atas tunjangan jabatan sebesar Rp5,4 juta per bulan, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No 68 Tahun 2001.

Jadi, merujuk pada dua keppres tersebut, total gaji yang diterima oleh seorang gubernur adalah Rp8,4 juta per bulan.

Sementara wakil gubernur mendapat gaji pokok Rp2,4 juta dengan tunjangan Rp4,32 juta, sehingga total yang didapat mereka per bulannya Rp6,72 juta.

Kalau hanya melihat gaji pokok dan tunjangan tersebut, memang amat kecil. Bahkan gaji pokok mereka masih lebih kecil dibandingkan upah minimum regional (UMR) beberapa daerah. Apalagi jika dibandingkan dengan upah yang diterima eksekutif top perusahaan-perusahaan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Akan tetapi, para kepala daerah itu juga berhak atas berbagai fasilitas lainnya, seperti rumah dan kendaraan, juga biaya penunjang operasional (BPO) yang diatur dalam PP No 109/2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BPO tersebut, menurut pasal 8 PP 109/2000, bisa digunakan mulai dari biaya rumah tangga, kesehatan, kendaraan, pakaian, hingga berbagai kegiatan khusus pendukung tugas gubernur dan wagub.

Menurut pasal 9 PP tersebut, ada enam kategori besarnya BPO kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi, alias gubernur dan wakil gubernur, yang tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:

a. PAD sampai dengan Rp15 miliar paling rendah Rp150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75 persen (dari PAD);
b. di atas Rp15 miliar s/d Rp50 miliar paling rendah Rp262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1 persen;
c. di atas Rp50 miliar s/d Rp100 miliar paling rendah Rp500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 persen;
d. di atas Rp100 miliar s/d Rp250 miliar paling rendah Rp750 juta dan paling tinggi 0,40 persen;
e. di atas Rp250 miliar s/d Rp500 miliar paling rendah Rp1 milyar dan paling tinggi 0,25 persen;
f. di atas Rp500 miliar paling rendah Rp1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15 persen.

Ambil contoh gubernur dan wagub DKI Jakarta. Gaji pokok plus tunjangannya memang masing-masing hanya Rp8,4 juta dan Rp6,72 juta. Akan tetapi, PAD Jakarta pada 2017 mencapai Rp35,23 triliun dan pemprov telah menetapkan BPO sebesar 0,13 persen.

Artinya, gubernur dan wagub DKI Jakarta mendapat dana BPO sebesar Rp457,99 miliar untuk digunakan sepanjang tahun 2018.

Bagaimana dengan Longki Djanggola? PAD Sulawesi Tengah pada 2017 mencapai Rp958,212 miliar. Dengan demikian BPO yang diterima Longki pada tahun 2018 maksimal adalah 0,15 persen dari PAD tersebut, yaitu Rp1,43 miliar.

Angka BPO tersebut masih relatif besar. Sepertinya itulah mengapa Wapres Jusuf Kalla menanggapi dengan menyatakan "walau bergaji kecil, semua orang berebut jadi gubernur."

“Presiden dan wapres pun gajinya lebih rendah dari DPRD, walau memiliki kewenangan yang sangat besar. Tetapi, karena tanggung jawab kita, maka harus kita jalani,” kata Kalla, dikutip Okezone.com. "Walau gaji kecil, masih banyak yang berjuang menjadi pejabat."

Menurutnya, tujuan menjadi pejabat di negara ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kemajuan bangsa. Jadi, bukan besar kecilnya gaji, tapi soal pengabdian dan kehormatan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR