TRANSPORTASI DARING

Aturan baru, tarif taksi daring di tangan Menhub

Pengemudi taksi daring mengantarkan penumpang di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (15/11/2018).
Pengemudi taksi daring mengantarkan penumpang di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (15/11/2018). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan baru angkutan sewa khusus atau taksi daring (online). Dalam beleid tersebut ada beberapa poin baru yang mengatur mengenai kebijakan tarif hingga kriteria penghentian sementara (suspend) pengemudi taksi.

Beleid baru termaksud adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Aturan diteken oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada 18 Desember 2018 dan diundangkan sehari setelahnya.

Salah satu hal menarik dalam aturan ini ada pada Pasal 22. Besaran tarif batas bawah dan batas atas ditetapkan langsung oleh menhub atau gubernur sesuai wilayah operasi. Jadi bukan lagi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Lebih detail, aplikator tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh Kemenhub. Batas bawah Rp3.500 per km dan batas atas Rp6.000 per km.

Di antara itu, skema penetapan tarif bisa ditetapkan oleh gubernur. Aplikator pun diharapkan dapat bekerja sama dan menetapkan harga sesuai batas yang sudah ditetapkan supaya bisa memberikan kemudahan bagi pengemudi dan mereka.

Ketentuan ini berbeda dengan beleid pendahulunya, Permenhub Nomor 108/2017, yang mengatur penetapan tarif berdasarkan wilayah. Tarif batas atas dan bawah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub atas usulan dari gubernur.

Aturan baru ini akan disosialisasikan ke sejumlah operator transportasi daring dan para pengemudi taksi daring di Indonesia hingga akhir Mei 2019 mendatang. Mulai Juni 2019, aturan ini resmi berlaku.

Besaran tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan masih berlaku sampai menhub atau gubernur melakukan evaluasi.

Beleid baru ini disusun sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/HUM 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang memenangkan gugatan atas Permenhub 108/2017.

Dijelaskan, aturan baru hanya mengatur ketentuan mengenai angkutan sewa khusus. Padahal dalam Permenhub 108/2017, pengaturan angkutan sewa khusus dilakukan sebagai bagian pengaturan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek -- khususnya angkutan orang dengan tujuan tertentu.

Aturan suspensi

Permenhub 118 tahun 2018 juga mengatur aspek perlindungan bagi pengemudi dan penumpang. Nantinya, perusahaan penyedia taksi daring tak dapat memberhentikan operasional pengemudi sesuka hati karena di dalam aturan ada kriteria untuk hukuman akun pengemudi. Skors juga harus diawali peringatan atau pemberitahuan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi bersama dengan Direktur Angkutan dan Multimoda Ahmad Yani menyatakan, bahwa pihak Kemhub tetap mengutamakan keselamatan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penetapan batas tarif, serta penerapan suspend.

Adapun salah satu hal yang ditekankan adalah perihal suspend yang selama ini kerap dikeluhkan oleh para pengemudi.

"Kemhub sudah meminta aplikator untuk membagi suspend ke dalam beberapa kriteria yaitu ringan, sedang, berat dan sangat berat," kata Ahmad dalam Kontan, Rabu (26/12/2018).

Untuk suspend sedang, lanjut dia, akun pengemudi yang terkena bisa dikembalikan lagi. Kalau termasuk kriteria berat harus dipertimbangkan, sementara kalau sudah sangat berat itu akan ada sanksi pidana.

"Hal ini akan dievaluasi oleh masing-masing aplikator,” tambah dia.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menyambut baik terbitnya aturan baru taksi daring. Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan berharap, pemerintah pusat maupun daerah betul-betul menetapkan tarif yang sesuai dan tidak memihak. Hal tersebut demi menjaga persaingan sehat antara perusahaan jasa transportasi publik.

"Tarif itu harus terukur, dan tidak boleh sembarangan. Kalau berdasarkan keputusan menteri atau gubernur, harus klop tidak sepihak," kata dia dalam CNBC Indonesia.

Badan usaha perorangan

Aturan baru Kemenhub tersebut juga memungkinkan pengemudi perorangan untuk mengadakan kegiatan angkutan sewa khusus (taksi daring).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengusahaan angkutan umum harus dilakukan oleh entitas berbadan hukum yang bisa berbentuk BUMN, BUMD, perseroan terbatas, ataupun koperasi. Namun Permenhub 118 mengakomodasi pengusahaan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau perorangan.

Pada peraturan angkutan sewa khusus sebelumnya, Permenhub 108/2017, pengusahaan angkutan daring hanya bisa dilakukan BUMN, BUMD, perseroan terbatas, serta koperasi. Dalam peraturan lama itu, pelaku perorangan diakomodasi tetapi harus bergabung dalam koperasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2).

Ayat tersebut berbunyi, dalam hal persyaratan memiliki kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, bagi perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Akan tetapi, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 37 P/HUM/2017 membatalkan Pasal 39 ayat (2) dari PM 108/2017.

Aturan ojol menggantung

Sementara itu, Rancangan Peraturan Menteri (RPM) mengenai ojek online (ojol) saat ini masih digarap oleh pihak Kemenhub, Aturan baru itu juga tengah disusun dari aspek keselamatan, tarif hingga sistem suspend.

Direktur Angkutan dan Multi Moda Kemenhub, Ahmad Yani, mengatakan aturan ini segera diluncurkan. Pihaknya telah menyiapkan draf atau rancangan awal aturan itu yang akan lebih intensif dibahas pada awal Januari 2019 mendatang.

Ia pun mengakui, dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sepeda motor tidak dianggap sebagai angkutan umum. Namun, kata dia, ada Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Kementerian memiliki hak diskresi untuk mengatur hal tertentu.

“Pihak Kemenhub tetap tidak melegalkan Ojol sebagai angkutan umum, tetapi hanya ingin menjaga keamanan di angkutan, karena dinilai sangat perlu diterapkan, mengingat penyumbang angka kecelakaan terbesar adalah sepeda motor dengan jumlah persentase sebesar 70 persen” ujar Ahmad dalam Viva.co.id.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR