KEUANGAN NEGARA

BPK temukan mark up biaya perjalanan dinas hingga borosnya PLN

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (keempat kanan) didampingi menyerahkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018 kepada Ketua DPR dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/10).
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (keempat kanan) didampingi menyerahkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018 kepada Ketua DPR dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/10). | Dhemas Reviyanto /Antara Foto

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019 ke DPR. Dalam pemeriksaan itu, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan BPK menemukan setidaknya ada 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun.

"BPK menemukan adanya penggelembungan (mark up) dana untuk perjalanan dinas di sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L). BPK menemukan biaya perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai ketentuan di 41 K/L senilai Rp25,43 miliar," ungkap Moermahadi dalam ikhtisar tersebut, dikutip Rabu (18/9/2019).

Adapun pembayaran perjalanan dinas ganda atau melebihi ketentuan ini terdapat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di antaranya belanja perjalanan dinas dibayarkan ganda kepada pegawai sebesar Rp4,91 miliar, belanja perjalanan dinas terindikasi tidak riil sebesar Rp993,56 juta, belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai SBM sebesar Rp184,03 juta.

Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I
Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan.
Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan. | BPK /Badan Pemeriksa Keuangan

Lalu, BPK juga menemukan adanya biaya perjalanan dinas pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp3,06 miliar.

Ketidakcocokan ini terindikasi dari pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri. Terdapat selisih harga tiket dibandingkan harga konfirmasi ke maskapai penerbangan. Ada pula kesalahan perhitungan jumlah hari perjalanan dan ketidaksesuaian dengan SBM ditaksir mencapai Rp1,28 miliar.

Temuan di PLN

BPK juga menemukan adanya pemborosan di PT PLN (Persero) dalam pengelolaan subsidi sebesar Rp 275,19 miliar.

Secara lebih rinci temuan ini terjadi pada specific fuel consumption (SFC) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di mobile power plant di Batam. Ini adalah rasio perbandingan total konsumsi bahan bakar terhadap daya listrik yang dibangkitkan dalam sebuah pembangkit listrik.

Pembangkit tersebut dioperasikan dengan bahan bakar high speed diesel (HSD), lebih tinggi dibandingkan batas SFC Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar minyak sebesar Rp198,69 miliar.

BPK juga menyoroti adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan anak usaha PLN, PT Indonesia Power. Perusahaan disebut harus menanggung kelebihan pembayaran hingga Rp36,97 miliar atas jasa sewa compressed natural gas (CNG) di Pembangkit Listrik Lorok.

Hal itu terjadi karena berlakunya kontrak Take or Pay (ToP). Suatu ketentuan, di mana salah satu pihak wajib mengambil pengiriman yang terkirim atau membayar jumlah tertentu.

BPK menyebut PLN kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan tahun lalu. Ini karena pembayaran skema ToP menggunakan proyeksi faktor kesediaan dan klausul pembayaran dengan nilai kurs jual dolar pada jual beli listrik Independent Power Producer (IPP), serta pembangkit sewa.

Itu menghilangkan kesempatan PT PLN menghemat masing-masing sebesar Rp676,98 miliar (ekuivalen dengan 2.118.256.289,62 kWh) dan Rp431,27 miliar (ekuivalen dengan 1.383.317.866,00 kWh) selama 2018.

Jika dibiarkan dalam jangka panjang, nantinya PLN berpotensi kehilangan kesempatan untuk menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) atas tidak terserapnya batas minimum energi listrik pada pembangkit swasta dan sewa.

Karena itu, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PLN agar melakukan kajian strategis terkait reserve margin dan Take or Pay atas kWh yang tidak terserap oleh PLN, serta selanjutnya menetapkan batasan reserve margin masing-masing sistem sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangkit.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR