BENCANA ALAM

Banjir tidak melulu persoalan Jakarta

Pengendara melintasi genangan air yang membanjiri ruas Jalan Cingised, Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/11/2018).
Pengendara melintasi genangan air yang membanjiri ruas Jalan Cingised, Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/11/2018). | Raisan Al Farisi /Antara Foto

Memasuki musim penghujan, sorotan publik terhadap upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengantisipasi bencana banjir begitu tinggi. Musim penghujan menjadi musim yang paling diwaspadai para warga ibu kota karena Jakarta dilintasi 13 sungai alami yang sewaktu-waktu bisa meluap saat hujan terjadi.

Tidak banyak kota di Pulau Jawa yang memiliki sungai sebanyak Jakarta. Tetapi yang perlu dicatat, bencana banjir juga lazim terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Banjir menempati peringkat pertama bencana alam yang terjadi di Indonesia. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diolah Lokadata Beritagar.id, banjir adalah bencana yang paling sering terjadi di sebagian besar wilayah Pulau Jawa -- khususnya Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Barat (Jabar).

BNPB mencatat pada periode 2013-2017, jumlah bencana banjir di Indonesia mencapai 3.649 peristiwa, disusul bencana puting beliung 3.241, dan bencana longsor 2.841.

Selama masa itu; 558 bencana banjir terjadi di Jatim,507 di Jateng, dan 448 di Jabar. Di luar pulau Jawa; Aceh menjadi provinsi tertinggi dalam urusan banjir (227), diikuti 161 kejadian di Sumatra Selatan, dan 148 kali di Sumatra Utara.

Jumlah kejadian bencana banjir di Indonesia.
Jumlah kejadian bencana banjir di Indonesia. | Lokadata /Beritagar.id

Jakarta justru bukan daerah yang sering mengalami banjir. Provinsi ibu kota ini hanya mengalami bencana banjir sebanyak 99 kali dalam lima tahun terakhir meski dibelah oleh 13 aliran sungai alami.

Namun, dalam lima tahun terakhir, jumlah banjir di Jakarta sempat mencapai puncak pada 2016 dengan 36 kejadian. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya lima kejadian. Namun, jumlah peristiwa banjir kembali menurun pada 2017 menjadi 14.

Penurunan itu karena antisipasi Pemprov DKI berupa normalisasi kali dan perbaikan infrastruktur secara intensif mampu mencegah penyumbatan air akibat hujan.

Uniknya, Pemprov DKI "hanya" mengalokasikan Rp41 miliar untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI pada 2017. Sementara BPBD Aceh menerima alokasi Rp69 miliar dari pemerintah setempat.

Padahal menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, kemampuan daerah dalam mitigasi bencana sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran.

Bencana adalah sesuatu yang pasti terjadi dan penanganannya harus dijadikan prioritas. Meski tak bisa diprediksi, tetap harus ada persiapan mitigasi. Dan dalam persiapan maupun penanganan, dibutuhkan anggaran yang mencukupi.

"Anggaran yang semakin kecil berakibat pada kemampuan mitigasi bencana yang kian menurun," ujar Sutopo kepada Beritagar.id, Kamis (22/11/2018).

Sutopo mengatakan, mitigasi bencana amat penting untuk menekan dampak bencana baik korban jiwa maupun materi.

Sebagai contoh, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Situbondo, Jatim, memperkirakan kerugian akibat banjir bandang yang melanda beberapa kecamatan setempat pada awal tahun ini mencapai lebih dari Rp6,4 miliar.

Ada juga banjir dan tanah longsor di Cilacap, Jateng, selama November 2017 yang diduga menelan kerugian lebih dari Rp400 juta. Selain itu, petani juga harus merugi akibat gagal panen.

Bangunan terendam akibat banjir.
Bangunan terendam akibat banjir. | Lokadata /Beritagar.id

Seiring perkembangan waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah. Alhasil kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) pun terpicu secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia.

Selain menimbulkan kerugian materi, bencana banjir juga menimbulkan kerugian psikis karena penduduk diharuskan mengungsi dan hidup seadanya. Belum lagi kesehatannya terancam.

Sepanjang tahun lalu, 130 kejadian bencana banjir yang melanda Jatim memaksa 312 ribu penduduk harus mengungsi.

Namun ternyata, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) memiliki dampak banjir yang cukup tinggi sekalipun jumlah kejadiannya lebih sedikit dibanding daerah lain. Hal itu disebabkan luapan Daerah Aliran Sungai (DAS) merendam daerah secara luas.

Di Kalteng, misalnya, banjir yang terjadi pada Juli telah merendam setidaknya lima kabupaten yang dilalui oleh DAS. Sekitar 306 ribu jiwa harus mengungsi usai 39 kejadian banjir melanda Kalteng pada tahun lalu.

Hujan berintensitas tinggi dan durasi cukup lama disertai dengan kondisi kritis DAS telah menyebabkan banjir di Sulteng. BNPB mencatat, ada 287 ribu jiwa mengungsi sepanjang tahun lalu akibat 17 kejadian bencana banjir melanda daerah itu tahun lalu.

Jumlah pengungsi akibat banjir.
Jumlah pengungsi akibat banjir. | Lokadata /Beritagar.id

Pola waktu terjadinya banjir kerap diprediksi oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG). Berdasarkan siklus cuaca yang telah dipahami selama ini, umumnya puncak musim hujan berlangsung pada Januari.

Dalam rentan waktu 2013-2017, frekuensi peningkatan banjir dimulai pada November, dan mencapai puncak pada periode Desember - Februari. Pada Februari 2017, banjir mencapai 171 kali.

Kendati demikian, perubahan iklim memengaruhi waktu terjadinya banjir di seluruh Indonesia dan masyarakat mungkin harus mampu beradaptasi untuk menghindari risiko ekonomi dan lingkungan di masa depan.

Kejadian bencana banjir periode bulanan.
Kejadian bencana banjir periode bulanan. | Lokadata /Beritagar.id
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR