DANA DESA

Bagi-bagi harapan untuk perangkat dan dana desa

Presiden Joko Widodo berswafoto ketika bertemu ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).
Presiden Joko Widodo berswafoto ketika bertemu ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019). | Wahyu Putro A /AntaraFoto

Tuntutan itu dipenuhi. Pemerintah menjanjikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa akan rampung dalam waktu dua pekan. Jika sudah direvisi, maka gaji perangkat desa bakal setingkat dengan pegawai negeri sipil (PNS) golongan IIA.

"Sudah kita putuskan, penghasilan tetap perangkat desa disetarakan dengan (PNS) golongan IIA," ucap Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang menemui ribuan perangkat desa di Istora Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Bukan hanya penyetaraan gaji. Pada tahun politik ini, Jokowi juga menjanjikan ke depannya para perangkat desa ini akan mendapatkan fasilitas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sejak pertengahan 2018, tuntutan untuk menyetarakan gaji perangkat daerah memang gencar disuarakan massa yang diwakili oleh Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Menurut mereka, saat ini belum ada kesetaraan penghasilan yang diperoleh pemerintah desa.

Merujuk Pasal 81 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015--revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, ditentukan besaran gaji perangkat desa yang tergantung dari alokasi dana daerah (ADD).

Jika alokasi ADD-nya Rp500 juta setahun, maka penghasilan tetap kepala desa (kades) dan perangkatnya adalah 60 persen dari nilai tersebut atau sekitar Rp300 juta.

Sementara, untuk ADD Rp500 juta-Rp750 juta, alokasi yang bisa digunakan untuk gaji kades dan perangkatnya tak lebih dari 50 persen. Begitu seterusnya. Dengan kata lain, semakin besar ADD maka semakin kecil alokasi untuk jatah kades dan perangkatnya.

Terkait penyetaraan gaji serta kesejahteraan perangkat desa, Jokowi pun tak sungkan menyatakan akan menaikkan alokasi dana desa setiap tahunnya.

Dilansir dari data Kementerian Keuangan yang diolah Lokadata Beritagar.id, alokasi belanja negara untuk dana desa tercatat naik sejak 2015. Ketika itu posisinya berada pada Rp20,8 triliun dan naik menjadi Rp46,9 triliun (2016), Rp60 triliun (2017 dan 2018), serta Rp70 triliun (2019).

Total, penyaluran anggaran untuk sekitar 74 ribu desa di Tanah Air sampai 2019 mencapai Rp257 triliun.

Realisasi penyaluran dana desa sepanjang periode itu nyaris sempurna. Bahkan, pada 2015 penyalurannya berhasil mencapai 100 persen, sesuai dalam pagu yang dianggarkan dalam APBN 2015.

Untuk diketahui, realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) per November 2018 mencapai Rp717 triliun atau 93,5 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp766,1 triliun.

Realisasi penyaluran ini lebih tinggi Rp 17,34 triliun jika dibandingkan dengan penyaluran TKDD pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 699,73 triliun atau mencapai 91,31 persen dari pagu alokasi.

Capaian tersebut dipengaruhi oleh kenaikan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Komponen terbesar dari TKDD adalah Dana Perimbangan. Dalam APBN 2018, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp 676,60 triliun, yang terdiri atas Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp 490,71 triliun, dan Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp185,89 triliun.

Adapun pagu TKDD pada APBN 2019 mencapai Rp826,77 triliun yang terdiri dari dana transfer ke daerah sebesar Rp756,77 triliun dan dana desa sebesar Rp70 triliun.

Tentang perangkat desa

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi sekretariat desa. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.

Perangkat desa umumnya terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (revisi UU Nomor 43 Tahun 2014), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kepala desa memiliki wewenang untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Namun, untuk hal terakhir kepala desa memerlukan konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat.

Warga desa yang memenuhi persyaratan seperti berpendidikan paling rendah SMA/sederajat, berusia 20-42 tahun, terdaftar sebagai penduduk tetap paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran, dapat mencalonkan diri sebagai perangkat desa.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR