UMRAH

Berebut bisnis umrah

Umat Islam melakukan Tawaf keliling Kakbah sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah Al Mukarramah, Arab Saudi, Jumat (3/5/2019).
Umat Islam melakukan Tawaf keliling Kakbah sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah Al Mukarramah, Arab Saudi, Jumat (3/5/2019). | Aji Styawan /Antara Foto

Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika mendigitalisasi layanan umrah mendapat tentangan dari beberapa pihak. Protes datang dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Mereka mengadu ke DPR, Kamis (18/7/2019).

Masalah ini bermula pada Kamis (4/7/2019) di Riyadh, Arab Saudi. Saat itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menandatangani memorandum of understanding (MoU) kolaborasi antara Indonesia dan Arab Saudi.

Kerja sama itu dijalin lewat perjanjian Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B) dengan pebisnis online di Arab Saudi. Untuk kalangan dari business, pemerintah Indonesia menggandeng dua perusahaan digital, Traveloka dan Tokopedia.

Pengembangan Umrah Digital akan fokus pada tiga aspek yang bisa diefisienkan dengan mengimplementasikan teknologi dan membangun kerja sama dengan pihak lain. “Kami akan mengembangkan pengalaman mulai dari persiapan di Indonesia, kemudian saat mereka tiba di Arab Saudi, dan setelah selesai umrah,” kata co-founder Tokopedia, Leontinus Alpha Edison, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Kominfo, Jumat (5/7/2019).

Dalam rencana Kementerian Kominfo, umrah digital ini bisa menjadi pilihan alternatif biro travel yang memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan. Pemerintah dan dua perusahaan itu tengah menyiapkan prototipe Umrah Digital ini.

Selama ini tantangan pengelolaan umrah dengan jumlah yang besar adalah masih adanya biro travel yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penipuan. Misalnya kasus First Travel atau Abu Tours. Dua kasus itu merugikan jemaah sampai triliunan rupiah.

Pasar gurih bisnis umrah

Bisnis umrah memang gurih. Menurut data pemerintah, tahun lalu jumlah jemaah umrah mencapai sejuta orang lebih. Biayanya umrah yang direferensikan minimal Rp20 juta. Dengan angka ini, nilai pasar umrah mencapai Rp20 triliun. Bahkan jumlahnya diperkirakan akan berlipat tiga dalam beberapa tahun ke depan.

Tak heran, ide Kementerian Komunikasi dan Informatika ini menuai protes. Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dan Forum Komunikasi Silaturahmi Penyelenggaraan Travel Umrah Haji, Kamis (18/7/2019) mengadu ke DPR. Mereka keberatan dengan rencana Rudiantara.

Ketua PATUHI Artha Hanif menyatakan, penyelenggaraan umrah dilakukan oleh PPIU dan dengan izin resmi dari Kementerian Agama. "Terkait penyelenggaraannya, yang punya nilai sakral ibadah, itu menjadi domain Kementerian Agama. Jadi enggak bisa dipaksakan harus disatukan," kata dia seperti dinukil dari Republika.co.id.

Bisnis umrah diatur ketat dalam Undang-undang 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Misalnya soal kriteria PPIU. Biro perjalanan atau PPIU itu mesti dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam.

DPR berpandangan tak jauh beda. Sodik Mudjahid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, yang membidangi persoalan agama menyatakan, kedua perusahaan itu kedudukannya tidak jelas dalam undang-undang tersebut dan berpotensi melanggar peraturan itu.

"Karena biro perjalanan harus mendapat izin dari Kementerian Agama (Kemenag), dan juga bisa melanggar undang-undang persaingan usaha. Sebab tanpa ada dasarnya hanya melibatkan dua perusahaan itu," ungkap politisi Fraksi Partai Gerindra itu seperti dinukil dari situs DPR.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menekankan, pihak Kementerian Kominfo memang berwenangan mengatur dua perusahaan yang termasuk unicorn (perusahaan rintisan dengan valuasi mencapai $1 miliar AS). Tapi urusan umrah ada di tangan Kemenag.

Dia menjelaskan, regulasi yang ada saat ini masih mensyaratkan kepemilikan PPIU oleh seorang muslim.

Menurut Rudiantara, kehadiran layanan ini tak perlu dicemaskan. Sebab, tidak ada maksud menjadikan Tokopedia dan Traveloka untuk jadi biro perjalanan umrah. Menurutnya, kekhawatiran itu muncul kurangnya pemahaman atas program ini.

“Konsep platform itu sharing ekonomi. Sama kayak Gojek, yang punya motor siapa? Kan driver. Gofood yang punya restoran siapa? Ya restoran. Jadi konsep platform itu mengolaborasikan, menyinergikan ekosistem. Itu jadi platform,” kata Rudiantara di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (17/7/2019) seperti dipetik dari Sindonews.com.

Wakil Ketua Komisi Agama DPR yang lain, Ace Hasan Syadzily menekankan penyelenggaraan ibadah umrah harus diselenggarakan oleh PPIU. Tapi, perkembangan ekonomi digital sudah menjadi bagian dari perkembangan perekonomian dunia. Dua unicorn itu adalah bagian dari sebuah ekosistem ekonomi digital. "Mereka ini bukan PPIU, tetapi hanya menjadi penyedia platform, yang memudahkan hubungan antara konsumen dengan penyedia layanan," kata politisi Golkar ini.

Kementerian Agama tengah mempelajari model dan proses bisnis serta ekosistemnya dalam penyelenggaraan umrah digital ini. "Disrupsi inovasi tak terelakkan, kita harus merespons dengan tepat," kata Lukman kepada Ihram.co.id, Rabu (17/7/2019).

Lukman akan segera melakukan pelbagai penyesuaian untuk menciptakan iklim usaha yang baik. Dia berharap seluruh PPIU dapat bersinergi dengan unicorn. Dengan begitu, biro perjalanan umrah konvensional tak akan dirugikan. "Bukan untuk saling meniadakan. Dan yang terpenting, peningkatan kualitas layanan kepada jemaah terpenuhi," ujarnya.

Hingga kini, belum ada solusi yang menenteramkan kedua pihak. DPR akan memanggil Rudiantara, Senin (22/7/2019) guna menjelaskan masalah ini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR