PEMILU 2019

Bawaslu putuskan KPU melanggar prosedur input data Situng

Foto Ilustrasi. Pengunjung membaca buku di Pojok Pengawasan di kantor Bawaslu Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/10/2018).
Foto Ilustrasi. Pengunjung membaca buku di Pojok Pengawasan di kantor Bawaslu Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/10/2018). | Olha Mulalinda /Antara Foto

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar tata cara dan prosedur dalam memasukkan data ke sistem informasi penghitungan suara (Situng).

Dalam sidang pembacaan putusan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 itu, Bawaslu juga memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur memasukkan data ke Situng agar data valid.

Namun majelis hakim yang dipimpin Ketua Bawaslu Abhan juga meminta agar sistem tersebut dipertahankan.

"Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data dalam situng," ujar Ketua Majelis, Abhan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Anggota Majelis, Ratna Dewi Petalolo menambahkan, KPU banyak melakukan kesalahan dalam input data ke dalam Situng. Selain itu kata dia, ada kekeliruan yang dilakukan oleh petugas KPPS dalam mengisi formulir C1.

Padahal, tandasnya, pada Pasal 532 dan 536 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan atau pengurangan suara dapat dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda Rp48 juta.

Putusan itu, tambahnya, diambil dalam rapat pleno yang dihadiri oleh kelima pimpinan Bawaslu pada Selasa (14/5). "Namun baru dibacakan hari ini bersamaan dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi quick count," pungkasnya.

Sidang tersebut dihadiri para anggota majelis yang juga anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar dan Ratna Dewi Petalolo, serta perwakilan pelapor, yaitu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, dan terlapor, yaitu KPU.

Seperti diketahui, sidang putusan bermula dari pengaduan BPN Prabowo-Sandi yang menilai banyaknya kesalahan dalam memasukkan data ke Situng KPU.

Data yang masuk ke Situng KPU adalah data yang disalin apa adanya atau sesuai dengan angka tertulis pada salinan formulir C1 yang diterima KPU kabupaten/kota dari petugas di tempat pemungutan suara atau kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakui memang ada sejumlah kesalahan dalam memasukkan data (data entry) ke situng. Tetapi ia menegaskan bahwa situng hanya alat bantu untuk memberi informasi yang cepat kepada masyarakat.

Kesalahan data entry yang terjadi hingga Senin (13/5) mencapai 269 buah. Namun, KPU menyatakan telah memperbaiki 246 di antaranya. Sisanya tengah diproses.

Hingga Kamis (16/5) Pukul 14:15:05 WIB, Situng KPU yang mempublikasi hasil perhitungan suara Pemilu 2019, telah menerima laporan 690.521 dari 813.350 TPS atau 84.89838 persen.

Tak boleh terulang

Direktur Hukum dan Advokasi BPN, Sufmi Dasco Ahmad meminta KPU untuk tidak mengulangi kesalahan ataupun kelalaian yang telah diputuskan Bawaslu.

Dasco menandaskan, kelalaian KPU terlihat dari tidak diumumkannya pendaftaran lembaga yang melakukan hitung cepat, juga tidak adanya keterbukaan metodologi dan pendanaan lembaga hitung cepat.

"Bagaimana kita percaya lembaga yang dikelola enggak transparan. Ini hal yang merugikan karena produk yang disampaikan lembaga ini kan dilihat seluruh rakyat Indonesia dan dunia," tukasnya.

Ketua KPU, Arief Budiman, mengaku belum menerima salinan putusan. "Setelah saya terima salinan putusan, saya kasih komentar," ujar Arief, Kamis (16/5).

Namun KPU, tambah Arief, akan mengikuti instruksi Bawaslu mempertahankan Situng. Ia juga akan memeriksa ihwal apa saja yang dianggap kurang pas oleh Bawaslu sesuai hasil putusan.

Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya berterima kasih lantaran Bawaslu tidak memerintahkan menutup Situng, melainkan memerintahkan agar dilakukan perbaikan.

"Selama ini mekanisme itu sudah berjalan dan kami ucapkan kepada Bawaslu terima kasih sudah memberikan keputusan yang sudah adil," ujar Pramono, Kamis (16/5).

Dia menegaskan KPU selama ini selalu melakukan perbaikan jika ada temuan kesalahan pada Situng. Hal itu dilakukan meski tanpa putusan dari Bawaslu.

Catatan redaksi: ada penambahan mengenai jumlah kesalahan data entry yang dilakukan KPU untuk memperjelas isi berita.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR