PILPRES 2019

Bawaslu hentikan laporan dugaan kampanye gelap Anies

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) usai menyerahkan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Cengkareng, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) usai menyerahkan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Cengkareng, Jakarta, Rabu (9/1/2019). | Puspa Perwitasari /AntaraFoto

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lolos dari ancaman pidana kampanye terselubung. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bogor, Jawa Barat, memutuskan untuk menghentikan laporan kasus pose dua jari yang diduga dilakukan Anies di Sentul, Jawa Barat, pertengahan Desember 2018.

"Laporan itu tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya," ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah kepada KOMPAS.com, Jumat (11/1/2019).

Irvan memastikan sebelum kasus ini dibatalkan, pihaknya telah melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak seperti pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Keputusan pembatalan itu juga telah melalui rapat bersama jajaran kepolisian dan Kejaksaan Agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Pada kesimpulannya, Anies dinilai tidak melanggar Pasal 282 juncto Pasal 547 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan bagi pejabat negara melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.

Anies dilaporkan oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) ke Bawaslu Kabupaten Bogor lantaran pose mengacungkan jempol dan telunjuknya usai berpidato dalam rapat internal Partai Gerindra yang diadakan di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, 17 Desember 2018.

Juru bicara GNR Agung Wibowo menuding Anies telah melakukan kampanye yang terindikasi mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu, Anies telah memberikan surat pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri perihal pemberitahuan bakal menghadiri acara tersebut. Namun acara yang dimaksud bukanlah kampanye, melainkan rapat internal Partai Gerindra yang rutin dilakukan setiap tahun.

Oleh karenanya, yang diserahkan Anies adalah surat pemberitahuan, bukan surat cuti. Sebab, pejabat negara yang terlibat kampanye memang wajib menyetorkan surat cuti ke Kemendagri. "Jadi bukan menghadiri kampanye," sambung Irvan dalam detikcom.

Menanggapi hal ini, Anies mengaku putusan Bawaslu sebagai pelajaran bersama, bukan hanya bagi dirinya, melainkan seluruh jajaran penyelenggara pemilu. "Saya apresiasi (putusan Bawaslu), mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semuanya supaya fokus pada substansi," sebutnya di Ancol, Jakarta Utara.

Menurutnya, jika penyelenggara pemilu selalu merespons laporan tanpa menimbang substansinya, ada kekhawatiran proses kampanye yang terjadi hanya berfokus pada hal yang remeh-temeh.

"Saya katakan di dalam ruangan itu, gunakan akal sehat dalam menerima laporan. Jadi, kalau kita menggunakan akal sehat, kewajaran, laporan-laporan itu dinilai mana saja yang layak dan yang tidak," sambungnya.

Di sisi lain, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengimbau kepada para kepala daerah untuk berhati-hati dalam menunjukkan gestur mengacungkan jari di berbagai acara, apalagi jika tindakan tersebut dilakukan pada hari kerja.

"Bisa dianggap kampanye, bisa juga tidak," sebut Hasyim dalam Katadata.

Hasyim menegaskan, tidak ada larangan bagi pejabat negara untuk berkampanye. Asalkan mengikuti aturan yang berlaku, salah satunya dilakukan pada hari libur atau mengajukan cuti.

Anies bukan satu-satunya pejabat daerah yang dilaporkan karena dugaan pelanggaran kampanye terselubung ke Bawaslu. Ada nama-nama seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan juga Wali Kota Bogor Bima Arya yang dituding melakukan kampanye terselubung untuk pasangan nomor urut 1, Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin.

Putusan untuk ketiga kepala daerah itu belum dirilis Bawaslu. Namun, Bawaslu Kota Bogor menjanjikan putusan pose satu jari Bima Arya akan diumumkan pekan depan.

Ada dua aturan yang menyebut pejabat negara dilarang berkampanye terselubung. Pertama, Pasal 547 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebut setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye bisa dipidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp36 juta.

Kedua adalah Pasal 189 ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pejabat negara turun kampanye tanpa mengantongi surat cuti bisa dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR