PELEMAHAN KPK

Bayangan pemakzulan Jokowi dalam Perppu KPK

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019).
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). | Galih Pradipta /Antara Foto

Langkah Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang mempertimbangkan mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu) KPK, disikapi beragam oleh sejumlah kalangan.

Mahasiswa, dengan aksi unjuk rasa berjilid-jilid sepanjang dua pekan terakhir, tentu dalam posisi mendukung langkah itu. Pun, dengan sejumlah tokoh nasional, seperti Mahfud MD, Goenawan Muhammad, hingga aktivis antikorupsi macam Pukat UGM.

Namun, tak demikian dengan sejumlah tokoh nasional lainnya. Misalnya Wakil Presiden Jusuf "JK" Kalla mengatakan jika presiden mengeluarkan Perppu KPK akan menunjukkan ketidakkonsistenannya.

"Baru saja presiden teken berlaku, langsung ditarik sendiri. Kan tidak bagus. Di mana kita mau tempatkan kewibawaan pemerintah kalau baru diteken, kemudian ditarik? Logikanya di mana?" ucap JK, Selasa (2/10/2019), seperti dikutip dari Tempo.co.

Suara JK tersebut cukup keras. Namun ada tokoh nasional lain yang bersuara lebih keras. Dia adalah Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Menurut Paloh, jika presiden mengeluarkan Perppu KPK, bisa-bisa dimakzulkan (impeach).

Ada alasan mengapa Paloh mengatakan demikian. Pasalnya, perubahan kedua UU No. 30/2002 tentang KPK tersebut sudah disetujui oleh presiden dan DPR. Dan, bagi yang tak setuju, sudah mengajukan gugatan ke Mahakamah Konstitusi untuk diuji materi (judicial review).

Dalam tahap ini, menurut Paloh, biarkan proses pembahasan berada di MK, bukan presiden mengeluarkan perppu. "Saya kira masalahnya sudah di MK, kenapa kita harus keluarkan perppu," ucap Paloh dalam detikcom.

Jika sudah masuk MK, menurut Paloh, dalam sistem ketatanegaraan, presiden tak bisa mengeluarkan Perppu. "Kalau sudah masuk ke sana, presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisir. Salah-salah, presiden bisa di-impeach," ucap Paloh.

Dalam mengeluarkan pernyataan itu, Paloh sebenarnya tidak yakin-yakin amat. Pasalnya, pada pernyataan selanjutnya, ia mengatakan perlu kajian dari ahli hukum tata negara. "Ini harus ditanya ke ahli hukum tata negara," katanya.

Langkah penolakkan diterbitkannya Perppu KPK ini, menurut Paloh, bukan hanya disuarakan olehnya. Pun demikian para partai politik pendukung Jokowi-Ma'aruf Amin pada kontestasi Pilpres 2019 kemarin.

"Jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusung mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara nggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan perppu," ucap Paloh seperti yang dilansir CNN Indonesia.

Jika partai pengusung menolak penerbitan Perppu KPK, tak demikian dengan parpol oposisi. Mereka justru getol meminta Jokowi melakukannya sebagai makna mendengar suara masyarakat.

"Prinsipnya kami mendukung gerakan mahasiswa agar Pak Jokowi mengeluarkan Perppu UU KPK. Tidak boleh ada pelemahan pada KPK," ucap Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menyampaikan hal serupa. "Saya kira faktor masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa itu harus jadi perhatian penting, harus didengar. Ini sebuah aspirasi," kata Fadli.

Maju kena mundur kena

Posisi Jokowi memang dilematis. Meminjam judul film Warkop DKI, Maju Kena Mundur Kena, begitulah sepertinya posisi Jokowi akhir-akhir ini soal Perppu KPK.

Polarisasi antara pendukung dan penolak Perppu KPK tertarik sangat kuat dalam masalah tersebut. Bahkan, disebut-sebut, jika Jokowi menolak Perppu KPK, bukan tidak mungkin nasibnya sama seperti presiden kedua Indonesia, Soeharto.

Hal itu diungkapkan oleh Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mochtar Pabottingi. Menurut dia, posisi Jokowi memang akan aman-aman saja selama memimpin Indonesia lima tahun mendatang.

Namun, menurut Mochtar, di masa pensiunnya nanti, ia akan dikenang oleh masyarakat sebagai seorang presiden yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi seperti dialami oleh Soeharto.

"Jokowi akan menghancurkan dirinya sendiri kalau tidak mengeluarkan Perppu KPK. Semua catatan-catatan dan prestasi Jokowi akan kehilangan arti, akan sirna begitu saja kalau korupsi di luar kontrol," ujar Mochtar.

Di sisi lain, mantan Ketua MK, Mahfud MD, mengatakan bahwa mengeluarkan Perppu KPK tidak akan bermasalah, apalagi sampai ada isu pemakzulan.

Menurut Mahfud, Jokowi tidak usah ragu menerbitkan Perppu UU KPK. Sebab, penerbitan perppu disebut kewenangan istimewa presiden yang juga tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.

"Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Impeachment dari mana? Kalau perppu nggak benar ya ditolak. Yang bisa meng-impeach presiden itu hanya hukum pidana," katanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR