INDUSTRI PENERBANGAN

Baru sebulan, kebijakan diskon tarif pesawat bakal diubah

Siluet petugas kebersihan bekerja dengan latar belakang pesawat komersial terparkir di Yogyakarta International Airport (YIA) saat "Proving Flight" di Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (2/5/2019).
Siluet petugas kebersihan bekerja dengan latar belakang pesawat komersial terparkir di Yogyakarta International Airport (YIA) saat "Proving Flight" di Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (2/5/2019). | Andreas Fitri Atmoko /Antara Foto

Masalah harga tiket pesawat tak kunjung usai. Pemerintah berencana menghapus aturan yang mewajibkan maskapai low cost carrier (LCC) menerapkan tarif 50 persen lebih murah dari tarif batas atas (TBA).

Padahal pemerintah baru menerapkan aturan tersebut pada 1 Juli 2019. Dengan kata lain, aturan yang dibuat itu baru berlangsung selama sebulan. Saat ini penerbangan murah hanya tersedia pada Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 10.00-14.00 waktu setempat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan selama ini kewajiban bagi maskapai untuk memberikan diskon tiket pesawat pada hari dan jam tertentu dinilai membebani maskapai.

"Kami sudah mencoba untuk LCC-nya yang ini murah. Flight murah hari tertentu Selasa, Kamis, Sabtu, jam tertentu. Kita sudah pelajari dan itu tidak bisa sustainable," ucap Darmin, akhir pekan lalu.

Adapun pelaku industri penerbangan yang menyepakati kebijakan tarif diskon ini antara lain Garuda Indonesia Group, Lion Air Group, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero).

Sebagai gantinya, pemerintah akan mengeluarkan aturan baru. Kebijakan baru ini diharapkan bisa tetap membuat harga tiket pesawat murah dalam jangka panjang.

Dalam aturan baru pemerintah akan melakukan deregulasi mengenai detail-detail industri penerbangan. Khususnya aspek-aspek yang menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat sejak awal tahun akan dikaji kembali.

Dalam kebijakan baru nanti, pemerintah tidak akan lagi memberi kompensasi atau insentif baru bagi maskapai. Darmin merasa insentif saat ini sudah cukup. Menurutnya, sulit bagi maskapai untuk menyediakan tiket pesawat murah setiap hari atau seminggu penuh.

"Kalau full seminggu itu, yang sedang kita urusi, nggak bisa. Kalau dengan sekarang, perkiraannya berdarah-darah ini (maskapai) nanti," ucap Darmin.

Namun, Darmin tak menjelaskan secara rinci skema tarif baru tiket pesawat tersebut. Yang jelas, kata dia, tarif baru nantinya akan lebih berkelanjutan dibandingkan diskon tiket pesawat saat ini.

"Nanti sebulan lagi kita akan berlakukan tarif yang enggak lagi hari-hari tertentu," ungkapnya.

Namun keputusan pemerintah untuk menghapus diskon tarif pesawat belum sepenuhnya bulat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah masih perlu mengkaji efektivitas pelaksanaan potongan tarif.

"Ya (dihapus) kalau tidak efektif. Kalau efektif? Jadi, akan dievaluasi dulu, kemungkinan sama seperti kemarin (tetap diskon)," jelasnya, Senin (5/8).

Ia mengakui, penerapan diskon pesawat sebesar 50 persen pada hari-hari tertentu mampu memberi keuntungan tersendiri bagi para maskapai penerbangan murah Tanah Air. Meski begitu, evaluasi tetap perlu dilakukan sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih terstruktur.

Kebijakan ini ternyata tidak mendapat sambutan baik dari pelaku industri penerbangan. Asosiasi perusahaan penerbangan nasional atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengadukan Kementerian Perhubungan ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi terkait aturan harga tiket pesawat.

Aduan maladministrasi tersebut terkait diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan nomor 106/2019 yang menurunkan Tarif Batas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Intervensi pemerintah berlebihan

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kanan) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso (kedua kiri)memberikan keterangan pers tentang tarif batas atas tiket pesawat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kanan) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso (kedua kiri)memberikan keterangan pers tentang tarif batas atas tiket pesawat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/5/2019). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Pengamat penerbangan Arista Atmadjati, menilai intervensi pemerintah terhadap maskapai sudah terlalu dalam. Arahan pemerintah agar maskapai berbiaya murah menurunkan tarif tiket terkesan pemerintah hanya mendengarkan keluhan masyarakat.

Sementara di sisi lain, dampak yang ditimbulkan bisa membuat maskapai penerbangan berpotensi bangkrut. Arista menuturkan, tarif tiket yang diterima masyarakat selama 17 tahun belakang justru tidaklah benar.

Sejak LCC dikenalkan di Indonesia pada 2001, industri sudah memanjakan konsumennya dengan tarif promo yang tidak masuk akal. "Bahkan, harganya terkadang lebih murah dibandingkan naik kereta eksekutif," ujarnya kepada Beritagar.id, Selasa (6/8)

Selama 17 tahun menggunakan konsep tersebut, Arista menjelaskan maskapai LCC terus merugi. Hingga akhirnya pada 2018, mereka ingin memperbaiki struktur tarif dan tidak ingin bermain pada kebijakan promosi lagi. Kebijakan ini membuat tarif tiket naik dan disambut masyarakat dengan berbagai reaksi, terutama kontra.

Arista menyebutkan, tarif tiket yang ditawarkan pada 2018 hingga tahun ini merupakan titik normal baru dan wajar. Hanya saja, maskapai menerapkannya terlalu mendadak dan tanpa sosialisasi. "Itu kekurangan maskapai," tuturnya.

Selain itu, Arista menambahkan, maskapai juga hanya menerapkan single class tanpa varian harga seperti tahun sebelumnya. Kebijakan ini patut dipertimbangkan kembali karena menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak pilihan. Setidaknya, maskapai dapat menawarkan tiga kelas dengan perbedaan tarif 10 hingga 20 persen tiap kelas.

Arista menyebutkan, saat ini, maskapai LCC hanya bisa mendapat margin keuntungan sekitar tiga persen dan kerap kali kurang. Padahal, tingkat normalnya adalah tiga kali lipat dari itu. "Normalnya 10 persen," ujarnya.

Arista menilai, arahan pemerintah ini sudah seharusnya diimbangi dengan diskon kepada maskapai dari pemberian insentif pajak, navigasi hingga operator bandara. Biaya sewa terminal untuk LCC pun sebaiknya dibedakan dengan maskapai lain.

Saat ini, insentif baru diberikan dengan tidak memungut PPN atas impor dan penyerahan kapal, pesawat hingga suku cadangnya. Insentif tersebut disampaikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Beleid ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (4/7) dan diundangkan pada Senin (8/7).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR