PEMILU 2019

Bawaslu catat 6.649 pelanggaran Pemilu 2019

Sejumlah warga naik sepeda tua saat megikuti Sosialisasi Pemilu 2019 di Kudus, Jawa Tengah, Minggu (31/3/2019). Sosialisasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan menggandeng komunitas pecinta sepeda tua itu untuk mengajak masyarakat menggunakan hak suaranya dan menolak politik uang pada Pemilu 17 April mendatang.
Sejumlah warga naik sepeda tua saat megikuti Sosialisasi Pemilu 2019 di Kudus, Jawa Tengah, Minggu (31/3/2019). Sosialisasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan menggandeng komunitas pecinta sepeda tua itu untuk mengajak masyarakat menggunakan hak suaranya dan menolak politik uang pada Pemilu 17 April mendatang. | Yusuf Nugroho /Antara Foto

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mencatat ada 6.649 kasus dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu 2019) sejak masa kampanye dimulai September 2018 hingga 25 Maret 2019.

Mengutip keterangan tertulis pemutakhiran data pelanggaran di laman Bawaslu, jumlah tersebut terdiri dari laporan masyarakat dan temuan Bawaslu sendiri.

Dugaan pelanggaran administrasi masih mendominasi pelanggaran Pemilu 2019, baik temuan Bawaslu atau laporan yang diterima hingga (25/3/2019) mencapai 4.759 kasus (71,6 persen dari total 6.649 kasus).

Dari catatan itu, Lokadata Beritagar.id menemukan pelanggaran hukum lainnya di posisi kedua dengan 656 kasus (9,9 persen), sedangkan pelanggaran pidana mencapai 548 kasus.

Untuk temuan Bawaslu sendiri, paling banyak di Jawa Timur 3.002 kasus, Sulawesi Selatan 571 kasus, disusul Sulawesi Tengah 470 kasus, dan Jawa Barat 390 kasus. Terakhir ditempati Jawa Tengah 364 kasus, sementara laporan diterima paling banyak dari Jawa Barat 87 laporan.

Dari seluruh pelanggaran, 61 di antaranya sudah diputus pidana, 52 telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, dan sembilan masih dalam proses hukum. Dari hasil putusan pidana, pelanggaran terbanyak yakni pelaksana, peserta, dan tim kampanye melanggar larangan kampanye, sebanyak 21 kasus.

Bawaslu juga telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu 2019 alias IKP 2019 yang merumuskan, "Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.”

Menurut berkas ringkasan eksekutif Bawaslu, pengukuran mencakup empat dimensi: konteks sosial politik, penyelenggaraan yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi. Lengkapnya silakan lihat → Lokadata.

Berusaha bertindak cepat

Pemilu Serentak (Pilpres dan Pileg) 2019 merupakan pengalaman baru bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Lantaran pengalaman baru sejak era reformasi, membuat Bawaslu mesti selalu siap bertindak dengan cepat dan cermat.

Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, dalam keterangan tertulis mengaku telah melakukan persiapan serius, hati-hati, dan komprehensif. Tugas Bawaslu, kata dia, adalah menilai potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Bawaslu RI telah melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan pemilu 2019," ujarnya.

Seperti yang dilakukan Bawaslu Jawa Barat yang mendalami kasus dugaan polisi mengerahkan massa kampanye dan mendukung kandidat capres-cawapres di Kabupaten Garut.

Bawaslu Jawa Barat masih menelaah pernyataan eks Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis, yang menuding atasannya, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna, memobilisasi massa untuk pasangan nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin.

"Ini lagi kita dalami dulu statement-nya. Karena bagaimana pun ini informasi baru beredar kita juga lagi lacak, dalami statement (pernyataan) yang disampaikan mantan kapolsek (Sulman) ya," ungkap Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdulah Dahlan, Senin (1/40).

Kendati belum menerima laporan terkait kasus tersebut, Abdulah mengaku telah berkoordinasi dengan Bawaslu Garut untuk menelusuri dugaan pelanggaran itu.

"Kalau laporan belum (diterima), cuma kita minta ini koordinasi dengan Bawaslu Garut untuk mendalami soal ini jadi dalam proses," tandasnya.

Dia mengimbau agar aparat TNI-Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) netral dalam Pilpres 2019. Hal itu, sudah ditegaskan dalam UU No 7 tahun 2017 yang mengatur peserta Pemilu untuk tidak melibatkan aparat dan setiap pejabat struktural/ fungsional tidak mengambil sikap yang menguntungkan peserta Pemilu.

Merujuk catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, potensi masalah yang muncul dalam Pemilu 2019 paling tinggi adalah politik uang 89 persen, sengketa Pemilu 76,6 persen, dan ketidaknetralan birokrasi 66,2 persen.

Anggota Polri harus netral

Untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada pasangan capres-cawapres, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan Surat Telegram terkait Pilpres 2019. Dalam telegram rahasia itu Kapolri menekankan kepada seluruh anggota Polri untuk tetap netral.

Surat Telegram bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019 itu memuat 14 poin yang mesti dijadikan rambu untuk menjaga netralitas:

1. Dilarang ikut membantu mendeklarasikan capres dan cawapres serta caleg.

2. Dilarang menerima, memberikan, meminta, mendistribusikan janji hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, capres dan cawapres serta caleg maupun tim sukses pada giat Pemilu 2019.

3. Dilarang menggunakan, memesan, memasang dan menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut Pemilu 2019 (gambar/lambang capres dan cawapres serta caleg maupun parpol).

4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada giat deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan parpol kecuali dalam melaksanakan tugas pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto capres dan cawapres serta caleg baik melalui media massa, media online dan medsos.

6. Dilarang foto bersama dengan capres dan cawapres, caleg, massa maupun simpatisannya.

7. Dilarang foto/selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari membentuk dukungan kepada capres/cawapres, caleg maupun parpol yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidaknetralan Polri.

8. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada capres dan cawapres, caleg maupun parpol.

9. Dilarang menjadi pengurus atau anggota tim sukses capres dan cawapres serta caleg.

10. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan capres dan cawapres, caleg maupun parpol tertentu.

11. Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan politik capres dan cawapres, caleg maupun parpol.

12. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) dan menganjurkan untuk menjadi golput.

13. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil perhitungan suara Pemilu 2019.

14. Dilarang menjadi panitia umum Pemilu, anggota Komisi Pemilu (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR