REHABILITASI PASCA-BENCANA

Baru 190 dari 699 huntara Tahap I di Sulteng selesai dikerjakan

Blok Hunian Sementara (Huntara) bantuan pemerintah yang dibangun di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (16/12/2018)
Blok Hunian Sementara (Huntara) bantuan pemerintah yang dibangun di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (16/12/2018) | Mohamad Hamzah /Antara Foto

Memasuki 100 hari pasca-bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi yang menimpa Palu, Donggala dan sekitarnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi belum optimal. Target pembangunan hunian sementara untuk para korban, tak tercapai.

Per 6 Januari 2019, bencana yang menimpa pada 28 September 2018 itu telah memasuki 100 hari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperpanjang status masa transisi darurat bencana di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) menjadi 23 Februari 2019, yang sedianya berakhir pada 25 Desember 2018.

Pasalnya, persoalan pasca-bencana yang meluluhlantakkan provinsi pimpinan Gubernur Longki Djanggola itu belum terselesaikan--salah satunya soal hunian sementara bagi ratusan ribu pengungsi yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala.

Hingga awal Januari 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru menyelesaikan 190 dari total 699 unit hunian sementara (huntara) tahap pertama di Sulawesi Tengah, dari total 1.200 huntara yang akan dibangun. Sisanya masih menunggu kesiapan lahan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Salah satu kawasan huntara yang telah selesai dibangun berlokasi di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, sebanyak 10 unit dengan jumlah 120 bilik. Huntara lainnya di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, juga sudah rampung dan tengah proses pemasangan meteran dan instalasi listrik oleh pihak PLN setempat.

Target penyelesaian pembangunan huntara oleh Kementerian PUPR dijadwalkan pada 26 Desember 2018. Menurut Kepala Satgas Bidang Infrastruktur Kementerian PUPR untuk penanganan korban bencana Pasigala, Arie Setiadi, keterlambatan itu disebabkan kelangkaan material bangunan karena bahan yang dipakai banyak pabrikan.

“Kita juga kekurangan tukang, tetapi PUPR siap memenuhi seluruh kebutuhan huntara,” katanya saat mendampingi Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, meninjau pembangunan huntara di Kawasan Gawalise, Kelurahan Duyu, Palu Barat, Rabu (2/1/2019) yang dilansir Suara Pembaruan (h/t) Beritasatu.com.

Sejumlah pengungsi korban bencana alam gempa dan pencairan tanah (likuefaksi) beraktivitas di sekitar tenda huniannya (shelter) di Kamp Pengungsian Terpadu di Kelurahan Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (1/11/2018)
Sejumlah pengungsi korban bencana alam gempa dan pencairan tanah (likuefaksi) beraktivitas di sekitar tenda huniannya (shelter) di Kamp Pengungsian Terpadu di Kelurahan Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (1/11/2018) | Mohamad Hamzah /Antara Foto

Menurut Catatan Pusat Data dan Informasi Bencana Sulteng per 6 Desember 2018, akibat gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong, sebanyak 1.784 unit rumah hilang, 24.739 unit rumah rusak berat, 18.892 unit rusak sedang, dan rusak ringan 22.820 unit.

Sampai saat ini, tercatat masih 86.000-an warga yang tinggal di tempat-tempat pengungsian, menurun dibanding kondisi beberapa pekan sebelumnya yang mencapai 98.000 orang. Artinya banyak warga yang kini menghuni tenda pengungsian masih harus menanti pembangunan huntara, sebelum benar-benar direlokasi ke hunian tetap.

Selain Kementerian PUPR, sebenarnya ada beberapa pihak lain seperti BUMN dan lembaga non-pemerintah yang berkontribusi. Misalnya 5.000 unit huntara berkonsep terintegrasi yang ditargetkan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sebanyak 400 unit di antaranya sudah selesai dan ditempati oleh para penyintas.

"Kami tidak menutup kesempatan bagi siapa saja untuk ikut membangun huntara guna meringankan beban masyarakat. Kami persilahkan sepanjang tidak melanggar aturan perudang-undangan. Kami harap pengungsi di Palu bisa menempati hunian tersebut," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Presly Tampubolon.

Adapun untuk rencana pembangunan hunian tetap, Gubernur Sulteng telah menandatangani Surat Keputusan mengenai penetapan relokasi di Kota Palu seluas 360, 93 Ha, meliputi Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, seluas 79,3 Ha; serta Kelurahan Tondo, Talise, dan Kecamatan Mantikulore seluas 481,63 Ha.

Sementara untuk wilayah Kabupaten Sigi seluas 362 Ha yang terletak di Desa Pombewe 201, 12 Ha dan Desa Oloboju seluas 160, lalu 88 Ha di Kecamatan Sigi Biromaru. Pembangunan hunian tetap itu akan menggunakan konstruksi tahan gempa. Demikian pula pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan puskesmas.

“Diharapkan pada bulan Maret 2019 sudah mulai dilakukan proses pembangunannya,” ujar Kepala Biro (Karo) Hubungan Masyarakat (Humas) Provinsi Sulteng, Haris Karimin, Jumat (4/1) lalu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR