KEBEBASAN BERAGAMA

Banyak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jakarta

Warga melintas di depan mural bertema toleransi keberagaman di kampung Kebonan, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/7/2018).
Warga melintas di depan mural bertema toleransi keberagaman di kampung Kebonan, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/7/2018). | Maulana Surya /Antara Foto

Setara Institute mencatat terdapat 109 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan jumlah 136 tindakan hingga pertengahan 2018. Jumlah pelanggaran pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan itu meningkat dibandingkan periode yang sama 2017 dengan 80 pelanggaran dan 99 tindakan.

Berdasarkan data tengah tahun Setara Institute, pelanggaran tersebut tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Jakarta menempati urutan pertama dengan 23 peristiwa pelanggaran disusul Jawa Barat (19), Jawa Timur (15), Yogyakarta (9), dan Nusa Tenggara Barat (7).

"Sepanjang 11 tahun kita memantau kondisi KBB di Indonesia, baru kali ini di Jakarta angka peristiwanya lebih tinggi daripada Jawa Barat," ujar Direktur Setara Institute Halili, dikutip Kompas.com, Senin (20/8/2018).

Peningkatan itu, kata Halili, secara umum disebabkan peningkatan intensitas politisasi agama yang sejalan dengan tahun politik, meningkatnya intoleransi di level individu, kompleksitas persoalan pasal penodaan agama, masalah literasi digital, serta kebangkitan kelompok radikal.

Dari 136 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan itu, 96 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara, seperti individu atau kelompok warga. Sementara itu, 40 tindakan lainnya dilakukan oleh penyelenggara negara.

Tiga aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan. Tindakan pelanggaran tertinggi oleh aktor negara merupakan kriminalisasi, diskriminasi, intoleransi, pelarangan cadar, serta perayaan valentine.

Pelaku non-negara dilakukan oleh individu, kelompok warga, MUI, orang tak dikenal, dan FUI. Pelanggaran yang dilakukan adalah intoleransi, pelaporan penodaan agama, teror, kekerasan, dan ujaran kebencian.

Halili mengatakan banyaknya pelanggaran dengan pelaku non-negara disebabkan provokasi dari elite politik. Provokasi membuat masyarakat terpancing untuk melakukan tindakan yang melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok tertentu.

Setara Institute mendesak pemerintah untuk mengatasi variabel kunci yang mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Variabel itu adalah rendahnya jaminan politik-yuridis atas hak untuk beragama dan berkeyakinan, tidak adil dan tegasnya penegakan hukum, serta kurangnya toleransi dan kesadaran untuk menghormati KBB sebagai sebuah hak asasi.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pernah menjadi sorotan dunia lewat survei PEW Research. Survei PEW Research Center dilaksanakan untuk melengkapi Laporan Tahunan Kebebasan Beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.

Berdasarkan data PEW Research 2016 yang diolah Lokadata Beritagar.id, Mesir, Rusia, India, Indonesia, dan Turki adalah negara dengan pembatasan dalam kehidupan beragama yang paling tinggi, di antara 25 negara dengan populasi terbanyak di dunia.

Laporan PEW Research menyebutkan kebebasan beragama dan berkeyakinan dibatasi di 24 persen negara seluruh dunia. Laporan itu menggambarkan situasi di 199 negara sampai tahun 2015. Ada dua hal yang menjadi fokus, yaitu penindasan kebebasan beragama oleh pemerintah dan penindasan oleh kelompok-kelompok sosial, termasuk kelompok militan dan kelompok teror.

Pembatasan dalam kehidupan beragama paling sedikit terjadi di Jepang, Brasil, Filipina, Kongo dan Amerika. Dalam kategori kerawanan sosial, India adalah negara paling rawan. Vietnam adalah negara dengan tingkat kerawanan sosial terendah.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR