BANJIR DAN LONGSOR

Bencana banjir longsor dan daerah aliran sungai yang kritis

Prajurit TNI Kodim 0716/Demak bergotong royong membantu warga membersihkan sedimentasi aliran Sungai Dombo di Sayung, Demak, Jawa Tengah, Jumat (9/11/2018).
Prajurit TNI Kodim 0716/Demak bergotong royong membantu warga membersihkan sedimentasi aliran Sungai Dombo di Sayung, Demak, Jawa Tengah, Jumat (9/11/2018). | Aji Styawan /Antara Foto

Hujan dengan intensitas tinggi telah mengakibatkan bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Indonesia. Kejadian bencana tahunan itu terus, sementara daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia banyak yang kritis.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terdapat 17 ribu DAS di Indonesia. Dari total DAS itu, sebanyak 2.145 harus dipulihkan dan 108 DAS dalam posisi kritis.

"Tiap tahun bencana ini terus meningkat, kondisi ini menandakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia sudah banyak yang kritis, yang jumlahnya tiap tahun juga meningkat," kata Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kementerian Kominfo, Siti Meiningsih dilansir laman Sekretariat Kabinet.

Siti berbicara dalam forum tematik Bakohumas yang mengangkat tema Pemulihan Daerah Alisan Sungai pada Senin (12/11/2018). Forum itu dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian LH Bambang Hendroyono, Humas Kementerian LHK Ir. Djati Widjaksono Hadi, dan Dirjen Pengendalian DAS Kementerian LHK Ida Bagus Putra Prathama.

Siti mengatakan sebagian besar (80 persen) bencana di Indonesia adalah Hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, banjir bandang, serta tanah longsor. Kerugian ekonomi akibat erosi di Pulau Jawa saja, sejak tahun 2005 lalu mencapai $400 juta AS per tahun.

Pemerintah sedianya telah menjadikan pemulihan 15 DAS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Ke-15 tersebut adalah DAS Citarum, Ciliwung, Cisadane, Serayu, Bengawan Solo, Brantas, Asahan Toba, Siak, Musi, Way Sekampung, Way Seputih, Moyo, Kapuas, Jeneberang dan Saddang.

Proses pemulihan itu memerlukan waktu lama. Pemulihan satu daerah aliran sungai saja bisa memakan waktu tujuh tahun.

"Sudah kita hitung bahwa pekerjaan besar ini dari hulu, tengah, sampai hilir akan diselesaikan Insya Allah dalam tujuh tahun," kata Presiden Joko Widodo dilansir Antaranews pada Februari 2018 lalu.

Jokowi mengatakan, pemerintah bergerak cepat dan langsung memulai pekerjaan besar revitalisasi DAS Citarum. Presiden pun menjadikan revitalisasi DAS Citarum sebagai momentum yang tepat untuk memperbaiki lingkungan hidup, utamanya sungai-sungai yang ada di seluruh Indonesia.

Jokowi menyatakan bahwa program revitalisasi DAS Citarum akan dilaksanakan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu yang telah terlaksana adalah pemberian lahan PT Perkebunan Nusantara seluas 980 hektare untuk persemaian.

KLHK menargetkan penanaman pohon di kawasan DAS dan lindung seluas 230.000 hektare pada 2019. KLHK menganggarkan Rp3,5 triliun untuk mendukung program pengendalian DAS dan hutan lindung.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan pengendalian DAS dan hutan lindung, menjadi fokus program karena banyak terjadi bencana alam terkait rusaknya bentang alam DAS terutama tutupan hutan. Hal ini menjadi dasar pertimbangan untuk meningkatkan luasan areal penanaman pohon.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR