PROPERTI

Aturan hak pakai apartemen untuk WNA akan dilonggarkan

Ilustrasi: Pengunjung mengamati maket apartemen di sela Property Expo 2018 di Jakarta, Jumat (28/9).
Ilustrasi: Pengunjung mengamati maket apartemen di sela Property Expo 2018 di Jakarta, Jumat (28/9). | Audy Alwi /Antara Foto

Pemerintah akan melonggarkan aturan kepemilikan apartemen bagi warga negara asing (WNA), dengan meningkatkan standar dari status izin "Hak Pakai" menjadi setara dengan izin "Hak Guna Bangunan (HGB)".

Relaksasi aturan itu akan masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Aturan ini bakal menjadi aturan khusus di samping Undang-Undang (UU) No 5/ 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (PA). Aturan pemilikan asing di RUU Pertanahan ini akan memperkuat Peraturan Pemerintah (PP) No 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal, atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Publik (ATR), Sofyan Djalil, mengatakan dalam RUU Pertanahan, WNA diperkenankan membeli properti dalam bentuk apartemen dengan izin Hak Pakai dengan masa penggunaannya dibatasi hanya sampai 30 tahun dan bisa diperpanjang hingga 20 tahun.

Namun dengan relaksasi aturan, hak pakai tersebut nantinya akan disetarakan dengan izin HGB. Pemilik properti pun bisa mengajukan perpanjangan hak pakai pertama kali hingga 40 tahun.

"Selama ini, orang asing boleh punya hak pakai. Tapi hak pakai selama ini tidak didefinisikan secara baik. Ada hak pakai lima tahun, 10 tahun. Sekarang hak pakai kita perpanjang sama seperti HGB juga," ujar Sofyan dikutip dari Kompas.com, Jumat (11/1/2018).

Sofyan menyebut, pelonggaran aturan ini untuk menggairahkan investasi properti. Sofyan tak takut beleid ini dinilai sebagai pro-asing.

Pemerintah berharap, industri properti bisa membuat 160 industri pendukung lainnya seperti baja dan semen terangkat. Makanya, ia menargetkan RUU Pertanahan ini bisa disahkan sebelum masa jabatan kabinet kerja berakhir Oktober 2019.

Tapi tak semua jenis properti boleh dimiliki asing. Hanya properti dengan batasan harga tertentu, yang kelak akan diatur Peraturan Menteri.

Rencana pemerintah memperluas kepemilikan WNA di sektor properti langsung mendapat sambutan dari pengusaha properti.

Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida bahkan meminta pemerintah mengatur hal krusial lain, terkait jenis properti dan nilai transaksi yang bisa dilakukan oleh WNA. Tujuannya agar tidak timbul persaingan dalam kepemilikan properti dengan warga negara Indonesia (WNI).

"Jangan sampai nanti asing malah bisa beli rusunami yang harusnya untuk masyarakat Indonesia. Harus ada koridornya, misalnya apartemen yang level atas dan dibatasi nilai minimum transaksinya," ujar Totok kepada Beritagar.id, Jumat (11/1).

Aturan kepemilikan untuk asing

Sebelumnya, dalam PP 103 Tahun 2015 tertuang beberapa syarat pembelian apartemen untuk WNA yang wajib dipenuhi.

Pertama, WNA hanya boleh membeli apartemen dengan sertifikat Hak Pakai. Sertifikat ini dapat diperpanjang selama 30 tahun, lalu diperpanjang lagi 20 tahun dan diperbarui lagi selama 30 tahun.

Namun masa perpanjangan tahun tersebut yang akan coba direlaksasi oleh pemerintah menjadi 40 tahun. Jadi mereka bisa tinggal di apartemen tersebut selama lebih dari 80 tahun. Apartemen yang dibeli oleh WNA bisa disewakan bahkan diwariskan.

Aturan selanjutnya, berdasarkan PP No. 103 pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa WNA yang boleh membeli properti di Indonesia harus memiliki izin tinggal dan menetap di Indonesia atau biasa disebut KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Ham.

Syarat mendapatkan KITAS ini adalah WNA harus bekerja dulu di Indonesia dan kartu ini wajib diperpanjang dua tahun sekali.

Perlu diketahui juga, tidak semua jenis properti dapat dibeli oleh WNA. Menurut PP No. 103 pasal 1 ayat 2, WNA hanya boleh membeli rumah tapak (landed) atau apartemen.

Syarat membeli apartemen yang satu ini juga penting. Jika WNA menikah dengan orang Indonesia, mereka wajib mencantumkan nama apartemen yang dibeli ke Surat Perjanjian Pranikah, karena properti tersebut akan menjadi harta bersama dengan pasangan meski yang membelinya adalah WNA.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR