ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bukan kader 24 karat Lulung terdepak dari Pemuda Panca Marga

Sekjen DPP LVRI Marsda TNI Purn. FX. Soejitno menyerahkan Bendera Pataka PPM kepada Berto Izaak Doko sebagai Ketua Umum PP PPM terpilih pada Munaslub (7/9/2019).
Sekjen DPP LVRI Marsda TNI Purn. FX. Soejitno menyerahkan Bendera Pataka PPM kepada Berto Izaak Doko sebagai Ketua Umum PP PPM terpilih pada Munaslub (7/9/2019). | Humas DPP LVRI /Dokumentasi

Perseteruan antara Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dengan organisasi pemuda yang dilahirkannya Pemuda Panca Marga (PPM) berakhir sudah. Musyawarah Nasional Luar Biasa (7/9/2019) mengembalikan kepengurusan PPM kepada anak veteran.

Perselisihan bapak dan anak ini berlangsung cukup lama, saat H. Abraham Lunggana, yang dikenal dengan Haji Lulung, terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII PPM untuk masa bakti 2011–2015. Kemudian terpilih lagi untuk masa jabatan 2015-2020.

"PPM sempat tidak menjalankan AD/ART dengan benar, bahkan mengubahnya, dengan mengizinkan ada anggota partisipasi, yang tak terkait dengan veteran," kata Ketua Umum DPP LVRI, Letjen TNI Purn Rais Abin dalam rilis yang diterima Beritagar.id.

PPM menurut Rais Abin dijadikan kendaraan oleh sebagian pengurusnya untuk tujuan politik praktis. Padahal seharusnya PPM sama seperti LVRI, anggota PPM dilarang melakukan politik praktis. Sikap politik LVRI dan PPM senada, yakni pro politik kenegaraan.

Bahkan, Wakil Ketua Umum DPP LVRI, Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun, menilai PP-PPM di bawah kepemimpinan Haji Lulung, gagal melaksanakan tugasnya. Lulung tidak bisa menerjemahkan kebijakan DPP LVRI selaku induk organisasi.

Ada beberapa instruksi yang dinilainya tak mampu dijalankan Lulung. Di antaranya adalah tidak mampu mengembalikan PPM kepada naungan LVRI sebagai pembina utamanya. LVRI menduga saat ini banyak sekali anggota PPM yang bukan anak biologis veteran.

Upaya mediasi untuk mengembalikan PPM kepada AD-ART sudah beberapa kali dilakukan tapi tidak membuahkan hasil. Sejak saat itu DPP LVRI, menilai PPM sudah keluar dari AD-ART organisasi dan DPP LVRI tidak mengakui kepengurusan PP maupun PD PPM di seluruh Indonesia.

Karena dianggap lepas kendali maka LVRI akhirnya melaporkannya kepada Menhan RI dan Kepala Staf Angkatan Darat. Agar PPM tak dilibatkan dalam kegiatan teritorial sebelum dilakukan pembenahan oleh LVRI.

Menurut Rais Abin, satu-satunya jalan keluar untuk mengembalikan PPM pada khitahnya, adalah mengganti kepengurusan PPM melalui Munaslub.

Entah apa yang terjadi, kubu Lulung mempercepat pelaksanaan Munas ke X PPM, dari yang seharusnya tahun 2020, menjadi tanggal 5–7 September 2019, di Hotel Best Western Plus Kemayoran Jakarta.

Dan kejutan pun terjadi. Diwarnai isak tangis, Lulung menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan PPM. Dengan begitu DPP PPM menjadi demisioner.

Kesempatan itu diambil DPP LVRI untuk menyelenggarakan Munaslub PPM. Menjelang dini hari 8/9, Berto Izaak Doko terpilih sebagai Ketua Umum PPM. Cucu veteran yang juga Pahlawan Nasional asal Provinsi NTT Izaak Huru Doko mendapat dukungan penuh dari utusan 24 Provinsi yang hadir.

Kini tugas berat berada di pundak Berto, sebagai ketua terpilih dalam "Munaslub 24 Karat", ia harus menyusun dan menyempurnakan AD/ART PPM agar selaras dengan nilai-nilai LVRI dalam waktu paling lama 30 hari; Menyusun kepengurusan dan rencana program kerja untuk lima tahun ke depan.

Tugas yang paling berat adalah melakukan validasi ulang agar anggota PPM 24 karat veteran. Menurut, juru bicara LVRI Drs. Sudadi MBA, bila dilakukan validasi ulang, bisa dibilang ada sekitar 60 persen yang tidak memenuhi kadar 24 persen.

Menurut Sudadi, selama ini pengurus DPP menjadikan PPM sebagai ormas dengan orientasi jumlah anggota, tanpa memerhatikan kualitas. Jumlah yang besar akan lebih menguntungkan bila dimobilisasi untuk kepentingan politik praktis oleh pengurus.

“Ke depan PPM 24 karat, jumlah anggotanya akan berkurang banyak, tetapi SDM-nya berkualitas,” ujar Sudadi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR