TRANSAKSI NONTUNAI

BI luncurkan kode QR standar Indonesia, berlaku 2020

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) disaksikan Presiden Direktur BCA Jahja Setiaadmadja (tengah) dan CEO LinkAja Danu Wicaksana (kanan) melakukan tap in dalam peluncuran QR Code Indonesian Standard (QRIS) di halaman Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) disaksikan Presiden Direktur BCA Jahja Setiaadmadja (tengah) dan CEO LinkAja Danu Wicaksana (kanan) melakukan tap in dalam peluncuran QR Code Indonesian Standard (QRIS) di halaman Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Sabtu (17/8/2019). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Bank Indonesia di Jakarta, Sabtu (17/9/2019), merilis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Unggul. Pembayaran digital makin populer sehingga BI merasa perlu meluncurkan kode QR yang menjadi standar platform pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking di Indonesia.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa QRIS Unggul akan membuat masyarakat lebih mudah melakukan transaksi pembayaran secara digital. Melalui standar ini, masyarakat dan toko (merchant) nantinya hanya perlu satu kode unik untuk melakukan pembayaran dengan berbagai aplikasi dompet digital.

Sebelumnya, masyarakat hanya bisa melakukan pembayaran digital menggunakan kode unik tertentu yang berbeda-beda, tergantung aplikasi dompet digital yang digunakan dan ketersediaan di gerai pedagang.

"Dengan ini QRIS diberlakukan secara nasional untuk memperlancar sistem pembayaran yang aman, lancar, dan efisien. Ini adalah QR satu-satunya yang berlaku di Indonesia," ujar Perry di Kompleks Gedung BI, Jakarta, dinukil CNN Indonesia.

Perry menjamin semua orang di Indonesia bisa menggunakan sistem pembayaran ini. "Selama ada saldonya," ujarnya.

Implementasi QRIS secara nasional, lanjut Perry, akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Masa transisi antara peluncuran dengan implementasi tersebut diperlukan bank dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk mempersiapkan diri. Ia mengatakan ada 41 bank dan PJSP yang ikut meluncurkan QRIS Unggul.

QRIS disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengunakan standar EMVCo--perusahaan yang memfasilitasi keterhubungan antara sistem pembayaran digital di seluruh dunia sehingga transaksi berjalan aman.

BI dan ASPI telah melakukan uji coba tahap pertama QRIS ini pada September-November 2018, disusul tahap kedua pada April-Mei 2019.

QR Code (Kode QR), mengutip Mobil-QR-Code.org, merupakan suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave--anak perusahaan Toyota--dan dipublikasikan pada tahun 1994. Tujuan penggunaan kode ini adalah menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang cepat pula.

Awalnya, kode QR digunakan sebagai pelacak kendaraan bagian di manufaktur. Namun kini, teknologi QR Code digunakan lebih luas termasuk aplikasi komersial melalui telepon seluler.

Tarif transaksi QRIS

Transaksi QRIS bisa dilakukan secara on-us (satu jaringan alat pembayaran) dan off-us (multijaringan alat pembayaran). BI mengenakan biaya 0,7 persen dari transaksi kepada penjual (Merchant Discount Rate/MDR). Tarif itu berlaku untuk penjualan biasa.

Untuk penjual khusus di sektor pendidikan, menurut Perry dalam Tempo.co, tarifnya 0,6 persen. Pembelian bahan bakar minyak akan dikenakan biaya transaksi 0,4 persen.

"Nah kalau transaksi pemerintah dalam skema penyaluran bantuan sosial atau bansos apakah pemerintah ke swasta dan sebaliknya, serta untuk donasi, itu gratis jika menggukan QRIS," kata Gubernur BI.

Skema tarif transaksi itu lebih rendah jika dibandingkan dengan model skema pembayaran konvensional seperti lewat ATM, kartu kredit, maupun lewat mesin Electronic Data Capture (EDC). Rata-rata pelanggan yang membayar menggunakan cara ini akan dikenai biaya transaksi senilai 3-5 persen.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR