PENINDAKAN KORUPSI

Belum setahun menjabat, Bupati Muara Enim dicokok KPK

Kantor Bupati Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang disegel KPK di gedung Bappeda Muara Enim, Sumatera Selatan, Selasa (3/9/2019) dini hari. KPK mencokok empat orang  dalam operasi tangkap tangan itu.
Kantor Bupati Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang disegel KPK di gedung Bappeda Muara Enim, Sumatera Selatan, Selasa (3/9/2019) dini hari. KPK mencokok empat orang dalam operasi tangkap tangan itu. | Azwar Anas /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan Ahmad Yani, Selasa (3/9/2019) dini hari. Padahal, Ahmad Yani belum genap setahun menjabat sebagai bupati.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, tim KPK mengamankan dan membawa empat orang ke KPK, Jakarta, salah satunya Bupati Muara Enim Ahmad Yani.

"Kami duga ada transaksi antara pihak pejabat Pemerintah Kabupaten dan swasta terkait proyek pembangunan di sana. Empat orang tersebut dari unsur kepala daerah, pejabat pengadaan dan rekanan swasta," kata Basaria dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2019) seperti dinukil dari Kompas.com.

Basaria menyatakan, tim KPK juga mengamankan uang sekitar AS$35 ribu. "Kami duga uang ini terkait proyek di Dinas PU (Pekerjaan Umum) setempat," kata dia. Basaria menyatakan, empat orang ini sedang diperiksa KPK secara intensif. KPK akan menentukan status hukum dari pihak yang diamankan dalam waktu 1 x 24 jam.

Menurut putra Ahmad Yani, Naufal, ayahnya tidak kena OTT. Ayahnya dibawa ke Jakarta sebagai saksi. "Karena sebelumnya saat kejadian lagi rapat dengan staf di Bappeda dan kabar OTT itu saya bantah. Bukan OTT," ujar Naufal di Palembang, Selasa (3/9/2019), seperti dipetik dari detikcom.

Dia menyebut ayahnya dijebak. Tapi tak menyebutkan siapa yang menjebaknya. Menurutnya, Yani seharian berada di Muara Enim. "Tolong dilurusin aja. Kami nganggapnya ini dijebak," kata Naufal.

Ahmad Yani baru terpilih sebagai bupati pada Juni 2018. Ia maju sebagai bupati diusung oleh Partai Demokrat, PKB, dan Partai Hanura. Pada 18 September lalu, ia dilantik menjadi bupati.

Desember tahun lalu Ahmad menggelar ikrar antikorupsi dalam peringatan Hari Antikorupsi Internasional, 2018 di jajaran pemerintahannya.

Saat gelaran itu ia menyampaikan pidato bahwa korupsi terbukti telah membawa ketidakadilan, ketimpangan dan keterbelakangan. Karena itulah sebabnya korupsi menjadi musuh bersama bagi bangsa-bangsa di dunia.

Menurut Ahmad (saat itu), korupsi hanya bisa dilawan bila dilakukan secara bersama-sama kerja sama bahu-membahu antarlembaga penegak hukum, sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ahmad Yani menjadi kepala daerah ke 106 yang dicokok KPK sejak 2004. Kepala Daerah terakhir yang ditangkap sebelum Ahmad Yani adalah Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat Budi Budiman, yang ditangkap April lalu.

Catatan: Tulisan ini sudah ditambahi pernyataan dari Naufal, putra Ahmad Yani.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR