Biaya politik tinggi picu korupsi politik

Penyidik KPK menunjukkan barang bukti berupa uang hasil tangkap tangan  Bupati Banyuasin, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/9). Banyaknya pejabat yang dorupsi ditengarai karena biaya politik yang tinggi.
Penyidik KPK menunjukkan barang bukti berupa uang hasil tangkap tangan Bupati Banyuasin, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/9). Banyaknya pejabat yang dorupsi ditengarai karena biaya politik yang tinggi. | Rosa Panggabean /ANTARA

Banyaknya pejabat dan legislator yang ditangkap karena korupsi ditengarai karena mahalnya biaya politik di Indonesia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, politik uang berperan dalam banyaknya jumlah pejabat publik yang dipilih melalui pilkada terjerat pidana korupsi. Dia mengkritik upaya menghentikan politik uang belum menyentuk akar persoalan.

Agus menyebutkan KPK telah menangkap banyak pemimpin yang dipilih dari hasil pemilu akibat korupsi. Sejak KPK berdiri 14 tahun lalu, lembaga itu sudah menangkap 119 anggota DPR dan DPRD , 15 orang gubernur dan 50 Bupati atau Walikota . "Kita harus sudahi ini," kata Agus dalam pidatonya di KPU, Jakarta, Senin (5/9) seperti dikutip dari Kompas.com. Maka, Agus mengajak penyelenggara pemilu untuk bisa mengatasi hal tersebut.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menilai korupsi yang menjerat anggota dewan tak lepas dari dua hal. Pertama adalah ketamakan anggota dewan. "Kedua, sistem politik yang high cost," kata Donal, Kamis (30/6) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Contoh lain yang masih hangat adalah penangkapan Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian, Minggu (4/9). Yan meminta uang kepada pengusaha dan menggunakan uangnya untuk naik haji.

Donal mencontohkan legislator asal Partai Demokrat, I Putu Sudiartana yang ditangkap KPK sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jelang lebaran, anggota DPR pasti dibanjiri permintaan konstituen mereka. Sistem ini membuat mereka mencari sumber lain untuk menutupi biaya politik yang dikeluarkan untuk menjamu konstituen.

Menurut Agus, perlu ada koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kasus kepala daerah yang terjerat korupsi atau suap tidak terulang kembali. "Kami akan informasikan mengenai tata cara yang dilakukan ke depan, perbaikan-perbaikan yang sebaiknya dilakukan," katanya seperti dikutip Media Indonesia.

Agus menekankan pentingnya proses pemilu dalam menghasilkan pemimpin yang kredibel. KPK, kata Agus siapdalam menjadi partner pelaksanaan pemilu. KPK sedang mempersiapkan beberapa aplikasi agar pelayanan publik transparan.

Ketua KPU Juri Ardiantoro menyambut baik usulan KPK untuk membuat aplikasi pemantau politik uang. Usulan itu, harus diteruskan dengan langkah yang lebih konkret.
"KPU, berupaya sungguh-sungguh mentransformasikan diri menjadi lembaga yang terbuka, akuntabel, dan aksesibel," kata Juri.

KPU juga membangun Sistem Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) anggota DPR dan DPRD. Sistem tersebut dibuat untuk mengakomodasi proses Pergantian Antarwaktu (PAW) yang dinilai tertutup oleh masyarakat.

Selama ini PAW dinilai tertutup oleh publik baik sebagai pemilih maupun kandidat yang diganti dan menggantikan. "Tapi saat ini telah dapat diakses dengan mudah oleh siapapun," ujar Juri.

Korupsi politik jamak terjadi di legislatif dan eksekutif. Hakim Agung Artidjo Alkautsar menilai korupsi politik sebagai korupsi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan politik. Kasus-kasus korupsi politik ini sempat menempatkan DPR menjadi lembaga terkorup di Indonesia selama lima tahun, dari tahun 2009 hingga tahun 2013.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR