PUNGUTAN LIAR

Benarkah seleksi calon hakim bebas calo dan pungli

Sejumlah peserta mengikuti ujian Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) penerimaan CPNS Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI 2017 di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11).
Sejumlah peserta mengikuti ujian Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) penerimaan CPNS Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI 2017 di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11). | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Mahkamah Agung mengumumkan hasil akhir seleksi calon hakim MA tahun anggaran 2017 pada Jumat (4/11/2017). Adakah seleksi kandidat pengadil di meja hijau ini bebas pungutan liar dan praktik percaloan?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur akan menindak dugaan pelanggaran yang terjadi dalam penerimaan seleksi calon hakim baru di Mahkamah Agung tahun 2017.

"Sampai saat ini dugaan pelanggaran berupa praktik percaloan baru sebatas dugaan yang perlu dilakukan pembuktian. Namun yang jelas, kalau ada yang melanggar, pasti ditindak dan sekarang baru indikasi atas nama individu, dia meminta di luar kewenangan itu. Kita tindak, kita usut," kata Asman melalui Antaranews, Senin (6/11/2017).

Menurut dia, soal dugaan pungutan liar seleksi calon hakim baru di MA hingga saat ini masih sebatas indikasi. Asman mengatakan akan menurunkan tim investigasi kalau ada indikasi pungutan liar selama proses penerimaan itu.

Asman mengatakan, seleksi calon hakim telah berlangsung transparan sehingga kecil kemungkinan terjadi praktik percaloan atau kecurangan lainnya. "Kalau kita lihat dengan tes transparan sekarang, saya rasa tidak mungkin lagi ada percaloan. Kadang-kadang hanya mengatasnamakan seolah-olah bisa membantu," ucap Asman.

Mahkamah Agung bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara menggelar seleksi calon hakim pada 1 Agustus hingga 3 November lalu.

Mahkamah Agung mengumumkan hasil akhir seleksi calon hakim MA tahun anggaran 2017. Total dari 30.715 pendaftar calon hakim, 1.607 calon dinyatakan lolos, sisanya 77 calon dinyatakan tidak lolos.

Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan calon yang tidak lolos dikarenakan beberapa hal seperti masih berstatus PNS, tidak dapat membaca kitab untuk peradilan agama, dan tidak mengikuti seleksi seluruhnya.

Achmad mengatakan panitia seleksi nasional siap membuka semua dokumen dalam proses seleksi calon hakim 2017. Dia mengklaim semua hasil ujian dalam bentuk manual atau tertulis, sistem komputer, hingga wawancara bersih dari dugaan manipulasi.

Pelamar yang dinyatakan lolos harus melakukan registrasi ulang, paling lambat sampai dengan Senin (20/11/2017). Setelah itu, calon hakim akan menjalani pendidikan pra-jabatan calon hakim.

Calon hakim akan menjalani pendidikan dan pelatihan di Bogor, Jawa Barat secara bertahap sampai kembali ada tes akhir menjadi hakim. Jika dinyatakan lolos, para calon tersebut akan ditempatkan di seluruh pengadilan yang ada di dalam negeri.

Seleksi calon hakim dilakukan untuk mengatasi "krisis" hakim di Indonesia. Berdasarkan beban kerja MA pada 2015, kebutuhan hakim pengadilan tingkat pertama dan banding sebanyak 12.847 orang.

Jumlah hakim yang ada sekarang ini baru 7.989 orang. Artinya, MA masih kekurangan 4.858 orang hakim di peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Meski ada kebutuhan besar, proses rekrutmen ketat harus dilakukan untuk mendapatkan hakim profesional dan berintegritas. Juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi mengatakan seleksi hakim yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan awal yang baik untuk mendapatkan hakim profesional dan berintegritas.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR