KINERJA HAKIM

Beragam pelanggaran kode etik hakim selama 2018

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus (tengah) bersama Wakil Ketua KY Maradaman Harahap (kiri) dan Komisioner KY Sukma Violetta (kanan) berbincang usai memberikan keterangan pers tentang capaian kinerja tahun 2018, di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (31/12/2018).
Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus (tengah) bersama Wakil Ketua KY Maradaman Harahap (kiri) dan Komisioner KY Sukma Violetta (kanan) berbincang usai memberikan keterangan pers tentang capaian kinerja tahun 2018, di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (31/12/2018). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Komisi Yudisial menerima ribuan laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Beragam jenis pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, mulai dari tindakan asusila, pernyataan tidak pantas dalam persidangan, sampai hakim yang tertidur dalam persidangan.

Komisi Yudisial (KY) telah menerima laporan masyarakat sebanyak 1.719 terhadap hakim sepanjang 2018. Laporan tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat dan penghubung KY yaitu 1.106 laporan, sementara yang datang langsung ke KY sebanyak 329, pelaporan online 188, dan informasi sebanyak 96 laporan.

Berdasarkan jenis perkara, paling banyak laporan yang masuk terkait kasus perdata yaitu 782 laporan. Sedangkan perkara pidana sebanyak 506 laporan.

"Data ini menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dilansir Detikcom.

Berdasarkan jenis badan peradilan atau tingkatan pengadilan yang dilaporkan, laporan atas peradilan umum paling banyak yaitu 1.245 laporan. Selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 114 laporan, Mahkamah Agung sebanyak 107 laporan, Peradilan Agama sebanyak 97 laporan Tipikor 51 laporan.

Laporan mengenai dugaan pelanggaran etik hakim terbanyak berasal dari DKI Jakarta 311 laporan, Jawa Timur 212 laporan, Jawa Tengah 120 laporan, Sumatera Selatan 76 laporan, Sulawesi Selatan 72 laporan, Riau 65 laporan, Sulawesi Utara 46 laporan, Banten 46 laporan.

Jaja menjelaskan tak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno karena laporan yang masuk harus melalui verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi agar dapat diregistrasi. KY menyatakan ada 412 laporan masyarakat yang dapat dinyatakan memenuhi persyaratan selama 2018.

Dari laporan yang memenuhi persyaratan itu, terdapat 39 putusan yang terbukti melanggar kode etik yang melibatkan 63 hakim.

Kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta, seperti diwartakan Antaranews, dari 63 hakim itu, 40 direkomendasikan sanksi ringan, 11 sanksi sedang, dan 12 sanksi berat.

Sanksi berat direkomendasikan untuk hakim yang melakukan tindakan asusila dan melakukan pertemuan dengan pihak bersengketa. Sanksi sedang ditujukan bagi hakim yang mengeluarkan pernyataan tidak pantas dalam persidangan. Adapun sanksi ringan untuk hakim yang tertidur dalam persidangan.

Sanksi ringan yang dimaksud KY berupa teguran tertulis. Untuk sanksi sedang, KY merekomendasikan penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun serta menjatuhi hukuman nonpalu (tak menyidangkan perkara).

Adapun hukuman pelanggaran etik berat dapat berupa sanksi nonpalu, penurunan kenaikan pangkat setingkat lebih rendah, dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Laporan dan rekomendasi dari KY itu tak semuanya dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari 39 laporan itu baru 18 laporan yang sudah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung, sementara 15 laporan lainnya belum dijawab, dan sisanya masih dalam proses.

Dari 18 laporan yang ditindaklanjuti MA, 4 di antaranya sesuai dengan rekomendasi KY, 10 dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti MA, dan 4 sedang dalam proses di MA.

Sukma menuturkan salah satu permasalahan yang sering terjadi terkait rekomendasi KY adalah MA tidak melaksanakan usul sanksi yang disampaikan oleh KY. Selain itu, Sukma mengatakan adanya tumpang tindih penanganan tugas pengawasan antara KY dengan MA.

Sebelumnya, Jaja Ahmad Jayus mengatakan akan mendorong putusan majelis hakim KY terhadap kasus indikasi pelanggaran oleh hakim tidak sebatas rekomendasi namun sanksi yang bersifat final.

Undang-Undang nomor 22/2004 tentang Komisi Yudisial memang hanya menyebutkan bahwa hasil akhir pemeriksaan hakim yang diduga melanggar kode etik berupa rekomendasi ke Mahkamah Agung.

Sanksi final dari hakim KY dalam memutus perkara pelanggaran etik hakim, kata Jaja, penting sebagai bentuk penguatan pengawasan bagi warga peradilan. Peningkatan kewenangan KY pun dapat mendorong peradilan yang independen dan akuntabel.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR