PERTUMBUHAN EKONOMI

Bank Dunia prediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen

Proyek pembangunan jalur kereta api ringan (LRT) Jabodebek koridor Cawang-Kuningan-Dukuh Atas di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/11/2018).
Proyek pembangunan jalur kereta api ringan (LRT) Jabodebek koridor Cawang-Kuningan-Dukuh Atas di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/11/2018). | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Bank Dunia menyebut Indonesia harus bersaing dengan negara lain dalam menarik minat investor. Di Asia Tenggara saja, Indonesia harus bisa bersaing dengan Malaysia, Thailand, hingga Vietnam untuk mengajak investor menanamkan modalnya.

Lembaga multilateral itu mengingatkan pentingnya reformasi kebijakan untuk mendukung penguatan kinerja ekspor dan investasi agar posisi Indonesia lebih kompetitif secara global dan menciptakan lapangan kerja. Apalagi tahun depan, iklim ekonomi dunia diperkirakan akan dipenuhi oleh ketidakpastian.

Laporan Triwulan Perekonomian Indonesia terbaru dari Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 dan 2019 masing-masing diperkirakan mencapai 5,2 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan didukung oleh kegiatan investasi serta ekspor.

Namun yang harus mendapat perhatian, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal memiliki risiko. Pasalnya masih ada ketegangan perdagangan global serta siklus pengetatan kebijakan moneter dari bank sentral di negara-negara maju.

Kendati begitu, Indonesia mungkin bisa lolos dari dampak negatif gejolak global apabila mempunyai fundamental ekonomi makro yang sehat serta didukung koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar yang kuat.

"Indonesia masih memiliki kelemahan struktural yang berhubungan dengan ekspor dan daya tarik bagi investasi langsung luar negeri, yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara serupa," kata Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia, Frederico Gil Sander, dalam pemaparan Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Gil Sander menjelaskan upaya memperkuat ketahanan tersebut sebetulnya telah dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, meratifikasi sejumlah aturan perdagangan bebas dan mendorong relaksasi terhadap peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI).

"Kondisi ini bermanfaat untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan menciptakan pekerjaan yang baik sehingga semakin banyak penduduk menjadi bagian dari kelas menengah," katanya.

Ia menambahkan upaya ini harus terus dilakukan karena ketidakpastian perekonomian global akibat ancaman perang perang dagang Tiongkok-Amerika Serikat (AS) harus menjadi peluang. Apalagi para pemilik modal asing mulai melakukan relokasi pabrik ke Asia Tenggara.

"Akibat perang dagang yang sedang terjadi, 45 persen perusahaan AS di Tiongkok berencana pindah ke Asia Tenggara. Kalau Indonesia tidak meningkatkan daya saing, ribuan pekerjaan baru akan diambil oleh negara lain di kawasan," ujar Frederico.

Peningkatan kinerja ekspor maupun investasi ini juga harus didorong oleh reformasi struktural yang dilakukan secara konsisten untuk mengurangi kerentanan domestik dan meningkatkan kemampuan untuk mengelola dampak negatif dari gejolak global.

Setidaknya, pemerintah harus menyiapkan program jangka pendek dan panjang guna mendongkrak ekspor barang dan jasa, serta sungguh-sungguh mengendalikan impor. Pemerintah juga perlu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan meningkatkan cadangan devisa.

Program jangan hanya di atas kertas, tetapi harus diimplementasikan oleh jajaran pemerintahan. Dengan demikian, dunia usaha akan merasakan bahwa pemerintah memang bekerja serius untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD).

Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan pada kuartal III-2018 sebesar $8,8 miliar AS. Angka ini setara dengan 3,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan defisit pada kuartal sebelumnya sebesar $8 miliar AS atau 3,02 persen dari PDB.

Di sisi lain, laporan Bank Dunia juga memaparkan sejumlah kebijakan jangka pendek yang bisa membuat Indonesia lebih kompetitif dalam pasar ekspor dan investasi.

Kebijakan itu antara lain; pemerintah bisa menurunkan hambatan impor termasuk hambatan tarif dan non-tarif yang membebani konsumen dan perusahaan dengan kenaikan harga. Selain itu pemerintah juga harus mempercepat perjanjian perdagangan bebas untuk meningkatkan akses pasar produk Indonesia di luar negeri.

Bank Dunia juga menyarankan kebijakan pengurangan pembatasan bagi investor asing dan melonggarkan persyaratan bagi tenaga asing terampil yang mempunyai keahlian langka agar mampu mengisi kesenjangan pekerja di dalam negeri.

Langkah-langkah tersebut dinilai mampu menguatkan sarana infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain memperkuat fundamental perekonomian, daya saing pun meningkat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam dekade mendatang.

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, optimistis upaya reformasi kebijakan ekonomi yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo akan segera membuahkan hasil.

"Indonesia mungkin masih tertinggal dalam hal sumber daya manusia. Tapi pemerintah sedang berusaha. Misal, selain membuat balai latihan kita bisa gunakan teknologi seperti perbaiki jaringan internet untuk mendukung pelatihan online," ujar Lembong.

Ia juga meyakini kegiatan investasi akan kembali meningkat pada 2019, terutama seusai penyelenggaraan pemilihan umum. "Dari sisi siklus, investasi secara umum atau FDI akan recover pada 2019," kata Thomas dilansir dari Antaranews.

Thomas menjelaskan pergerakan investasi selalu melambat menjelang pemilihan umum karena pelaku usaha sedang menanti perkembangan politik yang terjadi. Namun, setelah itu, kondisi akan kembali normal sehingga investor diperkirakan bakal menanamkan modal lagi di sektor-sektor prospektif.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR