PERANG DAGANG

Bos ritel Hong Kong beberkan peluang Indonesia saat perang dagang

Ruang pamer produk Li & Fung Group di markas perusahaan tersebut di Hong Kong.
Ruang pamer produk Li & Fung Group di markas perusahaan tersebut di Hong Kong. | Li & Fung Group /Antara Foto

Victor Fung, komisaris perusahaan ritel dan manufaktur asal Hong Kong, Li & Fung Group, menjelaskan Indonesia berpeluang sebagai eksportir dalam rantai pasokan disribusi barang dari perusahaannya ke Amerika Serikat di tengah perang dagang.

Perdagangan akan tetap terjadi antara Tiongkok dengan Amerika, tetapi melalui jalur berbeda. Prosesnya akan melibatkan negara-negara berkembang sebagai penggarap barang setengah jadi menjadi barang jadi.

Li & Fung Group, yang telah berbisnis sejak 1906, memasok barang-barang berbagai merek ke supermarket, hypermarket, hingga perusahaan e-commerce di wilayah Amerika Serikat dan Uni Eropa.

“Kami tidak lagi memproduksi barang dengan skala yang besar akibat perang dagang Tiongkok dengan Amerika Serikat. Tapi ada peluang baru dengan rute perdagangan yang baru,” kata Fung dalam CSIS Global Dialogue di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Selain Indonesia, peluang yang sama juga dimiliki Vietnam, India, Bangladesh, dan Mesir. Negara-negara tersebut akan memproses komponen yang dikirim dari Tiongkok.

“Produsen utama bisa jadi Tiongkok, nilai tambah barang terbanyak dari Tiongkok, tapi kemudian finishing tidak boleh di Tiongkok,” ujarnya.

Dengan demikian, perang dagang antara dua negara raksasa itu membuka peluang pergerakan ekonomi di negara-negara lain. “Ini adalah kesempatan yang sangat bagus agar produksi bergerak ke sisi dunia yang lain,” kata Fung.

Untuk menentukan negara mana yang akan diajak kerja sama, Li & Fung Group mempertimbangkan beragam faktor seperti harga upah pekerja, keterampilan pekerja, ketersediaan lahan, dan situasi geopolitik.

Setelah faktor itu terpenuhi, perusahaannya bisa bekerja sama dengan perusahaan lokal di negara tujuan penggarapan barang jadi dengan berinvestasi. Misalnya, mendirikan perusahaan, melatih pekerja lokal, hingga mendukung ekspor. Meski demikian, ia berpendapat arus baru globalisasi ini perlu “berkelanjutan dan inklusif.”

Menangkap peluang

Terbukanya sinyal positif dari perusahaan retail di Negeri Tirai Bambu itu perlu ditangkap dan dilihat sebagai peluang oleh pemerintah Indonesia.

Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menjelaskan, peluang ini bisa mendongkrak ekspor Indonesia yang mulai meredup. Tak hanya dari Li & Fung Group, tetapi juga dari perusahaan lainnya. Saat ia bertemu dengan bos perusahaan manufaktur sepatu dan alas kaki dari Taiwan, Indonesia juga tengah menjadi incaran.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada Semester I 2019 menurun 6,6 persen persen dibandingkan Semester I 2018, menjadi AS$9,95 miliar, dari sebelumnya AS$10,66 miliar. Penurunan terjadi pada dua sektor yakni migas dan nonmigas.

“Ini peluang, tapi dengan kapasitas yang ada, tidak mungkin expand cepat tanpa investasi baru. Untuk menangkap peluang ini, kita harus menciptakan iklim bisnis yang kondusif,” kata Mari ketika ditemui di Hotel Borobodur, Jakarta.

Iklim kondusif tersebut meliputi kemudahan izin berbisnis, lokasi, dan tenaga kerja. Untuk izin berbinis, pemerintah perlu memangkas birokrasi.

“Kita harus menarik perpindahan investasi, jangan hanya satu atau dua tetapi kita tarik hub-nya, jangan hanya assembly-nya, kita proaktif dan kita fasilitasi,” ucapnya.

Merujuk data kemudahan berbisnis Bank Dunia, catatan Indonesia pada 2018 justru memburuk satu peringkat menjadi 73 meski poin yang diraih meningkat 1,42 poin menjadi 67,96. Indeks ini mengukur aspek regulasi binsis dan dampaknya terhadap pembangunan dan operasional perusahaan.

Dari 11 indikator yang dinilai oleh Bank Dunia dalam periode Juni 2017 hingga Mei 2018, Indonesia mencatatkan penurunan di empat bidang, yakni perizinan bidang konstruksi (dari 108 menjadi 112), perlindungan kepada investor kecil (dari 43 menjadi 51), perdagangan lintas batas (dari 112 ke 116), dan kontrak yang mengikat (dari 145 ke 146).

Selain kemudahan berbinis, catatan penting lainnya yakni pemerintah juga perlu menyiapkan fasilitas dan lokasi yang dekat dengan pelabuhan dan bandara internasional agar memudahkan proses keluar masuk barang.

"Untuk tenaga kerja, bisa kerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pelatihan yang bisa dikerjakan pemerintah dan swasta," pungkas Mari.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR