DEFISIT BPJS KESEHATAN

Bos BPJS janjikan tidak defisit 5 tahun ke depan

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, memberikan arahan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, memberikan arahan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). | Nova Wahyudi /Antara Foto

Presiden Joko 'Jokowi' Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Dengan kenaikan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, berharap kondisi keuangan lembaga tersebut bisa kembali sehat dan berjanji tidak akan ada lagi defisit dalam lima tahun ke depan.

"Semoga selesai lima tahun ke depan tidak ada defisit lagi," ungkap Fahmi di Kantor Pusat BPJS Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Ia juga meminta publik untuk memahami kebijakan kenaikan tarif iuran tersebut karena pemerintah ingin memberikan jaminan kesehatan yang baik bagi setiap warga negaranya. Fahmi menegaskan kenaikan itu bukan bertujuan untuk membebani rakyat, karena pemerintah juga akan tetap memberikan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.

"Karena dijamin, tidak keluar Rp 1 pun. Segmen masyarakat miskin ditanggung pemerintah daerah dan pemerintah pusat," imbuhnya.

Selain kenaikan tarif, BPJS dan pemerintah saat ini tengah menggodok aturan sanksi bagi peserta penunggak iuran. Pembahasan sanksi ini sedang dilakukan dengan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di bawah koordinasi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Sedang kami bahas (untuk sanksi). Misalnya, untuk memperpanjang surat izin mengemudi (SIM) nanti syaratnya harus bayar asuransi, lunasi BPJS dulu," ucap Fahmi.

Ia tak merinci lebih lanjut target penerbitan dari inpres tersebut dan tingkat kemajuannya seperti apa saat ini. Yang pasti, BPJS Kesehatan dan pemerintah sedang membicarakan soal syarat pembayaran mendapatkan pelayanan publik bagi peserta yang menunggak.

Jangan jadi polemik

Dalam Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, kemarin, Jokowi meminta para anak buahnya untuk menjaga isu kenaikan tarif BPJS Kesehatan tidak menjadi polemik panjang. Jokowi tidak ingin masyarakat salah mengartikan kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat akan jadi ragu, dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat," ujarnya.

Jokowi menjelaskan, selama 2019 ini pemerintah telah memberikan secara cuma-cuma kepada 96 juta rakyat yang harus ke rumah sakit untuk berobat, melalui program PBI atau penerima bantuan iuran.

"Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp 41 triliun. Rakyat harus mengerti ini. Tahun 2020 subsidi yang kita berikan ke BPJS Rp 48,8 triliun," kata Jokowi.

"Ini angka besar sekali. Jangan sampai kesannya kita, ini kita sudah subsidi di APBN ini gede banget. Tapi kalau cara kita menjelaskan tidak pas hati-hati. Dipikir kita memberi beban berat pada masyarakat miskin."

Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen telah dilegalkan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani oleh Jokowi, Kamis, 24 Oktober 2019. Tarif baru itu mulai berlaku pada 1 Januari tahun depan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR