ATURAN LALU LINTAS

Bagaimana mekanisme pengawasan pelat ganjil genap?

Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan stiker ganjil genap berhologram di Jakarta, Maret 2013. Kebijaan ini akan diberlakukan mulai 27 Juli 2016
Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan stiker ganjil genap berhologram di Jakarta, Maret 2013. Kebijaan ini akan diberlakukan mulai 27 Juli 2016 | Tony Hartawan /TEMPO

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menguji penerapan sistem ganjil genap mulai 27 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Selama uji coba, STNK kendaraan yang melanggar akan disita petugas.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan selama masa uji coba, petugas akan memelototi nomor pelat kendaraan dan mengecek STNK. "Teknisnya pada saat lampu merah petugas cek pelat dan periksa STNK," ujarnya, Jumat (15/7) seperti dinukil dari Beritajakarta.com.

Dalam pengawasan itu, petugas dari Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya akan dikerahkan untuk memeriksa mobil secara acak. Selain itu, pengawasan juga akan dilakukan dengan kamera CCTV (Closed Circuit Television).

Selama masa uji coba, STNK kendaraan pelanggar akan disita dan dibawa petugas ke Monas dan Polda. Kendaraan yang ditindak dari arah selatan ke utara STNK-nya akan dibawa ke Monas sedangkan sebaliknya akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk memudahkan pelanggar mengurus STNK mereka.

Andri tak memungkiri, pengawasan seperti itu memiliki efek negatif, seperti bisa menimbulkan kemacetan. "(Prosesnya) Cepat saja karena jangan sampai mengganggu arus lalu lintas juga," ujarnya.

Belum lagi, jumlah petugas tak sebanding dengan jumlah mobil. Namun, Andri tetap berkukuh menjalankan kebijakan itu demi mengendalikan kendaraan pribadi yang lewat di jalur protokol Jakarta. "Yang setiap lampu merah itu silakan saja diragukan, tapi nanti biar kita lihat efektivitasnya," katanya, seperti dikutip dari republika.co.id.

Andri meyakini, setiap pengguna mobil bakal kapok jika tertangkap menggunakan pelat nomor palsu. Sebab, pemalsuan pelat nomor dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana. Merunut pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelat nomor kendaraan harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.

Aturan turunannya, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyebut, nomor pelat yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Nah, bagi pemalsu pelat nomor, pasal 280 UU Lalu Lintas Jalan Raya diganjar dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu.

Tapi Andri menyatakan, tak akan langsung memberlakukan sanksi ini. Pada pekan pertama, mereka akan menyebar pamflet sosialisasi. "Tapi mulai pekan kedua sudah mulai ditindak," katanya. Selama uji coba, pelanggar belum dipaksa bayar denda. Namun harapannya, kebijakan ini memberi efek jera karena pelanggar harus mengurus ke posko.

Selama uji coba pihaknya akan menyiapkan petugas di 15 titik lokasi masuk kawasan ganjil genap. Sembilan titik di antaranya, Simpang Patung Kuda, Simpang Kebon Sirih, Simpang Sarinah, Bundaran HI, Bundaran Senayan, CSW, Simpang Kuningan (Jl Gatsu), Simpang Kuningan (kaki Mampang), dan Simpang HOS Tjokroaminoto.

Masyarakat yang STNK-nya disita baru boleh diambil setelah jam uji coba ganjil genap berakhir pada pagi dan sore hari. Uji coba ganjil genap setiap Senin-Jumat, pukul 07.00-10.00 dan 16.30 - 19.30. Kendaraan dengan pelat nomor ganjil boleh beroperasi pada tanggal ganjil dan pelat genap beroperasi pada tanggal genap.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR