ASEAN sepakati perlindungan migran legal dan ilegal

Foto ilustrasi. Pekerja berunjuk rasa menuntut hak mereka di Hong Kong, Desember 2016.
Foto ilustrasi. Pekerja berunjuk rasa menuntut hak mereka di Hong Kong, Desember 2016. | Jerome Favre /EPA

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte secara simbolik menyerahkan keketuaan ASEAN kepada Singapura, diwakili Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Selasa (14/11/2017).

Penyerahan keketuaan itu sekaligus menutup rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN di Philippine International Convention Center (PICC) di Manila, Filipina.

Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran (ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers) yang ditandatangani sesaat sebelum Duterte menyerahkan keketuaannya menjadi capaian yang menutup rangkaian itu.

Pemufakatan bersaama itu menyepakati perlindungan bagi pekerja migran, termasuk yang tak terdaftar atau ilegal, di seluruh Asia Tenggara. Perlindungan yang mengacu pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) itu tak hanya diberikan kepada pekerja migran, melainkan juga kepada keluarganya.

Pekerja migran tak terdaftar (undocumented) adalah pekerja migran yang masuk dan tinggal untuk bekerja di suatu negara secara ilegal, atau pekerja migran yang awalnya legal namun berubah menjadi ilegal.

Konsensus ini selanjutnya akan menjadi dokumen kesepakatan bersama negara anggota ASEAN untuk memperkuat perlindungan sosial, akses hukum, perlakuan adil dan manusiawi, dan akses layanan kesehatan bagi para pekerja migran di kawasan Asia Tenggara.

Dalam Liputan6.com, hak-hak dasar pekerja migran dan keluarganya seperti mendapatkan kunjungan dari anggota keluarganya, menyimpan dokumen pribadi, termasuk paspor dan dokumen izin kerja.

Di mata hukum, pekerja juga mendapatkan kesetaraan dalam mendapat perlindungan dan pembelaan saat ditahan atau dipenjara.

Selain itu, pekerja migran dan keluarganya juga memperoleh hak akses informasi terkait pekerjaan, kondisi kerja, kontrak kerja, perlakuan adil di tempat kerja, mendapatkan akomodasi, serta tunjangan dan penghasilan yang layak dan adil.

Konsensus juga menjelaskan jika pekerja migran bebas mengirimkan pendapatan dan simpanannya melalui cara pengiriman sesuai aturan yang berlaku di negara penempatan. Mereka juga bebas berkumpul dan berserikat dengan asosiasi/organisasi pekerja sesuai aturan yang berlaku di negara penempatan.

Ide perlindungan pekerja migran ASEAN ini sejatinya adalah hasil adopsi dari KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, satu dekade silam, yang dikenal sebagai "Cebu Declaration". Selama ini, ide tersebut belum disepakati karena dipicu perbedaan kepentingan antara negara pengirim pekerja migran dengan negara penerima.

Seperti diketahui, negara pengirim migran terbanyak adalah Indonesia dan Filipina, sementara negara penerimanya (di kawasan Asia Tenggara) adalah Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2016 yang diolah Lokadata Beritagar.id mencatat, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia adalah yang terbanyak, mencapai 87.616 orang.

Peringkat selanjutnya adalah Singapura dengan 17.700 orang, dan Brunei Darussalam sebanyak 8.200 orang.

"Ini merupakan keputusan yang sangat maju dalam rangka meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran di ASEAN," kata Menteri Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri, dalam Tribunnews.com, Rabu (15/11/2017).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR