RUU PERMUSIKAN

Bekraf dan DPR ajak penolak RUU Permusikan duduk bersama

Musisi sekaligus anggota DPR Anang Hemansyah (kedua kanan), didampingi penyanyi Glenn Fredly (tengah) menghadiri diskusi terkait RUU Permusikan di Jakarta, Senin (4/2/2019).
Musisi sekaligus anggota DPR Anang Hemansyah (kedua kanan), didampingi penyanyi Glenn Fredly (tengah) menghadiri diskusi terkait RUU Permusikan di Jakarta, Senin (4/2/2019). | Dede Rizky Permana /Antara Foto

Pemerintah dan parlemen tampak berusaha meredam serangan gencar terhadap Rancangan Undang-Undang Permusikan yang telah didengungkan selama sepekan terakhir oleh Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan.

Ketua Badan Ekonomi Kreatif (bekraf), Triawan Munaf dan Ketua DPR Bambang Soesatyo, dalam kesempatan berbeda sama-sama mengingatkan bahwa RUU tersebut baru tahap draft awal--yang selesai pada Agustus 2018--dan masih harus melalui banyak proses.

Mereka mengajak para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk duduk bersama membahas isi RUU tersebut.

"Kan nanti melalui banyak proses. Belum dibentuk Panja. Masih terlalu jauh untuk suka atau tidak suka," kata Triawan kepada wartawan, termasuk Ronna Nirmala dari Beritagar.id, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Para penolak menganggap RUU itu tidak perlu dan berpotensi mengekang musisi dalam berkarya. Ada 19 pasal, menurut Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, yang dapat menggambarkan hal tersebut jika RUU terus dilanjutkan.

Salah satu pasal yang dianggap bermasalah adalah Pasal 5 huruf a hingga g. Pasal tersebut, intinya berbunyi, dalam melakukan kreasi tiap orang dilarang melakukan kekerasan dan perjudian; memuat konten pornografi; melakukan provokasi SARA; menistakan; melecehkan; membawa pengaruh negatif budaya asing; dll.

Koalisi Nasional, yang beranggotakan 262 pelaku industri musik, menganggap pasal tersebut amat karet sehingga nantinya mudah disalahgunakan. Apalagi ada ancaman hukuman pidana bagi para musisi yang melanggar, meski detail hukumannya belum disebutkan.

Lalu ada pula pasal-pasal yang mengharuskan uji kompetensi bagi para pemusik serta soal distribusi karya musik yang dianggap berpotensi memarjinalisasi para seniman itu.

Mantan musisi tersebut menyetujui pendapat bahwa ada pasal-pasal yang aneh dalam RUU tersebut. Pemerintah, lanjutnya, tidak akan meloloskan pasal-pasal yang "aneh" tersebut.

Triawan meminta agar semua pihak tidak perlu khawatir karena pemerintah akan memastikan tak ada UU yang bakal membatasi hak-hak seniman dalam berkreasi. UU tersebut pada dasarnya untuk mengatur tata kelola musik di Indonesia, bukan mengatur kreativitas para pemusik.

"Itu nomor satu yang saya lawan, karena di Bekraf, nomor satu itu, kreativitas nomor satu," tegasnya.

Oleh karena itu, Triawan menghimbau agar semua pemangku kepentingan duduk bersama dan mengawal agar pasal-pasal karet yang dikhawatirkan membatasi langkah para pemusik itu tidak masuk.

"Untuk rekan-rekan seniman, musisi, gak usah khawatir. Saat sampai ke pemerintah nanti kita akan saring lagi," kata Triawan.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengutarakan hal serupa. Pada intinya, menurut politisi Partai Golongan Karya itu, pembahasannya masih panjang sehingga masih terbuka lebar kemungkinan terjadi banyak perubahan.

"Walaupun sudah masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional), namun sekarang masih dalam pembahasan di Baleg (Badan Legislasi)," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Merdeka.com (6/2).

DPR, menurutnya, akan mengundang seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pencipta lagu dan pemusik lainnya, untuk terlibat dalam pembahasan RUU Permusikan. Oleh karena itu ia meminta agar para musisi untuk membaca ayat demi ayat di dalamnya dan menyampaikan pendapat mereka tentang itu.

"Ini kita bikin, kan untuk mereka," ujar Bambang.

Anggota Komisi X DPR RI dari Partai Golkar, Marlinda Irwanti, kepada detikcom, menjelaskan bahwa RUU tersebut belum dibahas oleh Komisi X dan perjalanan pembahasan sebuah RUU tidak berjalan dengan sederhana.

Ia memberi contoh pembahasan RUU Pemajuan Kebudayaan yang memakan waktu 4 periode jabatan anggota DPR atau 20 tahun.

"Nah harapan kita, ya, untuk RUU Permusikan bisa lebih cepat, tapi kami tidak bisa melakukan pembahasan sekarang karena masa kerja kita sudah mau reses tanggal 14 Februari. Kemudian kena Pileg (Pemilihan Legislatif) 2019, mungkin pembahasan akan dilakukan setelah Pileg," tuturnya.

Musisi dan aktivis lingkungan dari Bali, Gede Robi Supriyanto, dalam perbincangan dengan Beritagar.id di Jakarta (4/2) mengaku senang melihat ramainya suara pro-kontra membahas RUU Permusikan. Ia menyatakan dirinya termasuk kelompok yang kontra.

"Aku suka ini jadi gaduh karena semua orang jadi berpikir dan berdebat sebelum RUU Permusikan itu jadi," kata gitaris dan vokalis grup band Navicula.

Diskursus yang kemudian terjadi, lanjut Robi, akan membuka jalan untuk tersusunnya peraturan yang baik dan bisa diterima semua kalangan. "Semua bisa duduk bersama dan membahas baik buruknya RUU itu. Sehingga ketika nanti keluar (sah menjadi UU, red.), tidak ada yang terkaget-kaget dengan isinya," tandasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR