Bantahan Prabowo, PKS, dan isu PKI sebagai dagangan politik


Sebuah poster menolak paha ideologi komunis dalam unjuk rasa Gerakan Rakyat Anti Komunis (Gertak) di Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (30/9/2017).
Sebuah poster menolak paha ideologi komunis dalam unjuk rasa Gerakan Rakyat Anti Komunis (Gertak) di Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (30/9/2017). | Didik Suhartono /Antara Foto

Nama tokoh asal Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terseret dalam arus isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) belakangan ini. Bahkan nama Prabowo makin kencang berkibar menyusul hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilansir ke publik, Jumat (29/9).

Menurut sigi yang fokus pada isu kebangkitan PKI itu, SMRC pun melakukan tabulasi dengan kaitan pilihan presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2014. Hasilnya, mayoritas orang yang percaya pada kebangkitan PKI adalah para pendukung Prabowo.

Isu kebangkitan PKI juga disebut oleh pendukung beberapa partai politik, terutama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra. Namun dua partai tersebut membantah.

Prabowo membantah ada instruksi kepada para kader dan simpatisan untuk memainkan isu anti-PKI. Tak ada pula perintah memobilisasi massa untuk unjuk rasa 299 di Jakarta pada Jumat.

Unjuk rasa itu digelar oleh Presidium Alumni 212 dan diikuti berbagai organisasi massa. Tema utamanya adalah anti-komunis dan menolak Perppu No. 2/2017 yang "mengharamkan" organisasi massa tanpa dasar Pancasila untuk esksis.

Kebetulan Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, turut menyampaikan orasi dalam unjuk rasa itu. Bahkan isi orasi singkatnya adalah bersimpati pada aksi unjuk rasa.

"Jangan sampai PKI yang sudah berkhianat di RI bercokol kembali. Karena itu kita dukung sosialisasi tonton film G30S/PKI. Jangan sampai pengkhianat bangsa hidup dan bangkit di RI," kata Fadli seperti ditulis Poskotanews, Jumat.

Namun Prabowo pun menyatakan tidak ada instruksi apapun dari partai terhadap kader maupun simpatisan. "Saya tidak tahu, tidak ada. Ini orang partai, ada instruksi. Tidak ada instruksi saya," kata Prabowo dilansir Antaranews, Senin (2/10).

Di sisi lain, PKS justru memandang mayoritas orang Indonesia setuju bahwa PKI sedang (berupaya) bangkit. Padahal dalam survei SMRC, 86,8 persen responden yang seluruhnya berusia di atas 17 itu menjawab tak setuju dengan anggapan PKI sekarang bangkit.

Bahkan sebagian besar (88,8 persen) responden pun merasa merasa aman dari berbagai ancaman dari orang atau berbagai kekuatan atau kelompok tertentu. Sementara responden yang percaya pada kebangkitan PKI mencapai 12,6 persen.

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf, secara tersirat tidak memercayai survei SMRC. Muzzammil kepada detikcom, Jumat, menyatakan percaya atau tidak tergantung pada siapa pelaku surveinya.

"Kalau survei medsos kan 85 persen percaya (PKI bangkit kembali). Ya kan ada survei dari medsos 85 persen percaya, 15 persen nggak percaya...," katanya.

Sementara politisi PKS, Jazuli Juwaini, menegaskan bahwa masyarakat tak boleh mengabaikan PKI. Isu ini harus jadi perhatian bersama.

Itu sebabnya, menurut Jazuli dalam Liputan6.com, Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun menyaksikan film G30S/PKI dan memberi amanat agar PKI tidak bangkit lagi. Aksi Jokowi itu pun digarisbawahi Jazuli. "Memang Pak Jokowi PKS atau Gerindra?" tukasnya.

Sementara itu Mujiburrahman, Akademisi Universitas Islam Nusantara Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mempertanyakan sinyalemen isu kebangkitan PKI.

Melalui tulisannya pada Banjarmasin Post, Mujiburrahman mengatakan bila indikatornya tak jelas apakah isu kebangkitan PKI ini hanya sekadar akrobat politik semata.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, M. Kholid Syeirazi, menilai isu kebangkitan PKI hanya sebatas dagangan politik. Isu ini sengaja digulirkan untuk menyongsong Pilpres 2019.

"Setelah sukses memenangi Pemilihan Gubernur DKI, ia melihat politik Islam bersiap-siap menyongsong Pilpres 2019. Banyak di antara pendukung Gubernur DKI terpilih ia pandang yakin bahkan haqqul yaqin Jokowi adalah keturunan PKI," tulisnya.

Sedangkan Menko Polhukam Wiranto mengimbau sebaiknya isu kebangkitan PKI dihentikan dan tidak digembar-gemborkan. Wiranto tak mau isu PKI ini justru "digoreng" untuk kepentingan politik.

"...dicari siapa yang goreng, ditanya maunya apa. Jadi jangan sampai peristiwa G30S-PKI ini jadi komoditas politik, baik jangka pendek, maupun pilpres yang akan datang. Tidak fair," kata Wiranto usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10).

BACA JUGA