Babak baru perseteruan Fahri Hamzah dengan PKS

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyampaikan orasi politiknya seusai Deklarasi Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) Jabodetabek di Jakarta, Minggu (24/4/2016).
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyampaikan orasi politiknya seusai Deklarasi Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) Jabodetabek di Jakarta, Minggu (24/4/2016). | M Agung Rajasa /Antara Foto

Perseteruan Fahri Hamzah dengan partainya sendiri, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasuki babak baru. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan provisi Fahri Hamzah terhadap pemecatannya oleh PKS, Senin (16/5/2016).

Atas putusan itu, Ketua Majelis Hakim Made Sutrisna menyatakan, Fahri Hamzah untuk sementara dinyatakan dikembalikan menjadi kader PKS dan tetap menjalani profesinya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Putusan ini berlaku sampai ada kekuatan hukum tetap. "Dengan ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sementara permohonan penggugat," kata Made dikutip Antaranews, Senin (16/5/2016).

Majelis hakim juga meminta DPP PKS harus menghentikan semua proses, perbuatan, tindakan dan putusan apapun terkait dengan status Fahri di partai dan DPR sampai perkara ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

Perseteruan Fahri dengan partainya berujung pada pemecatan. Pada 4 April lalu, PKS merilis alasan mengeluarkan Fahri dari keanggotaan partai karena dianggap melanggar disiplin. Majelis Tahkim PKS telah menerima rekomendasi Badan Penegak Disiplin Organisasi, yaitu memberhentikan Fahri dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera.

Fahri dianggap sering membuat pernyataan kontroversial, kontraproduktif dan tidak sejalan dengan arahan Partai. Fahri disidangkan oleh majelis partai dan dianggap terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi dengan kategori berat pada 29 Januari 2016.

Putusan pemecatan itu berimplikasi terhadap posisi Fahri sebagai anggota dan Wakil Ketua DPR. Fraksi PKS telah mengirimkan surat pemecatan Fahri ke pimpinan DPR dan mengajukan Ledia Hanifa Amaliah pada 6 April 2016.

Pimpinan DPR tak serta merta melaksanakan surat dari Fraksi PKS. Pimpinan DPR memutuskan membentuk tim kajian dari Biro Hukum Kesekjenan DPR untuk meneliti surat Fraksi PKS yang mengajukan pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR itu.

Fahri Hamzah tak tinggal diam. Ia menggugat Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Abdi Sumaithi dan Abdul Muiz Saadih dari Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.

Mereka digugat karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam proses pemecatan Fahri dari seluruh keanggotaan partai.

Fahri mengatakan mengajukan gugatan provisi di sela sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena butuh kepastian dan dasar sebagai anggota DPR. "Untuk menegaskan status saya agar tidak goncang," kata Fahri dikutip Detikcom.

Perseteruan Fahri dengan PKS pun sepertinya tak bakal mereda dengan putusan provisi pengadilan. Proses hukum masih berjalan. PKS pun mempertanyakan putusan pengadilan yang menangguhkan pemecatan Fahri Hamzah lewat putusan provisi.

"Ini jadi preseden buruk untuk semua parpol. Konflik internal harus diselesaikan di UU MD3. Bukan di pengadilan dengan perbuatan melawan hukum," kata anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring dikutip Detikcom, Selasa (17/5/2016).

Tifatul mengatakan bahwa PKS tetap menganggap Fahri sudah dipecat. Partai berlambang padi dan bulan sabit kembar ini terus mengupayakan langkah hukum berupa banding.

"Dari sisi PKS, prosedur pemecatan Pak Fahri sudah selesai. Kalau ada gugatan hukum, kita hadapi secara hukum. Putusan sela ini tidak mengubah putusan," kata Tiffatul.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR