Aturan saldo Rp25 juta dalam pembuatan paspor baru dicabut

Dua calon pemohon paspor menunggu untuk membuat paspor di kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat (17/3).
Dua calon pemohon paspor menunggu untuk membuat paspor di kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat (17/3).
© Muhammad Adimaja /ANTARA FOTO

Setelah mendapat kritikan sejumlah kalangan, pemerintah akhirnya mencabut kebijakan aturan pembuatan paspor baru. Dalam aturan itu, salah satunya disebutkan, pemohon harus memiliki saldo minimal di rekeningnya senilai minimal Rp25 juta.

"Kami hari ini mencabut aturan Rp25 juta, karena feedback-nya kurang bagus. Padahal ini adalah kemauan pemerintah melindungi calon TKI," kata Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F Sompie, kepada Liputan6.com, Senin (20/3/2017).

Ronny mengakui aturan tersebut dibuat untuk kepentingan pihak imigrasi dalam rangka menseleksi setiap pemohon paspor saat proses wawancara, khususnya bagi para calon TKI.

Sepanjang Januari 2017, menurut Ronny, Imigrasi mencatat penolakan permohonan penerbitan paspor sebanyak 1.593 di 14 Kantor Imigrasi.

Beberapa waktu sebelumnya, Keimigrasian mengeluarkan surat edaran nomor IMI-02177.GR.02.06 tahun 2017 tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non-prosedural. TKI non prosedural yang dimaksud adalah mereka yang saat mengajukan pembuatan paspor untuk tujuan wisata, misalnya, ternyata disalahgunakan untuk tujuan menjadi tenaga kerja. Aturan itu sudah berlaku sejak 1 Maret lalu.

Aturan adanya saldo rekening minimal Rp25 juta itu sebenarnya tak berlaku bagi mereka yang hendak berwisata atau umrah.

"Kalau mereka backpacker, umrah, ziarah, pelajar tidak perlu syarat itu. Kalau backpacker kan pekerja keras, menabung, ada kejelasan ke mana dan itu tidak mungkin diwajibkan," kata Ronny. "Begitu juga jika pengusaha atau pejabat mau jalan-jalan ke luar negeri."

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno menambahkan, kepemilikan uang Rp25 juta tidak pernah tercantum dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017. Angka itu hanya disebutkan dalam memo internal kepada petugas Imigrasi.

"Mulai hari ini pemohon untuk motif wisata tidak ditanya soal saldo Rp25 juta," katanya.

Sedangkan untuk tujuan lainnya, menurut Agung, aturannya masih tetap sama. Dalam SE Dirjen Imigrasi itu disebutkan:

1. Bagi yang akan menunaikan ibadah haji khusus/umrah, disyaratkan meminta rekomendasi dari Kementerian Agama kabupaten/kota dan surat keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji khusus Umrah (PPIH/PPIU).

2. Bagi mereka yang akan magang dan program bursa kerja khusus, disyaratkan mengantongi surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja.

3. Bagi mereka yang akan melakukan kunjungan keluarga, disyaratkan meminta surat jaminan dan fotokopi paspor dari keluarga yang akan dikunjungi.

4. Bagi mereka yang ingin menjadi TKI di luar negeri, disyaratkan menyertakan keterangan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

"Untuk motif wisata, wawancara akan lebih dalam agar tidak jadi korban TKI nonprosedural," kata Agung.

x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.