INVESTASI

BKPM bongkar lima kendala investasi Indonesia

Sejumlah pekerja beristirahat di atas bangunan proyek infrastruktur LRT di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).
Sejumlah pekerja beristirahat di atas bangunan proyek infrastruktur LRT di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019). | Sigid Kurniawan /AntaraFoto

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong sudah dapat lampu hijau dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk memarahi jajaran kementerian dan lembaga yang membuat aturan investasi begitu rumit.

Jokowi, kata Tom—sapaan Thomas, optimistis Indonesia bisa meraih peluang besar dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Sebaliknya, Indonesia malah ikut terseret arus ketidakpastian yang ditunjukkan melalui macetnya foreign direct investment (FDI) dan tak diliriknya Indonesia oleh pabrik-pabrik yang hengkang dari Tiongkok.

“Saya sudah dikasih izin Pak Presiden untuk marah-marah. Dalam beberapa minggu ini saya akan angkat suara mengenai hal-hal yang sebetulnya sangat konyol, aturan-aturan, syarat-syarat yang sangat memberatkan,” kata Tom usai rapat terbatas tentang ekosistem investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Tom mengakui, upaya deregulasi yang selama ini dilakukan belum cukup untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Buktinya, masih banyak investor—baik domestik maupun internasional—yang mengeluhkan sulitnya memulai bisnis di Indonesia.

Setidaknya ada lima keluhan yang paling sering diterima BKPM. Pertama, regulasi. Terlalu banyak aturan yang abu-abu, tidak jelas, tumpang tindih kewenangan, dan seringkali berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kemudian perizinan yang bertele-tele hingga pendaftaran dan syarat yang dijadikan izin.

Kedua, isu-isu perpajakan. “Bicara jujur, meski sudah banyak perbaikan, tetap cukup banyak keluhan dari investor dari sisi pemberlakuan atau perlakuan kantor pajak kepada investor,” kata Tom.

Ketiga, urusan perizinan lahan di daerah. Banyaknya persoalan seperti sengketa lahan, kerumitan dalam membebaskan lahan, izin-izin bangunan, pengurusan sertifikat layanan fungsi yang bisa memakan biaya berbulan-bulan dengan biaya yang tidak murah.

Keempat, urusan terkait tenaga kerja. Salah satu yang disorot adalah usangnya Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang telah berlaku sejak 2003, sudah tidak mengikuti dinamika yang ada saat ini.

“Tentunya dunia sudah sangat berubah, diperlukan penyesuaian UU Ketenagakerjaan supaya lebih fleksibel, modern, lebih mencerminkan realita ketenagakerjaan di abad 21,” tutur Tom.

Kelima, dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tom mengungkapkan, banyak investor dari pihak swasta yang mengeluhkan banyaknya pihak BUMN yang mendapatkan sektor usaha dari pemerintah.

Kondisi ini pada akhirnya membuat hubungan antara swasta dengan BUMN menjadi kurang kondusif.

Tom mengaku, pihaknya diberi tenggat waktu satu bulan untuk menyisir peraturan-peraturan, termasuk peraturan menteri.

Beberapa peraturan yang bakal diincarnya seperti inspeksi-inspeksi oleh surveyor, pre-shipment inspection. Menurutnya, inspeksi itu tidak memberikan nilai tambah, tapi hanya merepotkan karena menambah lapisan biaya bagi eksportir.

“Inspeksi-inspeksi oleh PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia. Produknya cuma cap, cuma selembar kertas. Saya, yang pernah menjadi Menteri Perdagangan mempertanyakan apakah benar-benar sudah dicek ke lapangan, atau cuma dari meja di ruangan ber-AC?” katanya.

Dirinya enggan mengungkap kementerian/lembaga mana saja yang paling memberatkan, pun berapa banyak regulasi yang bakal dipangkas. Tom hanya berharap seluruh kementerian/lembaga mau berkerja sama dengan dirinya untuk mengefesiensikan perizinan yang tidak perlu.

Satu hal lagi, kebiasaan pungutan liar (pungli) juga harus dihilangkan.

“Mungkin karier kita di birokrasi sebagian didasari pada berkas-berkas tebal-tebal, bertumpuk. Mari bergeser dari penguasa menjadi pelayan publik. Saya kira ini timing sangat bagus karena kita sudah menjelang akhir periode pertama,” tukasnya.

Postur bersahabat

Thomas Lembong enggan memerinci lebih dalam terkait keluhan investor akan dominasi BUMN dalam proyek-proyek nasional.

Pada intinya, Tom hanya mengungkap bahwa dunia usaha menginginkan sebuah postur yang bersahabat, kemitraan dari BUMN.

“Tidak ada postur konfrontasi atau istilahnya win-lose. Ini yang perlu kita kaji, pelajari, karena sekali lagi makin banyak keluhan dari pengusaha swasta bahwa banyak kegiatan sektor swasta diambil, ditarik oleh BUMN,” kata Tom.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengungkapkan alasan di balik banyaknya proyek infrastruktur pemerintah yang dipegang perusahaan pelat merah.

Menurutnya, perusahaan BUMN lebih mampu menerima risiko-risiko proyek mangkrak untuk dilanjutkan. Sementara, banyaknya proyek yang mangkrak umumnya dilandasi oleh masalah modal.

"Sehingga waktu itu presiden meminta itu supaya diselesaikan dan caranya BUMN yang harus mengambil risiko semuanya, itu lah yang menimbulkan persepsi BUMN sangat dominan," katanya, April 2019.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR