KECELAKAAN KERJA

Banyak pekerja konstruksi tak punya jaminan kecelakaan kerja

Warga mengamati tim Labfor Bareskrim Pori melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pasca robohnya tiang pancang pada proyek kontruksi pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan D I Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/2). Tiang pancang pada proyek kontruksi pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang roboh pada Selasa (20/2) sekitar pukul 03.00 WIB itu menyebabkan tujuh pekerja dari proyek tersebut terluka.
Warga mengamati tim Labfor Bareskrim Pori melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pasca robohnya tiang pancang pada proyek kontruksi pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan D I Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/2). Tiang pancang pada proyek kontruksi pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang roboh pada Selasa (20/2) sekitar pukul 03.00 WIB itu menyebabkan tujuh pekerja dari proyek tersebut terluka. | Aprillio Akbar /Antara Foto

Rentetan kecelakaan dalam bidang konstruksi selama 2018 ini terus memunculkan berbagai sorotan. Banyak yang berpendapat insiden di tengah ngebutnya pembangunan infrastruktur itu akibat buruknya manajemen konstruksi.

Pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Sejumlah proyek pun seperti kejar target agar dapat diresmikan. Kejar target itu dinilai mengorbankan aspek keselamatan pekerja maupun konstruksinya.

"Percepatan pembangunan proyek infrastruktur tampaknya dikerjakan seperti sopir angkot mengejar setoran. Yang penting pekerjaan selesai, tanpa mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpangnya," kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi.

Insiden terakhir adalah ambrolnya penahan beton pada kepala pilar konstruksi tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, pada Selasa (20/2/2018). Tujuh pekerja menjadi korban dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Polri Kramat Jati dan RS UKI Cawang.

Polisi pun menetapkan 2 tersangka dalam insiden di Tol Becakayu itu. Keduanya merupakan Kepala Pelaksana Lapangan PT Waskita Karya dan Kepala Pengawas PT Virama Karya. Polisi mengindikasikan ada unsur kelalaian yang menyebabkan 7 pekerja luka-luka.

Robohnya penahan beton di Becakayu itu menambah daftar insiden dalam proyek strategis nasional. Insiden Becakayu adalah peristiwa yang ke-17 yang terjadi sejak Agustus 2017 untuk pembangunan infrastruktur transportasi layang.

Sebelum ambruknya penahan beton di Becakayu, sejumlah insiden terjadi seperti robohnya katrol (crane) pengangkut beton proyek double-double track di Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat pada Minggu, 4 Februari 2018. Kecelakaan itu menyebabkan empat pekerja proyek tewas sementara sejumlah pekerja lain mengalami luka.

Tak hanya soal manajemen konstruksi dan keselamatan kerja, rentetan insiden pada proyek infrastruktur itu pun terus menambah panjang sorotan, seperti jaminan kecelakaan kerja.

Pada insiden Becakayu, BPJS Ketenagakerjaan telah menanggung semua biaya perawatan dan pengobatan korban. Tetapi, tak semua pekerja di Indonesia mendapatkan haknya dengan layak ketika mengalami kecelakaan kerja.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS yang diolah Lokadata Beritagar , memperlihatkan bahwa pekerja di sektor konstruksi banyak yang tidak memiliki jaminan kecelakaan selama menjalankan pekerjaannya.

Persentase pekerja yang memiliki jaminan kecelakaan kerja berdasarkan jenis dan sektor pekerjaan.
Persentase pekerja yang memiliki jaminan kecelakaan kerja berdasarkan jenis dan sektor pekerjaan. | Lokadata /Sakernas BPS

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional BPS per September 2017, jumlah pegawai tetap dan karyawan lepas adalah 61.053.427 orang di seluruh Indonesia. Dari total pekerja itu, 7,4 juta orang bekerja di sektor konstruksi.

Dari 7,4 juta pekerja di sektor konstruksi itu, hanya 8,9 persen atau 654.566 orang mengatakan mempunyai jaminan kecelakaan kerja. Bandingkan dengan pekerja bidang listrik, gas dan air minum yang memiliki 400 ribu pekerja dan 69,07 persen di antaranya mendapat perlindungan kecelakaan kerja.

Pekerja konstruksi yang minim perlindungan itu hampir sama dengan pekerja pertanian dan perburuan. Hanya ada 8,8 persen pekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perburuan mendapat jaminan kecelakaan kerja.

Dilihat dari jenis pekerjaan, TNI-polisi, manajer, teknisi-asisten profesional, serta tenaga tata usaha persentase kepemilikan jaminan kecelakaan kerjanya paling banyak.

Jaminan kecelakaan kerja terendah adalah pekerja kasar. Hanya satu dari 10 pekerja kasar yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, padahal jumlah pekerja ini paling banyak dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto meminta pemberi kerja di sektor konstruksi untuk memastikan para pekerjanya telah terdaftar di program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui jaminan kecelakaan kerja, pekerja maupun ahli waris bisa mendapat haknya. "Terlebih ini adalah perintah undang-undang bahwa seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan peserta agar dapat perlindungan," kata Agus.

Per Januari 2018, total pekerja yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan mencapai 45,12 juta orang dengan peserta aktif mencapai 26,36 juta orang. Sampai saat ini masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pada dasarnya, setiap perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kalaupun pemberi kerja lalai, pekerja berhak mendaftarkan sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.

Jaminan kecelakaan kerja termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Peraturan pemerintah itu dijabarkan lagi melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 44 tahun 2015.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tepat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Jaminan kecelakaan kerja merupakan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Jaminan kecelakaan kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja itu sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR