Belok Kiri.Fest, dari penolakan hingga sejarah alternatif

Anggota Komite Belok Kiri.Fest, Dhyta Caturani, di Kantor LBH, Jakarta, Minggu (28/2).
Anggota Komite Belok Kiri.Fest, Dhyta Caturani, di Kantor LBH, Jakarta, Minggu (28/2). | Rosa Panggabean /Antara Foto

Kontroversi penyelenggaraan Belok Kiri.Fest jadi sorotan di media sosial, sejak Jumat malam (26/2/2016).

Festival sedianya akan diselenggarakan pada 27 Februari - 5 Maret 2016, di Galeri Cipta II, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat. Namun festival itu mendapat penolakan. Puncaknya terjadi pada Sabtu (27/2), saat puluhan massa mahasiswa dan pemuda mendatangi TIM.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya menjadi salah satu motor aksi itu. Mereka menuding Belok Kiri.Fest sebagai bentuk "Komunis Gaya Baru". Mereka pun menyitir ketetapan MPRS MPRS No. XXV/1966 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penyebaran ideologi komunisme, sebagai dasar keberatan.

"Akan ada pembelokan sejarah tentang komunisme dan yang paling bahaya lagi akan menggairahkan semangat komunisme kembali di kalangan pemuda dan mahasiswa," demikian petikan pernyataan sikap HMI Cabang Jakarta Raya.

Gelombang penolakan itu bikin Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) --sebagai pengelola TIM-- menarik izin penyelenggaraan.

Merujuk kronologi dari akun Twitter @BelokKiri_Fest, komite penyelenggara sebenarnya telah mengantongi izin dari PKJ dan Polsek Menteng. Bahkan banner acara sempat dipasang pihak PKJ, di TIM, Senin (22/2). Sehari berikutnya, Selasa (23/2), banner diturunkan kembali oleh PKJ, komite pun diminta mengurus izin kembali ke kepolisian.

Adapun Polda Metro Jaya menolak mengeluarkan izin acara. Antara lain, karena ada pemberitahuan seputar aksi penolakan festival. Juru bicara Polda Metro Jaya, Kombes Mohammad Iqbal, menyebut pihaknya ingin meminimalisir potensi kericuhan antara penyelenggara dan organisasi massa yang mengkritik.

Lebih kurang, The Jakarta Post menyebut penolakan ini sebagai salah satu insiden kecil dalam tiga bulan terakhir, yang menunjukkan kegagagalan kepolisian melindungi kelompok minoritas. Di media sosial, sejumlah kicauan menyamakan sikap diskriminatif itu, dengan kasus, seperti: LGBT, Gafatar, dan penolakan terhadap Bupati Puwakarta Dedi Mulyadi.

Menyusul insiden itu, komite Belok Kiri.Fest memindahkan tempat penyelenggaraan ke kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Lantas, apa tujuan Belok Kiri.Fest? Beritagar.id bertemu dengan anggota komite Belok Kiri.Fest, Dhyta Caturani, dan Bilven Gultom, yang membeberkan tujuan acara ini. Berikut tiga poin penjelasan mereka.

Melawan propaganda Orde Baru

Selama pembukaan acara di LBH Jakarta, terdengar yel-yel "Lawan Propaganda Orde Baru." Mengenai slogan itu, Bilven menyebut bahwa pihaknya ingin menandingi klaim sejarah Orde Baru.

Penjelasan lanjutan datang dari Dhyta, yang mengatakan bahwa pola pikir Orde Baru masih hidup dalam ruang politik Indonesia. Ia menyebut pola pikir itu sebagai latar dari terhambatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia --termasuk pembantaian mereka yang dicap sebagai komunis, dalam tragedi 1965.

Dhyta juga menyebut pelarangan yang dilakukan sejumlah pihak atas Belok Kiri.Fest, sebagai bukti hegemoni Orde Baru.

"Orde Baru sudah tumbang sejak tahun 1998. Tapi apakah itu benar-benar tumbang? Karena yang kita lihat sekarang Orde Baru masih sangat hegemonik," kata Dhyta.

Mengusung sejarah alternatif dan membuka ruang diskusi

Salah satu agenda Belok Kiri.Fest adalah peluncuran buku Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk Pemula (SGKIuP).

Antara lain, buku itu menceritakan penyiksaan, yang dihadapi orang-orang yang dicap sebagai simpatisan dan anggota PKI, dalam tragedi 1965. Peran PKI dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia juga termuat dalam buku. Hal macam itu memang jarang atau bahkan tidak dibicarakan dalam sejarah resmi Indonesia.

Pengelola Ultimus Bandung yang menerbitkan SGKIuP, Bilven Gultom, menyebut buku itu sebagai sebuah catatan sejarah alternatif, untuk menandingi klaim sejarah Orde Baru.

"Sekarang sudah era reformasi, kita mestinya bebas membicarakan ini. Pasca reformasi sudah banyak penelitian yang menandingi klaim sejarah Orde Baru. Buku ini salah satu usaha itu," kata Bilven.

Dhyta menambahkan, pihaknya menawarkan sudut pandang alternatif dalam melihat sejarah Indonesia, sembari membuka ruang diskusi.

"Kami juga membuka ruang diskusi seluas-luasnya, lewat acara ini. Banyak anak muda yang datang, sekaligus menunjukkan bahwa mereka antusias mengenal sejarah dan berdiskusi tentangnya," kata dia.

Menawarkan cara berpikir "kiri"

Tentang kata "kiri" pada tajuk festival, komite juga punya penjelasan.

"Cara berpikir alternatif, kritis, berpihak kepada kemanusiaan, dan progresif. Itu yang kami maksud sebagai kiri," kata Dhyta.

Menurut Dhyta tudingan PKI yang dilabelkan oleh sejumlah penentang festival juga terkesan berlebihan. "Kebanyakan dari kami adalah anak-anak muda yang lahir antara era 80-90-an. Ketika kami lahir PKI itu sudah habis dibantai. Mana mungkin kami jadi anggota PKI," kata dia.

Ia pun menganggap bila komunisme atau PKI disinggung dalam festival itu, maka itu merupakan usaha menengok sejarah bangsa.

"Kenapa masih ada ketakutan membicarakan kaum dan wacana kiri. Begitu juga dengan komunisme, dan PKI di Indonesia. Ini bukan soal benar atau salah. Bagaimanapun mereka punya bagian dalam sejarah bangsa. Kita mestinya jujur dalam sejarah," ujar Dhyta.

#BelokKiriFest - Siaran Pers Tentang Pelarangan /Joel Thaher

Setelah mengalami penolakan, komite Belok Kiri.Fest menyatakan bahwa seluruh agenda yang telah disusun akan tetap berjalan. Namun mereka akan melakukan penyesuaian jadwal, informasi tentangnya bisa dilihat di kanal media sosial Belok Kiri.Fest.

Di media sosial, penolakan atas festival ini turut direspons negatif. Berikut kami kutip sejumlah komentar dari media sosial.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR