DEFISIT BPJS KESEHATAN

BPJS Kesehatan kaji sanksi buat PBPU penunggak iuran

Menteri Keuangan Sri Mulyani berpidato saat peluncuran data sampel BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (25/2/2019). BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pengambilan kebijakan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berpidato saat peluncuran data sampel BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (25/2/2019). BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pengambilan kebijakan. | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah menimbang sanksi bagi pekerja mandiri alias Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang tak taat membayar iuran.

Sebab, berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Februari 2019, total PBPU tercatat 31,25 juta orang. Namun, yang terhitung rajin membayar iuran hanyalah 18,4 juta orang, atau 58,88 persen dari total PBPU. Dengan demikian, ada 12,85 juta peserta PBPU yang malas membayar iuran.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan perlu ada tindakan (enforcement) untuk meningkatkan kepatuhan bagi PBPU dalam membayar iuran. Tindakan, juga diterapkan di negara lain.

"Di beberapa negara sudah ada enforcement pekerja mandiri diikat dengan membayar iuran, bahkan kalau tidak ada bisa dikasih sanksi. Sementara di Indonesia ini belum ada enforcement-nya," ujar Fachmi, Senin (25/2/2019) seperti dipetik dari CNN Indonesia.

Dalam BPJS Kesehatan dikenal beberapa jenis kepesertaan. Dua kelompok besarnya adalah peserta bersubsidi (Penerima Bantuan Iuran/PBI) dan nonsubsidi (non-PBI).

Peserta bersubsidi meliputi fakir miskin dan orang tak mampu. Sedangkan peserta nonsubsid meliputi pegawai, pengusaha, dan pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Menurut data yang dilansir Kompas.com, hingga Oktober lalu, defisit BPJS Kesehatan defisit hingga Rp7,95 triliun. Defisit itu merupakan selisih dari iuran yang terkumpul Rp60,57 triliun tapi beban pembayaran mencapai Rp68,52 triliun.

Nah, sumber defisit itu paling besar dari peserta pekerja bukan penerima upah. Segmen peserta itu hanya bisa mengumpulkan iuran Rp6,51 triliun. Sementara beban yang ditimbulkan senilai Rp20,34 triliun. Sehingga menimbulkan selisih Rp13,83 triliun.

Untuk mendapatkan kebijakan penindakan itu, BPJS Kesehatan akan membuka data sampel yang bisa mewakili data kepesertaan dan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan. Agar bisa digunakan peneliti maupun akademisi untuk membantu BPJS Kesehatan dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti (evidenced-based policy).

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan itu menyatakan, sekarang data menjadi penting, karena melalui data bisa terlihat pilihan-pilihan customer dan pola perilaku customer.

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam waktu kurang dari lima tahun mengalami kenaikan jumlah peserta, fasilitas dan rumah sakit. Ini membutuhkan sebuah network. Ada sistem yang mulai dibangun untuk mendeteksi," kata Sri Mulyani Senin (25/2/2019), di Jakarta, seperti dipetik dari CNBC Indonesia.

Penyediaan data sampel ini, kata Sri Mulyani, merupakan bentuk perbaikan sistem BPJS Kesehatan yang sudah ada. Dia mengakui bahwa BPJS Kesehatan masih memerlukan perbaikan. Melalui data sampel ini juga BPJS bisa lebih transparan.

Saat ini juga tarif BPJS Kesehatan, kata Sri Mulyani, dipatok berdasarkan pendapatan, bukan berdasarkan risiko seperti yang dilakukan perusahaan asuransi. Akibatnya, jumlah klaim menggunung.

"Saya berharap akan banyak muncul penelitian. Soal tarif dan layanan BPJS Kesehatan yang baik. Inisiatif ini pertanggung jawaban kepada publik. Namun, dengan sistem yang makin digital kita mesti hati-hati dan memastikan data terlindungi," ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR