Banyak pejabat tak melaporkan kekayaan

Ketua  KPK  Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9). Dalam rapat itu KPK menyatakan kesadaran LHKPN masih rendah.
Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9). Dalam rapat itu KPK menyatakan kesadaran LHKPN masih rendah. | Puspa Perwitasari /ANTARA

Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah korupsi tampaknya belum disambut baik oleh penyelenggara negara. Sambutan dingin ini bisa dilihat dari kepatuhan penyelenggara negara melaporkan kekayaan mereka.

Dalam Rapat Dengar Pendapat KPK dengan Komisi Hukum DPR, Rabu (20/9), KPK melaporkan tingkap pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, saat ini, KPK mengelola 270 ribu LHKPN. "Nilai kepatuhan penyampaian LHKPN sampai saat ini mencapai 70 persen," kata Alexander seperti dikutip dari detikcom. Tahun ini, KPK menargetkan kepatuhan penyampaian LHKPN ini mencapai 80 persen.

Kepatuhan paling rendah ini didominasi anggota DPRD yang tersebar di seluruh Indonesia, baru 30 persen. " Mereka merasa bukan penyelenggara negara," ujarnya. Alexander tak memperinci angka yang dia kemukakan.

Bagi penyelenggara negara LHKPN sifatnya wajib dan dituangkan dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 5 aturan itu di antaranya menyebut, " ...bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat... "; serta " ...melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat."

Jika ditengok data per Maret 2016, dari jumlah wajib lapor, yang sudah melaporkan kekayaan mereka hanya 42,2 persen. Dari 273.914 wajib lapor, hanya 115.857 orang yang sudah menyampaikan LHKPN.

Dari tiga lembaga, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, jika dipukul rata, para wakil rakyat memang paling rendah kesadarannya menyampaikan LHKPN. Hanya 11,38 persen. Jika diperinci, DPRD memang paling rendah kepatuhan melaporkan kekayaan mereka. Hanya 8,45 persen. Sedangkan DPD paling banyak, 87,1 persen.

Tangkapan layar data LHKPN per Maret 2016
Tangkapan layar data LHKPN per Maret 2016 | Istimewa /dpr.go.id

Di Bengkulu, kesadaran para punggawa daerah ini sangat rendah. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut tingkat kepatuhan LHKPN pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang sangat rendah yakni 31,6 persen pejabat eksekutif.

Pejabat legislatif, kesadarannya sampai level tiarap, hanya 1,35 persen. "Ini menunjukkan rendahnya komitmen antikorupsi para pejabat daerah ini," kata Saut saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang digelar KPK dan Pemprov Bengkulu di Bengkulu, Rabu (2/9), seperti dikutip dari Antara. Menurut Saut, pencegahan korupsi harus dimulai dari niat para pengelola pemerintahan, di eksekutif dan legislatif.

Pemerintah Provinsi Bengkulu memang meminta pendampingan KPK untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi. Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti menyatakan, upaya pencegahan korupsi ini memang tidak mudah. "Tapi kami berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat dan bersih untuk memajukan daerah ini," kata Ridwan.

Menurut kajian Puteri Hikmawati, peneliti hukum di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, lemahnya kepatuhan pejabat negara ini karena dua hal.

Pertama, UU No. 28 Tahun 1999 adalah tidak menyebutkan jangka waktu/periode setiap berapa tahun sekali penyelenggara negara harus menyampaikan LHKPN. Hal ini menimbulkan penafsiran, kewajiban LHKPN hanya satu kali selama yang bersangkutan menjabat tanpa perlu pemutakhiran.

Kedua soal sanksi. Pasal 20 aturan tersebut, mengancam mereka yang tak menyampaikan LHKPN dengan sanksi administratif. Namun, aturan tersebut tidak memperinci apa bentuk sanksi administratifnya. Dalam praktiknya, hingga kini belum ada penyelenggara negara yang dikenai sanksi administratif karena lalai menyampaikan LHKPN.

Maka, Puteri menyarankan perlunya pengaturan jangka waktu pelaporan LHKPN. Selain itu, sanksi yang lebih tegas perlu diberlakukan bagi penyelenggara negara yang lalai atau enggan menyampaikan LHKPN.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR