Badan pembuat sertifikat halal dan kewenangan MUI

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjawab pertanyaan ketika menghadiri rilis hasil investigasi pelaksanaan biro umrah di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjawab pertanyaan ketika menghadiri rilis hasil investigasi pelaksanaan biro umrah di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (4/10/2017).
© Wahyu Putro A /Antara Foto

Kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan sertifikasi halal akhirnya digeser oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meresmikan badan yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal itu di gedung Kementerian Agama pada Rabu (11/10/2017).

Labelisasi dan sertifikasi halal di Indonesia selama ini dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI yang berdiri sejak 1989. LPPOM-MUI memelopori berdirinya World Halal Council yang dijadikan sebagai wadah bernaungnya lembaga-lembaga sertifikasi halal dunia pada 1999.

Pembentukan BPJPH merupakan amanat dari UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang ini disahkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014.

Undang-undang ini menyebutkan badan penyelenggara jaminan produk halal harus sudah terbentuk paling lambat tiga tahun sejak disahkan Undang-Undang itu. BPJPH saat ini telah terbentuk dan masuk dalam struktur Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenag.

Undang-undang menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelanggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Lukman Hakim mengatakan MUI tetap memiliki kewenangan terkait proses sertifikasi produk halal meski sudah ada BPJPH. "Kewenangan MUI tetap penting dan strategis, yaitu memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang disampaikan kepada BPJH sebagai dasar penerbitan Sertifikasi Halal," kata Lukman melalui Antaranews.

Selain memberi fatwa, MUI juga memiliki peran tidak tergantikan untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yaitu organisasi auditor produk halal.

Global Islamic Economy Indicator 2017, Indonesia masuk 10 besar negara konsumen industri halal terbesar dunia. Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan masyarakat belanja makanan halal.

Di sektor pariwisata halal, Indonesia menempati urutan ke-5 dunia. Sementara untuk obat-obatan dan kosmetika halal dan keuangan syariah, Indonesia menempati peringkat ke-6 dan 10 dunia.

Lukman berharap, berdirinya BPJPH mampu membangkitkan dan menggairahkan perkembangan industri halal tanah air, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPJPH, kata Lukman, harus segera membangun literasi dan kepedulian halal, baik bagi produsen, penjual maupun konsumen.

Alur permohonan sertifikat halal

Berdasarkan Undang-Undang jaminan produk halal, permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH.

Selanjutnya, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal di lokasi usaha pada saat proses produksi.

LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk kepada BPJPH yang diteruskan ke MUI.

MUI menggelar sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH.

Keputusan penetapan halal produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal paling lama terbit 7 hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha wajib mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum habis masa berlaku.

Kepala BPJPH Sukoso mengatakan lembaganya berwenang untuk meregistrasi produk halal di dalam dan luar negeri, mencabut label halal, memeriksa akreditasi LPH dan mengupayakan penegakkan hukum apabila ditemukan pelanggaran terkait produk halal.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.