INDUSTRI PERKEBUNAN

BPK temukan pemborosan biaya PTPN II dan IV hingga Rp161,8 miliar

Direktur Pemasaran PTPN III Holding, Kadek K. Laksana (kedua kanan), didampingi SEVP Komersil, Suhendri (kedua kiri), Kepala Devisi Pemasaran, Arif Budiman (kanan) dan Direktur Utama PT. Sarana Agro Nusantara, Taufiqqurahman (kiri), melakukan pelepasan pengapalan ekspor minyak sawit mentah (CPO) sebanyak 13 ribu ton ke India di Pelabuhan Pelindo I Dumai di kota Dumai, Dumai, Riau, Sabtu (22/9).
Direktur Pemasaran PTPN III Holding, Kadek K. Laksana (kedua kanan), didampingi SEVP Komersil, Suhendri (kedua kiri), Kepala Devisi Pemasaran, Arif Budiman (kanan) dan Direktur Utama PT. Sarana Agro Nusantara, Taufiqqurahman (kiri), melakukan pelepasan pengapalan ekspor minyak sawit mentah (CPO) sebanyak 13 ribu ton ke India di Pelabuhan Pelindo I Dumai di kota Dumai, Dumai, Riau, Sabtu (22/9). | Aswaddy Hamid / ANTARA FOTO

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemborosan biaya yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II dan IV, masing-masing Rp12,13 miliar dan Rp149,68 miliar.

Temuan tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019 yang dibacakan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara pada Rabu lalu (18/9/2019) di depan anggota DPR RI di kompleks DPR, Jakarta.

“BPK menemukan pemborosan PTPN IV atas biaya investasi tanaman karet dan sawit selama tahun 2008 sampai dengan 2017 sebesar Rp101,67 miliar, karena pembebanan biaya lain-lain serta biaya tambahan akibat adanya degradasi tanaman,” merujuk ikhtisar tersebut.

BPK tak merinci lokasi area lahan sawit yang dianggap tak menghasilkan uang bagi perusahaan pelat merah tersebut.

Merujuk laporan keuangan PTPN IV, produktivitas sawit per 2017 mencapai 20,37 ton per hektare atau meningkat 6,59 persen dari tahun sebelumnya, 19,11 ton per hektare. Dalam lima tahun sejak 2013, produktivitas sawit cenderung stagnan berada di angka 19 hingga 20 ton per hektare.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya pemborosan biaya investasi sebesar Rp47,61 miliar yang dilakukan atas pengadaan lahan seluas 3.138,83 hektare untuk areal kebun tebu di Way Tulang Bawang, Lampung yang dak dapat dimanfaatkan.

PTPN IV juga dianggap memboroskan biaya negara dengan pemakaian marine fuel oil sebesar Rp403,08 juta.

Sementara itu, PTPN II dianggap menghamburkan duit perusahaan sebesar Rp11,01 miliar untuk tanaman karet yang belum menghasilkan di atas lahan yang menjadi objek kerja sama operasi antara PTPN II dengan PT Lautan Natural Krimerindo.

PTPN II juga membuang duit Rp1,12 miliar akibat penggunaan bahan bakar residu minimal sebesar Rp1,12 miliar akibat tingginya jam berhenti pabrik gula Kuala Madu di Binjai, Sumatra Utara pada tahun 2016 dan 2017. Pabrik ini dioperasikan untuk upaya pemerintah mencapai swasembada gula nasional.

Operasi pabrik ini dinilai seret lantaran berbagai masalah seperti konflik lahan dengan masyarakat penggarap, masalah keuangan, serta kualitas rendaman tebu yang memburuk.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari kedua perusahaan BUMN ini.

Kondisi keuangan perusahaan

Kondisi keuangan PTPN IV cenderung cukup sehat dibandingkan dengan PTPN II yang terus merugi sejak 2013 hingga 2017.

PTPN IV mencatat laba Rp407,82 miliar per 2017 atau meningkat 57,82 persen dari tahun sebelumnya, Rp258,41 miliar.

Selama lima tahun, laba tertinggi tercatat pada 2015 yakni Rp2,9 triliun atau meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, Rp671,29 miliar.

Untuk aset, tren selama lima tahun sejak 2013 cenderung meningkat, lonjakan tajam terjadi pada 2015 yakni Rp13,89 triliun dan per 2017 tercatat Rp14,61 triliun.

Sementara itu, PTPN II mencatat kerugian selama lima tahun sejak 2013. Per 2017, perusahaan pelat merah ini merugi Rp189,98 miliar, lebih sedikit dari tahun sebelumnya, Rp554,53 miliar.

Kerugian paling tinggi terjadi pada 2015 senilai Rp642 miliar atau melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Aset perusahaan ini per 2017 meningkat 4,45 persen menjadi Rp6,57 triliun. Tahun sebelumnya, aset PTPN II senilai Rp6,29 triliun.

Dalam lima tahun terakhir sejak 2013, lonjakan aset lebih dari dua kali lipat terjadi pada 2015 menjadi Rp6,52 triliun.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR