TENAGA KERJA ASING

Aturan tenaga kerja asing kian longgar

Ilustrasi pekerja asing
Ilustrasi pekerja asing | /shutterstock

Lagi, pemerintah memberikan kelonggaran dalam aturan tenaga kerja asing (TKA). Jika di aturan sebelumnya ketentuan tentang kewajiban perusahaan merekrut sepuluh pekerja lokal untuk satu orang TKA, kini aturan tersebut dihapus.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 35 tahun 2015 yang merevisi aturan sebelumnya, yakni Permenaker Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Kebijakan tersebut sudah berlaku sejak 23 Oktober 2015 ini, begitu tulis Kompas.com

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri beralasan penghapusan dikarenakan aturan itu tidak dapat disamaratakan bagi seluruh bidang usaha dan perusahaan. "Tidak bisa diterapkan ke semua sektor usaha," kata Hanif, Selasa (27/10/2015).

Selain menghapus kebijakan soal persyaratan bagi TKA yang masuk Indonesia, dalam Permenaker tentang tata cara penggunaan pekerja asing juga mendapat penambahan pasal baru.

Bunyinya: "Pemberi kerja TKA yang berbentuk penanaman modal dalam negeri dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan komisaris." Artinya, perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh pemegang saham lokal, tidak dapat memberikan jabatan komisaris kepada warga asing.

Selain itu juga ada penghapusan kewajiban pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan (DKP) TKA sebesar USD100 (sekitar Rp1.360.000) per jabatan setiap bulan dalam bentuk mata uang rupiah. Dengan demikian, maka perusahaan yang membayarkan DKP TKA tidak perlu lagi mengonversi ke mata uang rupiah karena bisa dalam dolar AS (USD).

Alasan perubahan merujuk peraturan Bank Indonesia (BI) Izin Menggunakan TKA yang memasukkan DKP ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dilansir Kontan.co.id, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi kecewa dengan perubahan aturan ini. "Ini menunjukkan ketidakmatangan pemerintah," kata Rusdi.

Rusdi khawatir, dengan dicabutnya ketentuan yang membatasi TKA tersebut, banyak TKA yang tidak memiliki keahlian masuk dan bekerja di dalam negeri.

Untuk dietahui, dalam revisi Permenaker Nomor 16 tahun 2015 juga dihapus aturan kewajiban bagi TKA untuk dapat berbahasa Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kementerian Ketenagakerjaan tak mempersulit izin TKA yang ingin bekerja di Indonesia. JK menganggap masyarakat tidak perlu takut dengan kedatangan tenaga asing yang rata-ratanya adalah tenaga ahli.

"Mereka datang ke sini (Indonesia) itu membawa modal, investasi, sehingga kita seharusnya jangan berpikir bahwa tenaga kerja asing itu akan mengambil lapangan kerja orang Indonesia, tidak begitu berpikirnya," kata JK saat memberikan arahan di Kementerian Ketenagakerjaan seperti yang dilansir Metrotvnews.com, Kamis pekan lalu (22/10/2015).

JK juga meminta pemerintah tak khawatir dengan membanjirnya tenaga kerja asing di Indonesia. Sebab, upah yang berlaku di Indonesia masih terbilang kecil.

"Tenaga kerja itu selalu bergerak dari daerah yang gajinya rendah ke standar tinggi. Orang Singapura di sana gajinya bisa Rp10 juta, kalau di sini (Jakarta) cuma Rp2-3 juta, ya mana mau dia pindah. Jadi jangan khawatir, yang ada rata-rata profesional, akuntan dan teknisi," katanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR