BAGI HASIL MIGAS

Blok Masela, separuh Jepang separuh Indonesia

Menteri ESDM Ignasius Jonan memberikan kuliah umum tentang Wawasan Kebangsaan di Auditorium Benedictus Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (6/4/2019).
Menteri ESDM Ignasius Jonan memberikan kuliah umum tentang Wawasan Kebangsaan di Auditorium Benedictus Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (6/4/2019). | Moch Asim /AntaraFoto

Negosiasi tarik ulur selama 20 tahun atas revisi rencana pengembangan (plan of development/PoD) Blok Masela, Laut Arafuru, Maluku, akhirnya menemukan konklusi.

Senin (27/5/2019), penandatanganan risalah rapat (minute of meeting) terjadi antara Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Dwi Soetjipto dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda.

Proses yang turut disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tersebut menandakan kesepakatan kedua belah pihak atas pokok-pokok pengembangan Blok Masela.

Nilai investasi yang disepakati dimulai dari rentang $18 miliar AS hingga $20 miliar AS dengan kesepakatan bagi hasil sekurang-kurangnya untuk Indonesia sebesar 50 persen.

“Saya sampai terharu,” tulis Jonan pada unggahan foto yang dibagikan dalam akun Instagram miliknya, @ignasius.jonan.

Usai poin disepakati, pemerintah dan Inpex bakal menandatangani perjanjian revisi PoD Blok Masela yang dijadwalkan berlangsung saat pertemuan negara-negara anggota G20 di Jepang dalam waktu dekat.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan, setelah revisi PoD diteken, maka pengembangan lapangan gas raksasa ini seharusnya bisa langsung dilakukan.

SKK Migas, dalam siaran persnya, menyebut cadangan yang terbukti ada di lapangan mencapai 10,7 triliun TCF. Adapun biaya pengembangannya sekitar $6-7 AS per setara barel minyak (boe) atau 20 persen lebih murah ketimbang biaya untuk skema kilang laut (offshore) sebesar $8-9 AS/boe.

Inpex mulai mengelola Lapangan Gas Abadi Masela sejak kontrak bagi hasil produksi (production sharing contract/PSC) ditandatangani pada 1998 dengan jangka waktu 30 tahun.

Pada 2010, PoD pertama antara pemerintah dan Inpex ditandatangani. Saat itu, Inpex memiliki hak partisipasi sebesar 65 persen dan sisanya jadi hak Shell Upstream Overseas Services Ltd.

Selang empat tahun setelahnya, cadangan baru gas di Lapangan Abadi, Masela, sebanyak 6,97 triliun kaki kubik (TCF) ke level 10,73 TCF ditemukan. Alhasil, Inpex bersama Shell memutuskan untuk merevisi kembali PoD.

Dalam revisi tersebut, kedua investor sepakat akan meningkatkan kapasitas fasilitas LNG dari 2,5 miliar ton per annum (MTPA) menjadi 7,5 MTPA dengan skema di laut (offshore). Pilihan ini yang kemudian berujung keributan di level kabinet kala itu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman saat itu, Rizal Ramli, mendukung pembangunan fasilitas pengolahan di darat, sementara Menteri ESDM—juga saat itu—Sudirman Said bersama SKK Migas menginginkan pembangunan dilakukan di lepas pantai sesuai rencana pengembangan yang dibuat oleh Inpex Corporation.

2016, Presiden Joko “Jokowi” Widodo akhirnya mengambil keputusan bahwa Blok Masela akan dibangun di darat (onshore). Biaya investasi yang lebih ringkas dan juga dampak ekonomi bagi daerah sekitarnya yang lebih luas jadi pertimbangan Jokowi memutuskan hal tersebut.

Pemerintah ketika itu menargetkan kapasitas kilang Masela bisa menambah kinerja ekspor gas Indonesia lantaran mampu memproduksi hingga 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd) gas pipa dan 9,5 juta ton per tahun (MTPA) gas alam cair (LNG).

Namun, keputusan pemerintah tersebut tidak bisa dipenuhi langsung oleh Inpex. Lima permintaan pun diajukan.

Pertama, peningkatan kapasitas produksi kilang menjadi 9,5 MTPA. Pemerintah telah menyetujui permintaan ini. Kapasitas produksi menjadi 9,5 MTPA dan 150 mmscfd.

Kedua, moratorium kontrak selama 10 tahun. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ketika itu mengaku tidak bisa mengabulkan permintaan ini. Sebagai gantinya, Luhut menjanjikan pemerintah akan memberi tambahan durasi kontrak sebagai pengganti waktu yang hilang, walau tak sampai 10 tahun.

Dari moratorium ini, Inpex bisa memperoleh perpanjangan kontrak selama 10 tahun sehingga durasi kontrak mereka yang akan berakhir di 2028 bisa menjadi 2038. Maka, jika Blok Masela mulai produksi tahun 2024, Inpex bisa menikmati masa produksi sampai 14 tahun.

Ketiga, Inpex meminta besaran Internal Rate of Return (IRR) sebesar 15 persen. Keempat, Inpex meminta biaya yang telah dikeluarkan Inpex dan Shell terkait pengembangan Blok Masela dari mulai eksplorasi hingga pembuatan POD Floating LNG (FLNG) dikembalikan. Besaran biaya mencapai sekitar $1,6 miliar AS.

Kelima, percepatan proses perizinan untuk mengembangkan proyek Blok Masela. Dengan persetujuan PoD terjadi pada tahun ini, maka proyek lapangan gas ini diharapkan bisa mulai berproduksi pada 2027.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR