APBN

Asumsi pertumbuhan ekonomi 2020 dipatok 5,6 persen

Presiden Joko Widodo (kiri) menyampaikan arahan saat Sidang Kabinet Paripurna tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).
Presiden Joko Widodo (kiri) menyampaikan arahan saat Sidang Kabinet Paripurna tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). | Puspa Perwitasari /AntaraFoto

Ekonomi tahun 2020 dipacu naik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut berada pada kisaran 5,3-5,6 persen.

Inflasi bakal tetap dijaga pada rentang 2-4 persen, suku bunga antara 5-5,3 persen, dan harga minyak dunia berkisar USD60-70 per barel.

“Dari sisi nilai tukar masih bervariasi, karena tahun ini kita pakai Rp15.000, tapi sekarang sudah (turun) Rp14.000, jadi kita akan menggunakan range yang masih lebar,” kata Sri Mulyani usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).

Pertumbuhan konsumsi dipatok sekitar 5,2 persen, kemudian investasi diharapkan tumbuh mendekati 7,5 persen begitu juga dengan ekspornya. Sementara, impor akan tetap dijaga pada kisaran 6 persen. Lalu produktivitas manufaktur bakal digenjot lebih tinggi dari 4-5 persen.

Program pengembangan sumber daya manusia (SDM) bakal menjadi prioritas serta pijakan utama dalam menyusun kebijakan. Menyusul setelahnya, sejumlah program bantuan sosial tambahan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako, bakal ikut ditampung.

“Kartu Sembako akan redesign bersama dengan PKH dan BPNT (Bantuan Pemerintah Non-Tunai), sehingga bisa dibuat jadi satu kartu. Ini akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait,” ujar Sri Mulyani.

Infrastruktur masih akan dikerjakan. Arahan dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden Jusuf “JK” Kalla, pembangunan infrastruktur ke depan bakal diarahkan untuk membantu program prioritas tadi. Oleh karenanya, pembangunan jalan-jalan arteri, air, sanitasi, listrik, di kabupaten/kota akan diutamakan.

Termasuk juga empat daerah destinasi wisata yang meliputi Borobudur, Jawa Tengah; Toba, Sumatra Utara; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

“Selama ini sudah ditetapkan sepuluh, tapi empat yang diprioritaskan, harus selesai 2020. Artinya seluruh infrastruktur, fasilitas, fasum dan fasosnya harus selesai,” tuturnya.

Terkait program penyokong pembangunan SDM, Sri Mulyani menjanjikan peningkatan anggaran untuk beberapa sektor seperti pendidikan dan kebudayaan.

Pertama, anggaran penelitian abadi akan dinaikkan cukup signifikan dari yang saat ini mencapai Rp1 triliun. Kedua, tambahan anggaran untuk menopang agar universitas agar mampu berkompetisi menjadi ranking 100 besar.

Ketiga, membentuk dana abadi untuk kebudayaan. Kendati, Sri Mulyani belum bisa memerinci berapa besaran anggaran yang bakal dialokasikan termasuk besaran pagu indikatif jika semua sektor tersebut dikonsolidasikan.

“Presiden memang mengharapkan penelitian yang tersebar di berbagai institusi agar dikonsolidasikan. Kemenristekdikti sudah melakukan itu dan saat ini sudah ada 10 program prioritas. Berapa jumlah anggarannya nanti kita lihat,” tukas Sri Mulyani.

Belanja barang dipangkas

Dalam sambutannya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo turut meminta Menteri Keuangan untuk mengurangi porsi belanja barang sebanyak-banyaknya pada anggaran tahun mendatang.

Sebaliknya, dengan belanja barang ditekan, maka Jokowi berharap belanja modal dapat semakin diperkuat dan ditingkatkan. Porsi belanja barang pada tahun 2017 dijadikan patokan. Saat itu, posisi belanja barang yang tercatat dalam APBN mencapai Rp296,6 triliun.

“Yang normal itu tahun 2017, tolong betul-betul dijadikan sebagai patokan dan dipaksa masuk ke angka-angka itu,” kata Jokowi.

Sri Mulyani mengakui, posisi belanja barang pada tahun 2018 tercatat naik hingga mencapai Rp336,97 triliun.

Namun, jumlah itu muncul lantaran pada tahun tersebut terjadi sejumlah momentum besar yang digelar di dalam negeri, seperti halnya Asian Games, Asian Paragames, IMF-World Bank Annual Meeting, serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu belum berbicara besaran angka yang bisa dihemat melalui pemangkasan belanja barang tersebut.

Namun, Sri Mulyani cukup optimistis bahwa pihaknya mampu mengalihkan nilai belanja barang tersebut menjadi barang modal dan juga belanja lainnya yang difokuskan bagi infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Kapasitas Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM di dalam rangka untuk membelanjakan hal itu. Nanti kita lihat formatnya. Ini kan masih diskusi dan arahan awal,” tukas Sri Mulyani.

Selama masa pemerintahan Jokowi, realisasi penerimaan negara, belanja, serta defisit terbaik terjadi pada 2017.

Ketika itu, baik penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berhasil melampaui capaian dibanding tiga tahun sebelumnya. Bahkan, ketika itu PNBP berhasil menembus 118,5 persen setelah jatuhnya harga komoditas pada tahun 2014.

Tingkat serapan belanja negara, baik barang maupun modal berhasil mencapai rata-rata di atas 90 persen, bahkan belanja sosial terserap 100 persen.

Dari sisi defisit, pengelolaan APBN tahun 2017 cukup baik di angka 2,57 persen lebih rendah dari target APBN-P sebesar 2,92 persen dan rasio utang di bawah 30 persen.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR